Jakarta kini berusia 488 tahun, sebuah usia yang sangat panjang mengalami banyak pengalaman dari masa dan zaman yang penuh dengan tantangan. Terus terang sejak pasangan Jokowi-Ahok memimpin Kota Jakarta perubahan-perubahan ke arah perbaikan lebih banyak jika dibandingkan semasa gubernur-gubernur sebelumnya. Setelah Jokowi digantikan Ahok, pelaksanaan program pembangunan tetap berkesinambungan bahkan lebih diintensifkan pelaksanaannya. Yaitu:
Gubernur Ahok segera melaksanakan semua program yang semula telah dicanangkan oleh Jokowi antara lain dimulainya konstruksi proyek MRT dan monorel Pelaksanaan soal monorel/MRT tidak boleh ditunda-tunda sebagai salah satu mengupas benang kusut kemacetan di DKI. Atau normalisasi waduk untuk mengatasi macet dan banjir. Dalam pembinaan aparatur pemerintahan yang bersih dan berwibawa, Ahok juga memberikan pembinaan secara intensif integritas moral yang baik dengan memerangi korupsi.
Langkah lain untuk pembinaan terhadap aparat pemerintahan di DKI adalah melakukan reformasi birokrasi, yaitu dengan memperkenalkan rekruitmen melalui lelang jabatan, mulai dari lurah, camat, dan pejabat eselon dua dan tiga. Dengan adanya reformasi birokrasi, masyarakat merasakan sekali dampaknya, misalnya terhadap perilaku pelayanan dari para petugas yang sebelumnya penuh dengan uang siluman, calo, dan uang sogokan dan sejenisnya, kalau ada uang pelayanan menjadi gampang. Sekarang, pelayanan lebih cepat dan tanpa harus membayar sepeser pun. Pelayanan kepada masyarakat diperlakukan setara.
Ahok juga berhasil membuat program dengan substansi yang pro-kebijakan, bukan pro-popularitas. KJS (Kartu Jakarta Sehat), dan mewujudkan Kartu Jakarta Pintar. Sistem ini berbeda dengan program sekolah gratis yang umum dibuat daerah lain yang hanya meliputi biaya SPP. KJP ini untuk menutup 13 komponen biaya seragam, sepatu, buku, transport, les ekstrakurikuler dll. Ahok menjadi fenomenal berkat pendekatan dan gaya kepemimpinannya keras, tegas, dan tanpa kompromi.
Terobosan-terobosan Ahok bisa berbeda jauh dari konsep para pemimpin DKI sebelumnya, dalam menjalankan tugas-tugasnya kebenaran pribadi, kelompok, kebenaran golongan harus disingkirkan, yang diakui Ahok dan harus tetap eksis adalah Hukum, Konstitusi untuk kepentingan negara. Setiap warga negara yang patuh harus dilindungi, sedangkan perlawanan terhadap kepentingan umum/negara harus segera digusur.
Masalah Klasik DKI dan usaha penanggulangannya oleh Ahok, yaitu:
Banjir, hujan deras membuat banjir di ibu kota itu biasa masalah yang sudah lama sekali. Masalahnya juga kompleks, namun pada umumnya para pengusaha memaklumi bencana banjir yang sering melanda DKI Jakarta. Para pengusaha tetap mengapreasiasi langkah dari pemerintah pusat khususnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam hal penanganan banjir.Â
Kanal-kanal itu dibeton dimatikan, kemudian juga lebih ada keseriusan Pak Ahok untuk menangani itu semua, namun tidak mungkin diselesaikan dalam satu malam. Sejak Ahok bertugas sebagai gubernur, sudah ada sedikit perubahan. Kerugiannya para pengusaha akibat banjir menurut mereka, lebih sedikit dibandingkan kerugian akibat banjir tahun lalu. Perbaikan-perbaikan yang nyata untuk mengatasi banjir, Di antaranya, memperbaiki banjir kanal dan merelokasi warga yang tinggal di pinggir kanal. Waduk-waduk sudah mulai banyak yang dibersihkan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara bertahap menormalisasi bantaran-bantaran sungai dan kali agar tidak ditempati oleh pemukim liar. Perbaikan berkala drainase-drainase di seluruh wilayah Jakarta, didahulukan terutama pada daerah yang menjadi langganan banjir.
Macet akut, Kemacetan di DKI sudah memprihatinkan, Terlebih saat jam berangkat dan pulang kerja, mudah ditemukan kepadatan kendaraan di sejumlah ruas utama Ibu Kota, mengular hingga berkilo-kilo meter. Berbagai upaya telah dilakukan Pemprov DKI Jakarta, Mulai dari integrasi jalur Transjakarta dengan Kopaja, hingga pemberlakuan contra flow. Sistem transportasi umum terpadu termasuk kerja sama Pemprov DKI dengan PT KAI, kerja sama tata ruang dengan daerah penyangga Jakarta, Depok, Bogor, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Jadebotabekpunjur).
Berbagai terobosan strategis lainnya, misalnya pengaturan pedagang trotoar oleh polisi secara tegas dengan memberi sanksi tilang seketika. Namun demikian, Ahok menginstruksikan supaya para pedagang di trotoar diberi tenggat waktu jualan sampai pukul 7.00 WIB khususnya di sekitar pasar-pasar. Langkah lain, Ahok dalam rencana jangka panjang, menyelesaikan permasalahan pedagang musiman di pinggir jalan, dengan mengosentrasikan pedagang di PRJ Monas sebagai salah satu pusat perdagangan.
Kesemrawutan sistem tata ruang; Kesalahan pembiaran selama 30 hingga 40 tahun menyebabkan permasalahannya bertumpuk. Rumah-rumah yang terbakar itu kebanyakan adalah rumah-rumah di permukiman padat tanpa IMB. Oleh Ahok dicari jalan keluarnya, yaitu dibangun banyak rumah susun.
