3 Alasan Gubernur Papua Lukas Tidak Dampingi Presiden Jokowi

[caption id="attachment_383074" align="aligncenter" width="624" caption="KOMPAS. com/Indra Akuntono Gubernur Papua Lukas Enembe"][/caption]

TEMPO.CO, Jayapura - Kunjungan kerja kedua Presiden Joko Widodo ke Provinsi Papua pada 8-10 Mei 2015 tanpa didampingi Gubernur Papua Lukas Enembe. Yang terlihat selama kunjungan kerja Jokowi di Papua justru Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal beserta jajaran pejabat pemerintahan di bawahnya.

Presiden Jokowi ada apa ya, selama beliau menjabat sebagai Presiden RI yang ke 7 ada-ada saja dari kalangan pejabat tinggi negara maupun para politisi yang berbuat kurang pantas kepada Jokowi. Padahal jika dilihat dari posisi Jokowi adalah seorang Presden RI, yang sewajibnyalah dihormati, ditaati oleh semua bawahannya, dihormati oleh lawan-lawan politiknya, dihargai oleh para pesaingnya.

Tetapi kenyataannya tidak demikian. Lihat saja sikap dari lembaga penegak hukum Polri yang notebene ada dibawah kendali Presiden, karena Polri ada dibawah Presiden maka ketaatan Polri terhadap Presiden merupakan syarat mutlak. Faktanya sudah berapa kali Polri mengabaikan perintah Presiden, tetap saja Polri jalan sesuai dengan kemauannya sendiri. Polri tetap melakukan penggembosan terhadap KPK dengan dengan mudus operandinya yang ngetop melakukan tindakan kriminalisasi terhadap para ketua dan para penyidiknya.

Demikian pula perilaku dari sebagian politisi baik yang berasal dari koalisi Indonesia Hebat maupun dari Koalisi Merah Putih. Ada yang suka melecehkan Jokowi, Jokowi dibilang presiden yang tidak up date? Mengancam untuk mengimpeach Jokowi secara berulangkali, Jokowi sebagai antek Asing, Jokowi telah melakukan deal-deal busuk soal perpanjangan kotrak Freeport, dan segala macem cacian dan makian.

Masih ingatkah seorang menteri koordinator Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia,Puan Maharani mengatakan Jokowi adalah seorang petugas Partaidan harus mematuhi ketuan Umum PDIP, jika tidak suka silahkan keluar. Senada dengan Puan pidato Mega yang menekankan Jokowi adalah petugas Partai, bahkan setengah menantangnya, "Kalau kalian tidak mau disebut sebagai petugas partai, silakan keluar dari partai.

Baru-baru ini Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja ke wilayah Indonesia Timur, mulai dari maluku sampai dengan Papua. Kunjungan kerja bersama rombongan para menteri dan Panglima TNI serta tak ketinggalan Kapolri. Kunjungan kerjanyapun bersifat istimewa, karena Presiden Jokowi membawa dana cukup besar sampai 6 triliun lebih untuk mempercepat pembangunan proyek infrastruktur dan sarana serta prasarana lengkap di wilayah Indonesia bagian Timur,khususnya Papua.

Sangat beruntung masyarakat Papua mendapat kunjungan Jokowi sekaligus memberikan hadiah berharga, mereka dengan penuh antusias menyambutnya dengan suasana suka cita. Akan tetapi ada yang aneh dalam penyambutan kepada Presiiden Jokowi, karena tidak nampak batang hidungnya sosok Gubernur Papua Lukas Enembe. Masyarakat banyak yang mempertanyakan hal itu.

Ada apa Pak gubernur ini tidak memberikan penyambutan kunjungan seorang Presiden Jokowi dan rombongannya itu. Ada banyak informasi yang disampaikan oleh para orang dekat gubernur. Namun informasinya simpang siur tidak seragam.

Menurut Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal, tak hadirnya Lukas Enembe mendampingi Presiden Jokowi karena sakit. "Pak Lukas sakit setelah pulang dari Cina. Sedangkan Lamadi de Lamanto, juru bicara Gubernur Papua, menuturkan tak hadirnya Lukas Enembe dalam kunjungan Jokowi di Papua karena urusan tertentu. "Yang saya tahu, sekarang Pak Gubernur di luar Papua."

Saat ini, ucap Lamadi, Gubernur Papua Lukas Enembe sedang berjuang mencari investor untuk membangun infrastruktur smelterdi Papua. "Sebab, Gubernur masih ada urusan yang cukup rumit terkait dengan pembangunan smelter. Beliau baru saja pulang dari Beijing. Terus, pada 11-13 Mei 2015, ada Kongres Partai Demokrat di Surabaya. Sebagai salah satu ketua umum, beliau akan ke sana," katanya. tempo

Dari pembicaraan antara Wakil Gubernur Papua Klemen dengan tempomaupun apa yang disampaikan oleh Lamadi de Lamanto, juru bicara Gubernur, bertolak belakang. Alasan sakit disampaikan oleh wakilnya, sedangkan urusan bisnis disampaikan oleh jurubicaranya. Mana yang benar, hanya Tuhan dan Lukas Enembeyang tahu.

Namun dibalik alasan-alasan yang datangnya bersimpangsiur itu masyarakat mulai banyak menilai, kali ini Presiden Jokowi mulai dicuekin oleh gubernurnya. Rupanya Jokowi tidak habis-habisnya diperlakukan tidak semestinya oleh para bawahannya. Jokowi diberondong dengan 3 alasan yang dibuat Lukas Enembe.

Pertama alasan sakit. Jika Sakit yang dijadikan alasan Lukas kepada Presiden, pasti akan diterima dengan segala maklum adanya, bahkan bisa jadi Jokowi akan memberikan perhatian khusus kepada Lukas. Misalnya memberikan spesial fasilitas pengobatan agar Lukas bisa lekas sembuh.

Tetapi dari pihak Jokowi sudah berusaha memaklumi bahwa alasan sakit itu hanyalah dibuat-buat, karena ditanya sakit apa dan dimana dirawatnya, tidak bersedia memberikan keterangan yang jelas padahal yang membutuhkanadalah seorang Presiden RI. Oleh sebab itu bisa dipastikan alasan sakit bohong dan dibuat-buat.

Kedua alasan karena urusan tertentuyaitu sedang berjuang mencari investor untuk membangun infrastruktur smelter di Papua.Alasan inipun sangat dibuat-buat, bagaimana tidak, permintaan Lukas kepada Presiden Jokowi untuk membangun Smelter di Papua tempo hari sudah disetujui. Bahkan Wakil Presiden Jusuf Kalla sudah mengatakan PT Freeport berkewajiban membangun smelter di papua bukan di Gresik adalah merupakan harga mati.

Namun bukan pemerintah yang harus membangun Smelter tetapi Freeport dan dibutuhkan sarana penunjang yang lengkap dan harus ada, seperti gas, air, dan listrik. Terkait hal itu, JK menuturkan tidak peduli dengan apa yang dilakukan Freeport di Gresik. Ia memastikan pemerintah terus mendesak pembangunan smelterdi tanah Papua.

Oleh sebab itu usaha Lukas mencari investor sampai ke Beijing mencari adalah keliru dan pasti tidak berhasil. Sebab tidak akan pernah Freeport (Amerika) akan bersinergi dengan Beijing soal-soal keuntungan bisnis.

Ketiga alasan adanya Kongres Partai Demokrat di Surabaya tanggal 11-13 Mei 2015 dan Karena sebagai salah satu ketua umumdia harus ada. Alasan ini jelas sangat menyepelekan Presiden Jokowi, Lukas lebih mengutamakan loyal kepada SBY ketimbang kepada Jokowi. Seharusnya Lukas menyadari akan dirinya adalah seorang Gubernur aktif Papua, bobot yang melekat pada jabatan dan tanggungjawabnya harus lebih berat dari pada ke Partai.

Jabatan Gubernur adalah amanat rakyat Papua bukan amanat Syarif Hasan sebagai Ketua harian Partai Demokrat. Oleh sebab itu sudah menjadi kewajiban seorang gubernur harus mendampingi Presiden ketika mengadakan kunjungan kerja. Ternyata kan benar, pulang dari Beijing lukas bertambah pusing tujuh keliling karena mencari investor tidak berhasil.

Bagaimana mau berhasil, dia bergerak tanpa strategi dan tanpa pengetahuan yang cukup dalam bisnis tingkat tinggi. Walaupun Lukas adalah seorang gubernur, akan tetapi jika kita meneropong dari pengalaman dan kompetensiyang dimilikinya sangat tidak mendukung. Lukas masih harus belajar banyak menajdi seorang Gubernur yang Profesional, tidak asal-asalan.

Sumber:

1.1. tempo

2. Berita jokowi

3. peka news