Mohon tunggu...
Imamatul Khoiriyah
Imamatul Khoiriyah Mohon Tunggu... Mahasiswa - Mahasiswa Teknik Informatika UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Jika kamu ingin mengenal dunia, membacalah. Jika kamu ingin dikenal dunia, menulislah.

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Runtuhnya Komunisme dan Transformasi Narasi Hak Perempuan: Perspektif Baru

12 September 2023   08:51 Diperbarui: 12 September 2023   10:40 92
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Sumber: cure-naturali.it

Di Indonesia, perubahan politik yang terjadi selama sejarah modernnya juga telah berdampak pada perjuangan hak perempuan. Misalnya, era Orde Baru yang berkuasa di Indonesia selama lebih dari tiga dekade memiliki pendekatan yang berbeda terhadap hak-hak perempuan daripada masa Reformasi yang dimulai pada tahun 1998. Memahami konteks sejarah seperti ini adalah kunci untuk merencanakan kebijakan yang efektif dalam hal kesetaraan gender.

Hubungan Antara Hak Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia

Dalam makalahnya, Donert juga menyentuh tentang bagaimana hubungan antara hak kewarganegaraan dan hak asasi manusia tetap dekat. Meskipun ada narasi tentang "terobosan" hak asasi manusia pada tahun 1970-an, sejarah revisionis yang dia bahas menyoroti bahwa perspektif maskulin masih mendominasi.

Di Indonesia, hubungan antara hak kewarganegaraan dan hak asasi manusia juga menimbulkan pertanyaan yang penting. Bagaimana hak perempuan diakui dalam kerangka hukum dan kewarganegaraan adalah isu yang terus mendapatkan perhatian. Misalnya, bagaimana hukum perkawinan, hak waris, dan akses terhadap pendidikan dapat mempengaruhi status kewarganegaraan perempuan dan hak-hak mereka adalah hal-hal yang harus dipertimbangkan secara serius dalam proses perundangan di Indonesia.

Implikasi Praktis: Bagaimana Indonesia Harus Melangkah

Makalah Donert memiliki implikasi praktis yang penting bagi Indonesia. Pertama, pergeseran dalam wacana tentang hak perempuan sebagai hak asasi manusia harus memicu perubahan dalam kerangka hukum dan kebijakan di Indonesia. Penggambaran perempuan sebagai korban kekerasan harus menjadi panggilan tindakan untuk mengatasi isu-isu seperti kekerasan dalam rumah tangga dan pelecehan seksual.

Kemudian, adopsi perspektif gender yang lebih inklusif dalam hukum dan kebijakan harus menjadi prioritas. Ini berarti mengakui dan menghormati beragam identitas gender dan pengalaman perempuan dalam berbagai konteks sosial dan budaya di Indonesia.

Selanjutnya, pemahaman yang lebih mendalam tentang sejarah hak perempuan di Indonesia akan membantu kita memahami tantangan dan peluang yang dihadapi saat ini. Sejarah perjuangan hak perempuan di Indonesia mencakup berbagai peristiwa, termasuk peran perempuan dalam perjuangan kemerdekaan nasional. Ini adalah sejarah yang harus diakui dan diberi penghargaan, dan dapat memberikan inspirasi untuk upaya menuju kesetaraan gender yang lebih besar.

Terakhir, kita harus menghindari jebakan pemikiran bahwa perjuangan hak perempuan hanya terkait dengan keadilan ekonomi atau politik. Sebagaimana ditunjukkan dalam makalah Donert, hak-hak perempuan adalah bagian dari kerangka hak asasi manusia yang kompleks. Mereka mencakup hak-hak dasar seperti hak atas kesehatan, pendidikan, dan kebebasan dari kekerasan. Menciptakan kerangka hukum yang kuat dan melindungi hak-hak ini adalah tugas yang harus diemban oleh Indonesia.

***

Menghormati Sejarah, Membuka Jalan ke Masa Depan

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun