Kemampuan Jokowi Mengelola Negara Mulai Diragukan

Rakyat sudah mulai pandai menimbang-nimbang bagaimana dan kenapa pemerintahan Jokowidodo selama 6 bulan menjalankan roda pemerintahannya itu masih belum kelihatan hasilnya. Setidaknya waktu 6 bulan cukup untuk menunjukkan satu atau lebih bidang garapan yang berjangka waktu pendek terutama yang berpihak kepada rakyat. Tetapi apa daya sampai hari ini ibarat sungai yang diharapkan selalu mengalir malah semakin kering kerontang, tidak ada bekas-bekasnya.

Alangkah besar perbedaannya ketika masa bulan madu dan setelah bulan madu, ketika itu rakyat pendukungnya dari kalangan pedagang kecil nelayan, petani, buruh, supir, ibu rumah tangga, guru, PNS sampai para dunia usaha semuanya bersuara yang senada menyuarakan pembaharuan, dan perubahan.

Pembaharuan di bawah kendali pemerintahan yang berpihak kepada rakyat dari pemerintahan Jokowi yang sangat digadang-gadang memberikan perubahan taraf hidup dari ketergantungan menjadi kemandirian, dimulai dari usaha intensif pemerintah memperdayakan kekayaan alam yang tersedia dan SDM yang melimpah terutama yang bersumber dari kalangan rakyat bawah.

Harapan begitu besar kepada Jokowidodo, Presiden pilihan rakyat dalam benak mereka kelak pemimpin yang satu ini akan mampu membawa kesejahteraan terutama untuk takyat yang selama ini sangat mengharapkan uluran tangan untuk mendapatkan rasa keadilan dan kesejahteraan.

Kini bulan madu telah lewat, tetapi rakyat masih belum merasa adanya perubahan apa pun yang dapat dirasakan langsung, yang ada hanyalah penderitaan semakin hari semakin berat, hal ini diakibatkan harga semua kebutuhan pokok naik.

BBM yang jelas menjadi pemicunya menjadi bolak-balik dinaikkan, kelihatannya pemerintahan Jokowi dipermainkan atau mempermainkan harga BBM, apa karena tekanan dari pihak luar atau karena berpihak kepada rakyat bawah? Sepertinya Jokowi untuk yang satu ini tidak mempunyai keberanian dan kepercayaan diri.

Apakah mereka para petinggi pemangku kebijakan tidak menyadari jika kenaikan BBM akan selalu diikuti oleh naiknya semua kebutuhan dasar, beras naik minyak naik gula naik garam naik, transportasi naik, sedangkan penghasilan sulit sekali untuk naik yang ada untuk rakyat kecil adalah mengurangi porsi jatah kesehariannya, mengurangi porsi makan, dan mengurangi kualitas gizi yang dibutuhkan.

Itu berarti kadar kebutuhan gizi masyarakat akan mengalami penurunan dan secara pasti akan diikuti melemahnya kualitas SDM dan secara lebih luas berpengaruh penurunan potensi generasi penerus bangsa.

Belum lagi bicara soal kebutuhan dasar lainnya misalnya masalah pendidikan dan kesehatan, banyak anak usia sekolah akan mengalami putus di tengah jalan hal ini akibat mahalnya biaya pendidikan, semakin hari semakin mahal, BOS dan BOP sering macet tidak tahu sumber kemacetannya, sekali lagi yang menjadi korban rakyat kecil.

Untuk masyarakat bawah hanya selalu menunggu uluran tangan para pejabat bagaimana beliau para petinggi agar dalam membuat kebijakan ekonomi yang berpihak kepada rakyat kecil. Apa yang diharapkan oleh rakyat agar tim Ekonomi Presiden Jokowi dapat bergerak cepat dan akurat merumuskan langkah-langkah strategis bagaimana penanggulangannya untuk menaikkan kemampuan ekonomi Indonesia yang semakin hari semakin tidak kondusif.

Kalangan pedagang dan dunia usaha yang menjerit akibat bahan baku melambung setinggi langit, akibat nilai kurs rupiah yang semakin melemah. Indonesia seperti dalam bayang-bayang kebangkrutan seperti ketika mengalami krisis moneter akhir pemerintahan Orde Baru. Dampaknya adalah tetap rakyat bawah yang selalu menjadi korban.

Apakah Jokowi secara politis sedang mengalami kesulitan yang sangat serius, dalam mengendalikan negara ini terutama bidang ekonomi pertanian, kelautan dan kemaritiman, industri, pertambangan, transportasi, Apa yang menjadi kendala sesungguhnya?

Apakah karena pembantu-pembantunya yang rendah kualitas kompetensinya tidak menguasai permasalahan yang sedang dihadapinya? Jika ini benar apakah karena mereka orang-orang titipan Parpol?

Dari pengamatan yang beredar di kalangan para ahli ternyata faktor tarik ulur kepentinganlah yang menjadi sebab utama Jokowi mengalami banyak kendala dalam menjalankan roda pemerintahannya. Apakah benar sarat dengan tarik ulur kepentingan di antara para tokoh partai politik dan dunia usaha serta konglomerat asing yang menyebakan Jokowi ada dalam persimpangan jalan sangat sulit mencari jalan-jalan aman yang berpiohak kepada rakyat bawah.

Jika Jokowi masih selalu ragu sehingga tidak bergerak cepat dan berani mengambil keputusan maka sama saja Jokowi dengan para pembantu-pembantunya hanya sekedar kelas kepala kantor, tidak berani ambil risiko, karena bisanya disetir dari bos yang di atasnya. Apa yang digembar-gemborkan oleh Jokowi ketika kampanye Presiden ternyata tidak sesuai dengan kenyataan.

Kini rakyat rasanya telah merasa dibohongi oleh para pemimpinnya, apa yang pernah dijanjikan pemerintah akan meningkatkan produksi pangan seperti beras, jagung, kedelai, yang jelas merupakan bahan pangan pokok ternyata sekarang malah impor dan harga di pasaran terus merangkak naik, apa itu yang disebut dengan swasembada pangan?

Swasembada gula? Seperti yang pernah dijanjikan ketika kampanye akbar ternyata sampai sekarang malah impor lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya. Impor gula yang harga di pasarannya semakin mahal tetap saja dilakukan lantaran produksi dalam negeri yang tidak memadai masih kekuarangan sangat besar?

Kedelai juga impor padahal lahan kosong dan produktif yang kita miliki berupa lahan pertanian yang subur yang tidak digarap alias ngganggur masih sangat luas. Dengan sistim irigasi sederhana lahan tanaman kedelai dapat ditanami kedelai unggulan dengan sangat subur.

Dan dalam satu tahun dapat mengalami panen raya sedikitnya 2 kali dalam setahun. Akan tetapi kenyataannya lahan nganggur hanya dijadikan sabana tidak terurus. Apakah Indonesia akan menjadi pengimpor kedelai selamanya?

Di mana letak kesalahannya semua itu? Apa Jokowi belum juga bekerja, atau sudah bekerja akan tetapi mengalami kendala internal? Bisa jadi para menterinya yang lebih banyak orang parpol, sehingga tidak menguasai pekerjaan seorang menteri, yang digelutinya selama ini hanya masalah politik, politik, dan politik.

Atau para menterinya kebanyakan merupakan tipe pekerja yang lambat “alon-alon waton kelakon” yang lambat lambat asal selamat. Masyarakat sangat mengharapkan semoga bukan karena menteri-menterinya yang tipe pekerja lambat. Apa karena Jokowi dalam setiap kebijakannya selalu mendapat intervensi dari para pemilik modal, ketua umum parpol pengusungnya?

Tidak, mudah-mudahan bukan karena intervensi para ketua umum partai politik. Apa Pak Jokowi selama ini hanya mengurusi pembangian jatah-jatah kursi di antara para pendukungnya saja, hanya mengurusi partai politik yang memberikan dukungan kepadanya ketika pemilu presiden? Bila iya, lalu kapan Jokowi akan mengurusi rakyatnya, yang sudah keburu lapar, rakyat yang sudah terlanjur rumahnya kebanjiran, petani yang kesulitan meningkatkan produksinya lantaran harga pupuk mahal, kekeringan karena tidak dibangun bendungan, para nelayan yang kesulitan mendapat solar karena subsidi yang dijanjikan sering macet entah apa penyebabnya. Tidak berlebihan sebenarnya harapan rakyat kepada para pemimpinnya, jadilah pemimpin yang dapat dipercaya, memegang janji, apa yang pernah diucapkan tan keno wola wali, sampai disini rakyat masih mengharapkan Bapak Presiden Jokowi.

Salam Kompasiana