Secara hitung matematis kondisi APBN memang dalam kondisi kurang menguntungkan, oleh sebab itu sudah selayaknya Jokowidodo-JK mengambil langkah yang tidak populer di mata rakyat, terutama rakyat miskin. Dengan keyakinan langkah yang demikian itu telah menjadi kunci jawab yang efektif dan cepat. Tidak mau menunggu DPR lama-lama, yang lagi mengalami sekarat. Memang sejak pemerintahan Suharto sampai dengan SBY, mengalami kondisi yang dihadapi oleh masing-masing pemerintahan tidak sama persis, malah kini Jokowidodo agak paling berat, sebab bila tidak menaikkan harga BBM akan berpengaruh buruk pada penyusunan APBN 2015, mengalami devisit anggaran yang cukup signifikan.defisit anggaran dalam RAPBN 2015 menjadi Rp 257,57 triliun atau 2,32 persen dari produk domestik bruto (PDB). Dan BBM selama ini lebih banyak dinikmati oleh orang-orang berkantong tebal, mencapai 71 persen, mereka-mereka yang punya mobil, rumah bagus, sedangkan rakyat kecil yang paling banyak menderita.
Oleh sebab itu Jokowidodo mempertimbangkan dengan seksama, tujuan subtansinya adalah menyelamatkan rakyat kecil, karena nanti subsidi itu akan dialihkan kepada insfrastruktur, sektor usaha-usaha produktif , dan ada penambahan subsidi untuk sektor yang berhubungan langsung dengan petani/pertanian, pedagang kecil menengah, nelayan, maupun penambahan subsidi bidang pendidikan dan kesehatan yang tengah diluncurkan melalui KIP, KIS, KKS. Jokowi dengan dibantu para ahli memperhitungkan dengan matang kenaikan BBM yang rencana akan direalisasikan Nopember ini, akan dapat penghematan anggaran subsidi 200 s/d 300 trilyun rupiah.
Bagaimana dengan payung hukumnya, kalau pengamat memandang payung hukum yang jadi pijakan Jokowidodo terkai KIP, KIS dan KKS dinilai lemah, termasuk pernyataan dari Ihza Mahendra, yang mengatakan kebijakan untuk mengeluarkan 3 kartu tersebut, harus jelas dasar hukumnya. Jangan disamakan dengan mengelola perusahaan. Kritik tajam juga dialamatkan ke Mensesneg Prof Pratikno sebaga asbun.
Yusril pura-pura lupa, atau sengaja mendikte masyarakat dengan mengeluarkan pendapatnya yang sengaja dikeluarkan separo-separo, tujuannya pasti mau adu argumentasi sekaligus menyebar isu miring, supaya rakyat bertambah bingung. Tetapi rakyat sekarang tidak bodoh, Yusril itu masuk kategori professor yang ahli putar lidah, semasa SBY manuver Yusril tidak ditanggapi, malah ujung-ujungnya SBY ngga mau pakai lagi. Lebih baik Yusril meneruskan jadi pengacara, tidak ada bakat terjun di politik, kalah terus, atau melanjutkan ber-acting sebagai bintang film Cheng Hoo.
Jokowidodo pasti dengan pertimbangan hukum yang matang, penasehat-penasehat yang lebih ahli dari Yusril juga seabreg, mulai dari politik,hukum, ekonomi, pertahanan, jumlahnya puluhan mungkin ratusan, hanya mereka tidak perlu berkoar-koar di media, di jalanan. Diperlukan manakala berhadapan dengan lembaga negara yang mempunyai kewenangan untuk minta keterangan , pasti semuanya tahu, itu yang disenayan yang lagi sedang pada ribut/DPR.
Sebagai gambaran, kartu sakti Jokowidodo mempunyai dasar hukum yang sangat jelas, dapat diterapkan diseluruh Indonesia, dari ujung barat sampai ujung timur. Lihat saja undang undang no 40 tahun 2004 tentang Sistim Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan undang-undang BPJS. Progran KIS terpayungi UU BPJS. Jadi ada UU BPJS yang mengamanatkan agar ada badan yang menyelenggarakan jaminan kesehatan. Undang-undang ini mengamanatkan satu hal bahwa masyarakat Indonesia yang tidak mampu itu ditanggung oleh negara.
Selain itu masih terdapat pijakan hukum untuk KIS dari UUD 1945 pasal 34 ayat 5 yang berbunyi fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Karena dasarnya sama semua JKN akan menjadi KIS. Secara filosofis, program ini menganut UU yang sama, serta konstitusi UUD 1945. Dengan kata lain, program Jamkesmas, JKN, dan KIS itu baik-baik saja tidak menyalahi undang-undang (Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (BPPSDMK) Kementerian Kesehatan, Usman Sumantri).
persoalan dasar hukum dari tiga kartu yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yaitu Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). tiga kartu itu hanyalah pergantian nama dan sistem. Pemerintah punya kewenangan untuk mengganti sistem, apalagi nama dari program yang ada dalam BPJS. Perubahan nama tidak bermasalah yang penting sistimnya tetap tidak mengalami perubahan dan undang-undang yang mengaturnya sudah ada (Jusuf Kalla).
Dalam hubungannya dengan DPR kedepan, Jokowi Jk merasa yakin kemelut di DPR segera berakhir, apapun bentuknya sudah siap untuk menghadapi karena tidak ada kekuatan koalisi partai manapun yang lebih kuat dari koalisi terhadap rakyat, dukungan LSM, Relawan, dan seluruh lapisan masyarakat inilah yang terus dibangun Jokowi, untuk mengantisipasai segala sesuatu perubahan politik yang tiba-tiba. Menggalang kekuatan masyarakat sipil jauh lebih strategis, karena rakyat bisa memberikan sanksi nyata bagi partai politik yang tidak berpihak kepada rakyat. Cara ini juga merupakan eksperimen politik Jokowidodo sekarang sampai 5 – 10 tahun kedepan.Strategi selanjutnya adalah dengan memaksimalkan APBN untuk tetap bisa menjalankan roda pemerintahan secara efektif.
Program kerja Jokowidodo yang terangkum dalam visi misi, memang sangat ambisius dan berat, oleh sebab itu jauh-jauh hari sudah ditanamkan secara pelan-pelan kepada semua lapisan masyarakat, partai politik, sembari melalui pengamatannya siapa orang-orang yang didekatinya yang menolak, setengah menolak setengah mendukung, dan mendukung. Dengan diketahuinya kelompok orang-orang tersebut terutama yang berkutat setiap saat di partai politik, termasuk di parlemen, pengusaha, LSM, relawan, maka Jokowidodo disaat itu juga mulai menggarap orang-orang yang diduga keras masuk kelompok mendukung termasuk pula yang setengah mendukung agar benar-benar menjadi pendukungnya (misalnya Prabowo, Aburizal Bakrie, Hatta Rajasa, Hilmy Aminuddin, Amin Rais, para pimpinanDPR, DPD, dll).Komunikasi secara berkesinambungan, baik langsung atau melalui saluran telpon, mungkin diskusi kescil, koreksi seperlunya dan mereka yakin akan tujuan kebaikan atau perlunya rencana itu.
Mungkin ini juga yang sedang dilakukan Jokowidodo yaitu strategi mengalihkan perhatian orang-orang yang sangat menentang rencana Jokowidodo, dengan menampilkan dan menghangatkan issue-issue atau hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan rencana besar politik presiden Jokowidodo, sehingga mereka sibuk dengan urusan mereka itu, dan setahap demi setahap rencana kerja pemerintahan Jokowidodo dapat melaksanakan rencana tanpa gangguan berarti.
