Ketika Fitra memaparkan hasil audit BPK mengenai audit anggaran daerah (APBD), ternyata Sumatera Utara (Sumut) menjadi provinsi no.1 terkorup, disusul oleh Aceh yang menempati urutan kedua. Kemudian yang ketiga adalah Papua, dan yang keempat DKI Jakarta.
Yang heboh memang DKI Jakarta, karena terkait dengan Jokowi. Padahal hasil audit BPK itu adalah untuk periode 2008 - 2012. Tetapi tentu ini menjadi catatan Jokowi, karena untuk periode sebelumnya, DKI Jakarta selalu masuk tiga terbesar provinsi terkorup.
Yuk, awasi bersama budget anggaran yang sudah ditempel Jokohok di setiap kelurahan. Begitu juga, bersama dikritisi setiap laporan yang termuat di website ahok. Karena bagaimanapun, setiap rupiah yang ada di APBD adalah amanat rakyat yang harus dipertanggungjawabkan. Yang jelas iktikad accountabel dan transparannya dah ada, termasuk dengan menggandeng BPK dan KPK untuk proyek-proyek di DKI.
Nah, yang menjadi keprihatinanku, tentu saja mengenai Sumatera Utara alias Sumut. Kurun 2008 hingga Maret 2011, Sumut dipimpin oleh Syamsul Arifin. Kemudian, sejak Maret 2011, karena SA terkena kasus korupsi, pelaksana tugas Gubernur dialihkan ke Gatot Puji Nugroho, hingga Desember 2012. Pada bulan Maret 2013, pemilihan gubernur juga dimenangkan oleh GPN. GPN diajukan oleh PKS.
Sayang, selama hampir 2 tahun menjabat pelaksana tugas, ternyata GPN tidak memberikan terobosan berarti bagi pemberantasan korupsi di provinsi ini. Memang berat, tetapi bukankah otoritas seorang gubernur seharusnya bisa memulai untuk mengatasi korupsi yang memang sudah amat berkarat di Sumut ini? Malah katanya Sumut itu singkatan dari Semua Urusan Memakai Uang Tunai.
Kemudian, yang bikin miris tentu saja Aceh. Yang dibenahin kok yang gak esensial. Masalah pakaianlah, atau cara duduklah. Syariat yang hanya kulit diributin. Tetapi bagaimana pemimpin bisa mensejahterakan rakyat, membuat pemerintahan yang baik dan bersih, kok ya malah tidak dipedulikan.
Padahal Gubernur Aceh periode ini adalah Irwandi Yusuf, mantan pemimpin GAM (2007 - 2012), yang tentu ketika memperjuangkan diri lepas dari RI salah satu idealismenya adalah kesejahteraan rakyat Aceh.
Tetapi, selain tingkat korupsinya yang parah tersebut, Aceh juga masuk sebagai provinsi termiskin no.7 se-Indonesia, setelah Papua, Papua Barat, Maluku, Sulbar, NTT, NTB (sumber data: BPS).
Memprihatinkan. Beda sekali terobosan yang dibuat beberapa pemimpin daerah, yang bisa membalikkan daerahnya dari yang termiskin menjadi terkaya. Salah satunya adalah bupati Blitar, yang mampu mengangkat daerahnya, dari termiskin di Jatim menjadi no.2 terkaya di Jatim.
Terobosan, kadang tidak perlu teori imiah dah. Yang penting dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, apa yang memang sudah menjadi acuan untuk pemerintahan yang bersih dan baik, pelayanan publik, pemberdayaan ekonomi rakyat, dstnya.
Oh iya, untuk provinsi yang paling tidak korup, Bangka Belitung, DIY, Bali dan Jateng termasuk yang paling baik. Sumber datanya dari fb Gerindra yang mengutip data BPK.