3 Jurus Ahok Hadapi Hak Angket DPRD DKI

Siapa tidak mengenal AHok. Sang Gubernur DKI yang sedang naik daun, akibat keberaniannya membuka borok APBD DKI yang disusupi oleh para siluman anggaran sehingga menyebabkan terjadinya pembengkakan sampai Rp 12,1 triliun lebih. Akibat ulah Ahok para durjana yang bercokol di kursi empuk DPRD DKI itu merasa dipecundangi oleh AHok. Para Ketua, dan wakilnya terutama yang berasal dari PPP si Haji Lulung dan politisi Gerindra M Taufiq mencak-mencak membabi buta mereka semua marah besar dan akan membalas dengan melakukan Hak Interpelasi sebagai pukulan balasan kepada AHok.

Para anggota DPRD yang hadir dalam rapat paripurna hampir satu suara dari total 106 anggota ternyata yang bersedia tanda tangan interpelasi mencapai jumlah 91 orang. Tak ada jalan lain untuk berdamai, untuk melakukan komunikasi politik mengurai benang kusut, meluruskan yang bengkok, menerangi yang samar, kedua belah pihak sama-sama buntu tidak ada jalan keluar apalagi perdamaian untuk menemukan solusi yang terbaik untuk bangsa ini.

Yang ada saling menunjukan kekuasaannya, saling menunjukan kekuatannya dan mempertahankan kebenarannya masing-masing. Selepas sidang paripurna Para politisi di DPRD yang sudah kehilangan akal sehatnya akan segera melakukan penyelidikan terhadap Sang Gubernur AHok tentu saja dengan jajarannya terkait.

Penyelidikan terhadap polemik Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) yang kini masih digantung Kementerian Dalam Negeri lantaran berbeda format penyusunan. Menghadapi Interpelasi DPRD sama sekali tidak membuat Ahok merasa takut, ia meyakini bahwa tindakannya untuk membongkar mafia anggaran di DPR adalah tindakan yang benar.

Dengan berbekal tekad dan kejujuran serta kebenaran untuk membela kepentingan rakyat, menyelamatkan uang negara, AHok pantang mundur, tak selangkahpun ia surut, tekadnya sudah bulat. Sanksi pemecatan yang akan dihadapinya dianggap kecil. Dengan penuh semangat AHok menunjukan optimisme rasa percaya diri , bahwa yang sedang dilakukannya adalah dijalan yang sesuai dengan kehendak rakyat sesuai dengan konstitusi.

Pada diri Ahok yang diingat adalah ketika dirinya mengucapkan sumpah di depan Presiden yang disaksikan oleh para petinggi negara dan disaksikan oleh seluruh masyarakat DKI khususnya dan masyarakat Indonesia umumnya. Sumpah atas nama Tuhan yang diyakininya, bahwa dirinya akan memenuhi kewajiban sebagai gubernur dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya,berdasarkan konstitusi.

Langkah AHok adalah langkah pembuka, Ahok bertekat dalam penyusunan APBD DKI harus menggunakan teknologi e-Budgeting agar lebih transparansiserta meminimalkan masuknya para maling dan garong. Tak peduli langkah ini mendapat tantangan dan kambatan dari sebagian anggota Dewan dan parapolitisi korup.

APBD Pemerintahan DKI Jakarta harus segera dibenahi, yang sudah puluhan tahun dengan pemasukan anggaran yang cukup tinggi ternyata penggunaannya banyak yang menguap. Sehingga program-program kerja pemerintahan DKI yang berpihak kepada masyarakat bawah, meliputi pengentasan kemiskinan, pelayanan kesehatan, pendidikan yang murah dan jika perlua digratiskan, mengalami kemandegan, tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Semua itu akibat penggunaan APBD DKI yang banyak digerogoti para maling dan rampok berdasi, rampok yang berlindung dibalik simbol-simbol agama. Namun kini Ahok harus menghadapi tantangan berat yang datang dari DPRD yang akan melakukan Interpelasi kepada dirinya.

AHok pun kini sudah melakukan persiapan matang untuk melakukan serangan balik dengan peluru yang lebih tajam. Dengan berbekal keberanian yang tak mengenal surut, disetai jiwa kejujuran dan pengabdian tulus kepada kepentingan rakyat, Ahok telah mempersiapkan 3 jurus jitu Ahok :

1. Bongkar Kebobrokan dan sebar luaskan:

Jurus pertama adalah Ahok harus membongkar dan membeberkan keboborokan yang terjadi akibat penyusupan anggaran haram APBD 2014 yang dilakukan oleh para politisi berjiwa rampok dan maling di DPRD DKI, kepada masyarakat luas mulai dari para penegak hukum khususnya, para tokoh masyarakat, tokoh agama, para akademisi, kepada para LSM.

Masyarakat luas diberikan penjelasan yang lebih rinci dan gamblang bahwa telah terjadi Anggaran siluman yang muncul pada APBD 2014. Anggaran ini muncul pada pembelian Uninterruptible Power Supply (UPS) di sekolah-sekolah di Jakarta. Hampir semua sekolah di DKI dibuatkan anggaran untuk pembelian UPS seharga Rp 6 Miliar, dimana perusahaan mendapatkan dengan harga lelang Rp 5,8 miliar untuk satu unit UPS. Angka yang markup luar biasa besarnya.

Sebagai gambaran UPS yang termasuk paling canggih, 1 unit UPS dengan daya kira kira 40 KVA harga paling mahal Rp 163 juta dan dapat menghandlecomputer sebanyak 60 sampai 100 unit komputer tidak hilang data kalau listrik mati. Dengan membandingkan harga tersebut dipasaran alat-alat elektronik Jakarta, tentu saja harga Rp 6 miliar adalah “harga Bromocorah” yang sengaja dimunculkan untuk kepentingan para politisi dan kroninya.

Sangat jelas di DKI ini para politisi, para birokrat, dan pejabat, perlu di lakukan ulang uji kelayakan dan kepatutannya dalam memimpin negeri ini, agar tidak semakin semrawut dan amburadul.

Dengan strategi bongkar dan beberkan keboborokan yang terjadi dalam APBD DKI 2014, diperkirakan AHok akan mendapat pembelaan yang membanjir dari masyarakat luas, demikian pula menteri Dalam Negeri akan ikut memberikan dukungan dan pembelaannya sebagai atasan. Tidak ketinggalan dari MA akan menolak semua gugatan DPRD DKI tentang AHok, pada gilirannya Presiden RI, dapat mengamankan AHok dengan mudah.

2. Laporkan Dana Siluman kepada KPK atau Polri

Ahok tidak cukup hanya membongkar dan membeberkan anggaran siluman yang terjadi di APBD DKI 2014. AHok harus melaporkan kepada semua lembaga hukum terutama KPK, agar dapat ditindaklanjuti karena sudah dapat diduga didalamnya sarat akan tindakan korupsi, salah satu faktor yang paling nyata adalah adanya” MarkUP” atau penggelembungan dana anggaran.

Itulah yang dapat langsung dituduhkan sebagai tindak pidana korupsi. Seperti pengadaan UPS untuk sekolah yang disusupkan dengan meng-Markup dari harga Rp 167000000 per unit UPS menjadi Rp 5,8 Miliar per unit apa itu tidak edan.

Biasanya KPK kalau menangani kasus yang bukan melibatkan petinggi kepolisian, dapat sigap, tidak wigah-wigih (tidak takut-takut), dan dapat segera membongkar siapa-siapa saja anggota DPR DKI yang berjiwa Bromocorah anggaran, apakah mereka yang selama ini kerjanya hanya berkoar-koar belaka seperti M Taufi dan si H Lulung.

3. Jangan Terbebani dengan Sebuah Jabatan Gubernur

Langkah ini sebenarnya sebagai langkah penyemangat diri AHok, sebab dalam setiap perjuangan untuk menegakan kebenaran dan keadilan, diperlukan pengorbanan, baik harta, jika perlu nyawa. Dalam mengorbankan pangkat dan jabatan buat AHok adalah masalah kecil.

Jabatan adalah amanah rakyat jika sudah ditunaikan maka si penerima amanah tidak lagi punya hutang baik lahir maupun batin. Dengan cara ini langkah Ahok selanjutnya malah semakin mulus, pasti tidak ada hambatan berarti. Karena sesungguhnya ia ada dalam koridor jalan lurus, jalannya orang-orang yang benar.

Apalah artinya sebuah jabatan Gubernur, kalau ternyata dengan jabatannya itu ia melakukan korupsi,memakan uang haram, oleh sebab itu dengan kebenaran yang diyakininya telah berpihak kepada kepentingan rakyat, kepentingan bangsa, dan selalu taat kepada konstitusi, maka seandainya sampai kehilangan jabatan pun sebenarnya tidaklah berarti.

Sebab Selain jabatan Gubernur DKI, masih sangat banyak jabatan-jabatan yang lebih bergengsi sedang menanti. Buat AHok, jabatan yang lebih tinggi dari Gubernur sangat mudah diatur, bisa jadi Ahok akan menjadi salah satu pilihannya Jokowi, Ahok akan dipercaya sebagai salah seorang yang digadang-gadang menjadi Menteri.

Salam Kompasiana