Tak disangka seorang Komjen Budi Gunawan bukan saja seorangperwira handal dilingkungan lembaga kepolisian terbukti ia pernah dipercaya sebagai ajudan Presiden Megawati dikala itu pangkatnya masih Komisaris Besar , tetapi sesungguhnya Budi Gunawan adalah juga seorang politikus ulung , seorang ahli lobi-lobi dan negosiator politik yang sangat handal.
Hasil investigasi Majalah Tempo yang terbit pada 26 Januari 2015 lalu, menyebutkan bahwa Budi Gunawan bersama politisi senior PDIP Pramono Anung pada bulan Desember di akhir tahun 2014 telah melakukan pertemuan dengan ketua Umum Partai Amanat Nasional Hatta Rajasa dirumahnya di kawasan Jalan Fatmawati, Jakarta Selatan.
Semula kedatangan kedua orang itu, yang satu merupakan tokoh senior PDIP sedangkan yang satu adalah seorang Jenderal Polisi bintang tiga, disangkanya hanya akan membicarakan masalah-masalah yang berkaitan dengan soal kisruh yang berkepanjangan di DPR, antara kubu Koalisi Indonesia Hebat dengan Koalisi Merah Putih, untuk menjalankan lobi-lobi politik untuk mencari solusi menyelesaikan masalah yang menimpa dikedua belah pihak KIH dan KMP.
Namun dalam pertemuan itu disamping dibicarakan masalah kekisruhan yang sedang terjadi di DPR, Pramono Anung juga sengaja datang memperkenalkan Budi Gunawan kepada Hatta Rajasa sebagai calon yang dijagokan PDIP sebagai Sakapolri. Hatta mengenal BG sebagai seorang mantan Ajudan Presiden Megawati di tahun 2001-2004, sedangkan Hatta disaat itu adalah Menteri Riset dan Teknologi.
Pada awalanya pembicaraan membahas mengenai kisruh KIH-KMP perihal perebutan ketua komisi DPR, Pramono mengajak Hatta bergabung kedalam KIH. Pramono Anung juga meminta kepada PAN memberikan dukungan atas pencalonan Budi Gunawan sebagai Kapolri. Dengan kepandaiannya Budi Gunawan dan Pramono Anung melakukan lobi-lobi politik pada akhirnya Hatta rajasa berjanji akan meloloskan Budi Gunawan dalam Fit and Proper test di DPR.
Langkah serupa juga dilakukan terhadap partai-partai lainnya yang tergabung dalam koalisi Merah Putih. Juru lobi PDI Perjuangan juga menemui Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto agar mendukung Budi Gunawan menjadi Kepala Polri Hanya, hanya saja Prabowo tak menjawab tegas dukungan partainya kepada calon PDI Perjuangan itu, semuanya diserahkan kepada fraksi.
Selain Pramono Anung , Budi Gunawan, ada juga kader PDIPyaitu Ketua Fraksi Olly Dondokambey bersama sama melakukan gerilya lobi-lobi politik kepada KMP yang dilakukannya sejak bulan Desember 2014. Tidak cukup sekali pertemuan-pertemuan yang dilakukan oleh ketiga pelobi handal dari kubu KIH terhadap KMP akan tetapi berkali-kali dilakukannya.
Lobi paling berat dilakukan ketika harus berhadapan dengan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie. Golkar akan memberikan dukungannya kepada Budi Gunawan dengan syarat. Aburizal Bakrie meminta bantuan kepada pemerintah menalangi781 milyar rupiah untuk pembayaran tunggakan pembelian lahan berdampak Lumpur Lapindo.
Pada 13 januari 2015 ARB melakukan lobi kepada Jokowidodo, dan dilanjutkan dengan lobi-lobi dengan lingkar dalam Istana Jokowi, antara lain dengan Kepala Staf Kepresidenan Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro. Pertemuan membuahkan hasil , Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengajukan dana talangan pembayaran lahan Lapindo senilai Rp 781,7 miliar. Skemanya adalah utang-piutang antara pemerintah dan PT Minarak dengan jaminan aset senilai Rp 3,01 triliun. Pembahasan dilakukan di sidang Kabinet dan disetujui Presiden Jokowidodo.
Hampir tidak dapat dipercaya untuk menggolkan seorang Budi Gunawan dalam Fit and Proper Test di DPR PDIP melalui Presiden Jokowidodo harus membarter urusan Budi Gunawan agar pemerintah menalangi pembayaran ganti rugi lahan Lapindo, mengorbankan uang rakyat, digelontorkan kepada perusahaan milik ARB PT Minarak, walaupun berupa hutang piutang.
Apakah cara-cara yang demikian itu bukan merupakan tindakan yang mencederai amanah Nawacita, mencederai semangat reformasi untuk menciptakan pemerintahan yang bebas dari korupsi menghapuskan KKN sampai ke akar-akarnya.Alangkah tidak masuk akal ternyata dana sebesar itu pada akhirnya tidak dibayarkan kepada para korban Lapindo brantas. Sampai saat ini para korban Lapindo masih banyak yang terbengkelai menunggu pembayaran ganti rugi yang tak kunjung dibayarkan, bukankan pemerintahan Jokowidodo yang kelak akan menanggung akibatnya.
Semua sepak terjang PDIP dengan para pelobi handal antara lain Pramono Anung, Budi Gunawan, Olly Dondokambey dari sisi lahiriyahnya menghasilkan hasil yang gilang gemilang, akan tetapi sesungguhnya hakikatnya adalah kehancuran baik buat PDIP sendiri khususnya buat Budi Gunawan. Dari sisi kepentingan politik Lahiriyah di dalam Uji Kelayakan dan Kepatutan komisi Hukum DPR secara aklamasi meloloskan dan menerima Budi Gunawan sebagai Kepala Polisi Republik Indonesia.
Akan tetapi tanpa disadari mereka mengabaikan kekuatan yang sesungguhnya yaitu kekuatan rakyat. Jika kekuatan rakyat tidak memberikan restu maka sudak sepantasnyalah Budi Gunawan apapun penyebabnya jalan terjal akan menghalanginya, Rakyat menolak, Presiden Jokowidodo menolak, karena Tuhan menolak.
Para politisi yang telah kerasukan hawa nafsu angkara murka secara terang-terangan mengabaikan sama sekali keputusan KPK yang menetapkan Budi Gunawan sebagai pemilik rekening gendut dan sebagai tersangka korupsi dan gratifikasi. Dan Tuhan Maha mengetahui segala sesuatu, Tuhan Tidak tidur, atas kehendak-Nya lah Budi Gunawan tetap gagal dan tertolak menjadi Kapolri.
Sumber:
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
