Kini langit KPK yang penuh dengan awan hitam sedikit-demi sedikit mulai nampak secercah cahaya menyinari para Pahlawan pemberatasan korupsi. Bagaimana tidak isyarat yang diberikan oleh pihak Istana kepada masyarakat melalui Menteri Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto bahwa Presiden Jokowidodo kemungkinan besar akan mengambil keputusan strategis menyangkut bibit penyelesaian konflik antara KPK dan Polri.
Presiden Jokowidodo sudah mulai menunjukan sikap seorang pemimpin yang tegas, apalagi sikap Jokowi tanpa tedeng aling-aling dikemukakan langsung kepada para pimpinan DPR RI antara lain Setya Novanto , Fadli Zon, Fahri Hamzah, Agus Hermanto, dan Taufik Kurniawan di Istana Kepresidenan. Menyangkut BG keputusannya sudah bisa diambil oleh Presiden, tanpa menunggu pra-peradilan, itu berarti jelas dapat dibaca keputusan Presiden mengisyaratkan kepada pembatalan pelantikan BG menjadi Kapolri
Apa yang mendorong DPR menganulir dukungannya kepada BG. Dan apa sesungguhnya yang mendorong Setya Novanto dan seluruh dan kawan-kawan membukakan pintu demikian luas kepada Jokowi untuk membuat keputusan akhir tidak melantik BG.
Alasan paling logis adalah DPR dan Pemerintah tidak ingin disalahkan oleh masyarakat Indonesia bahkan dunia akibat mengangkat seorang pejabat negara yang terlibat kasus Korupsi. DPR yang terdiri dari perwakilan partai-partai politik tentu saja sangat mengkhawatirkan menurunnya dukungan rakyat apabila masih tetap mempertahankan BG untuk tetap dilantik menjadi Kapolri.
Menurunnya dukungan rakyat inilah yang sangat dikhawatirkan oleh semua partai politik apalagi mengingat 2019 sesungguhnya tidak lama. Alasan DPR tentu saja alasan secara politik, wajar saja DPR adalah lembaga politik, bukan berarti mengesampingkan alasan hukum, karena dengan hanya alasan hukum justru akan memperluas perbedaan-perbedaan penafsiran.
Akibatnya alasan hukum menjadi sarana oleh Pemerintah dan DPR untuk menyelesaikan kasus BG justru semakin meluas kisruh KPK Polri. Karena penafsiran ahli yang satu dengan yang lain tidak sama, maka sudah dapat dipastikan warna hukum tidak lagi putih, ia dapat berubah warna menjadi abu-abu bahkan mungkin saja menjadi gelap, karena demikian banyaknya penafsiran alasan hukum.
Hakekat hukum tentang keadilan akan sangat sulit dicapai. Sedangkan dengan cara politik maka warna keadilan diukur dengan sangat sederhana, dengan melihat apakah mereka para politisi dan pengambil keputusan telah mendasarkan demi kepentingan rakyat atau hanya untuk kepentingan sekelompok orang. Tau lebih mudah dansederhananya dalam menilai, lihatlah Presidennya atau lihatlah Jokowi Kepribadiannya.
Langkah Jokowi menunjukan beliau seorang politisi ulung, seorang pemimpin yang memperhatikan kepentingan rakyat banyak. Beliau berhasil membangun komunikasi intensif dengan semua koalisi, para pimpinan DPR.
Para pimpinan parta politik kali ini mereka menggunakan hati nurani melakukan lobi-lobi politik untuk mendukung suara rakyat sebagaimana yang dikemukanan oleh Prabowo Subianto setelah mengadakan pertemuan dengan Jokowi. Membangun komunikasi terus menerus cara-cara yang sangat logis.
Ternyata komunikasi intensif itu membuahkan hasil untuk menyelesaikan perseteruan Polri vs KPK sesuai dengan harapan rakyat. Para pimpinan DPRmenyatakan bahwa DPR akan solid mendukung keputusan Presiden yang pada dasarnya, bagi DPR, pengangkatan kepala Polri itu wilayah eksekutif, merupakan prerogatif presiden.
Rakyat tinggal menunggu dengan berdebar-debar saatnya menyambut hari-hari terang seterang harapan seluruh rakyat kepada presiden Jokowidodo untuk memenangkan penegakan hukum dan keadilan. Kekisruhan antara KPK vs Polri akan segeran dapat diakhiri dengan jalan terang, keduanya merupakan lembaga penegak hukum yang masih sangat dibutuhkan oleh rakyat Indonesia. Selamat kepada Jokowi dan DPR.
