[caption id="" align="aligncenter" width="400" caption="Kantor UN di Geneva (Foto : Ilyani)"][/caption]
Di Geneva, keberadaan UN atau PBB menjadi daya tarik sendiri. Turis-turis mancanegara yang datang mesti akan menyempatkan diri mampir kesini. Tentu untuk mengabadikan kantor UN tersebut berikut halaman luas dengan air mancur bersusun rapi (tetapi ketika saya datang lagi tidak dinyalain). Di halaman luas ini dipajang berbagai kampanye yang sedang digalang PBB. Misalnya ada simbol kursi raksasa yang kakinya patah satu. Ini kampanye anti perang dan anti ranjau.
Mengapa Geneva dipilih menjadi kantor PBB? Katanya sih karena sejak PD II, Swiss termasuk negara yang netral, sehingga dipilih karena kenetralannya. Dan Geneva merupakan kota kelahiran filsuf kesohor, Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), seorang yang membawa 'pencerahan', menginsipirasi revolusi Perancis, dan pengembangan teori politik demokrasi, dimana dia menolak kekuasaan raja dan bangsawan, melainkan diganti dengan kehendak umum rakyat. Rousseau juga merupakan seorang ahli seni, pemusik dan pencinta alam. Slogannya 'back to the nature' kian relevan hingga kini.
Tentu saja itu alasan yang filosofis mengapa kantor PBB ada di Geneva.Tetapi apakah alasan filosofis ini membuat PBB menjadi lembaga dunia yang benar-benar memperjuangkan kepentingan negara-negara berkembang-miskin? Banyak yang skeptis, menganggap bahwa PBB hanya menjadi alat kepentingan negara maju untuk tetap menegakkan kepentingannya di negara berkembang-miskin.
Dan PBB terlihat 'tidak berdaya' ketika suatu negara menginvansi kedaulatan negara lain, seperti yang dilakukan oleh AS ke Irak, dengan alasan yang tidak bisa dibuktikan (tidak ada senjata pemusnah massal itu). Apakah ini juga terkait dengan penggelontoran dana yang dikeluarkan AS untuk membiayai PBB? Atau dana dari EU untuk membiayai lembaga semacam ini?
Tetapi dari kacamata yang optimis, tetap saja PBB merupakan lembaga yang bisa sebagai 'wasit' dan akselerator dalam mengatasi apa-apa yang terjadi secara global. Pengentasan kemiskinan, penyakit, kemudian masalah pengungsi lintas batas negara. Jadi yang terkait masalah sosial, kesehatan, lingkungan, masih bisa diharapkan peran aktif PBB. Kalau urusan politik & keamanan dunia, memang susah, karena diantara 5 negara adikuasa, blok AS dengan blok Rusia-China saling memveto.
[caption id="attachment_334686" align="aligncenter" width="432" caption="Simbol Kaki Kursi Patah di kantor UN. Foto: Ilyani"]
Diluar masalah politik dunia yang susah diintervensi tersebut, terdapat urusan yang sekarang banyak banget difasilitasi oleh PBB yaitu masalah good governance, sosial, kesehatan, lingkungan, yang sebenarnya merupakan masalah vital di negara berkembang-miskin. Nah, karena vital, harus berkali-kali rapat menentukan parameter, indikator dan sebagainya, banyak negara yang akhirnya bikin perwakilan di Geneva untuk urusan ke PBB tersebut.
Disinilah letak ketidakpraktisan keberadaan kantor PBB di Geneva tersebut:
1.Biaya hidup yang sangat tinggi di Geneva tentu membebani perwakilan negara-negara miskin-berkembang disini. Di kantor tempat saya meeting saja, beberapa negara uplek-uplekan bikin sekretariat bareng. Diantaranya Zambia, Bhutan, Colombo dan beberapa negara lain.
Sementara Indonesia menyewa rumah sendiri, tetapi konon katanya, karena budget di APBN tergerus oleh subsidi BBM, mereka terancam tidak punya biaya operasional lagi, tidak ada tunjangan kinerja, padahal kerja bisa sampai pagi disini, saking banyaknya yang harus diurus. Bahkan untuk urusan gaji saja, mungkin kedepan katanya tidak bisa gajian lagi.
