Kemarin saya ikutan rapat di Kemendag di bagian Perdagangan Dalam Negeri. Diskusi mengenai struktur harga bawang merah dan cabe merah, dari tingkat petani hingga pengecer di pasar tradisional. Tujuannya untuk membuat harga referensi nasional.
Menarik melihat struktur harga yang dibuat oleh Kemendag, walau mikir, kenapa baru dibuat sekarang yak, hehee. Struktur harga ini dibuat, karena jika mengikut 'pakem' dari Kementan, hitung-hitungan dari petani hingga pasar tradisional, harganya bisa melejit banget.
Kalau dari Kementan, harga dari petani, kalikan 2,1 terus ditambah profit dan variabel biaya lainnya. Makanya, kalau harga bawang merah di petani Rp11.935, di tingkat pengecer di pasar tradisional bisa-bisa Rp28.000. Sementara jika hitung-hitungan wajar ala Kemendag, dari petani, pengepul kecil, pengepul besar, pasar induk hingga pasar tradisional, dengan memperkirakan biaya susut, transportasi, profit bersih, hanya berkisar Rp23.000 (belum final hitungannya).
Jadi kalau harga melonjak tinggi, titik distribusi mana yang perlu diintervensi? Waduh, dari rapat kemarin itu (yang juga dihadiri perwakilan pasar induk dan pasar tradisional), aku baru tahu juga, bahwa di pasar induk itu memang beneran ada 'mafia' pengendali harga. Makanya bisa terjadi, ketika panen raya bawang dan cabe (sekitar Juni-Desember), harga tinggi, walaupun barangnya berlimpah.
Bukti bahwa 'permainan harga' itu ada, bisa dilihat antara pasar induk Kramat Jati dan pasar induk Tanah Tinggi. Di pasar induk Tanah Tinggi, di mana tidak ada pengendali harga, masing-masing bersaing, harga bawang merah hanya Rp12.000/kg.
Tetapi di pasar induk Kramat Jati, di mana ada mafia pengendali harga, harga bawang merah bisa mencapai Rp17.500/kg. Lah, selisihnya tinggi bener. Dan para pemain di pasar induk ini, bukan eceran yang kilo-kiloan, tetapi skala ton. Bayangkan jika keuntungan segitu, per hari para pemain di pasar induk ini bisa mengantongi profit bersih jutaan rupiah, dan perbulan bisa ratusan juta rupiah.
Dan yang aku herannya, Kemendag tampaknya enggan intervensi di titik-titik rantai distribusi ini. Padahal di negara lain, penimbunan, permainan harga kebutuhan pokok rakyat, merupakan pelanggaran hukum. Bisa dianggap subversi.
Jadi, solusi yang selalu disebut Kemendag, kalau harga bahan pokok melewati harga referensi, ya impor. Solusi yang instan sekali, dan amat merugikan para pedagang yang tidak terlibat spekulasi dan tentunya saja merugikan para petani Indonesia. Jadi inget petani bawang merah di Brebes yang membuang-buang bawangnya ketika diserbu impor, harga jatuh, dan bawang lokal mereka menjadi tidak berharga.
Padahal seharusnya ya tegas terhadap para spekulan ini. Dan di sinilah peran Jokowi-Ahok.
Seperti diketahui, harga di pasar induk Jakarta bisa jadi merupakan harga referensi nasional. Jadi kalau di sini tinggi banget, ya daerah lain bisa ikut-ikutan. Akibatnya tentu merugikan ekonomi Indonesia, karena menyebabkan inflasi.
Jokowi-Ahok yang diharapkan bisa tegas terhadap 'preman' pemain di pasar induk. Kalau Tanah Abang aja bisa, semoga di pasar induk ini juga mampu. Hayyo, Jokowi-Ahok, basmi mafia di pasar induk, biar rakyat bisa menjangkau kebutuhan pokok, dan petani bisa sejahtera!
Ya sudah, Salam Kompasiana!
