[caption id="attachment_229481" align="aligncenter" width="400" caption="Ilustrasi/Admin (Sumber: KOMPAS.com)"][/caption] Selalu, pola yang sama terjadi di setiap tahun penyerapan APBN di Indonesia. Lambat sekali di awal, malah hampir vakum, dan kemudian tergesa gesa menghabiskan di akhir tahun. Jadi jangan heran, jika sebulan terakhir ini, hotel hotel penuh. Bahkan hingga ke Bali. Di booking oleh instansi pemerintah. Kemudian, kunjungan kerja ke luar negeri dilakukan oleh para pejabat dan DPR. Walaupun efisiensi dipertanyakan, tetapi tetap dijalankan. Kan untuk menghabiskan anggaran. Rapat rapat dan seminar dilakukan intensif. Baru saja saya mengikuti suatu seminar sehari, tetapi 'dipaksa' tanda tangan 3 hari. Tentu saja bersikeukeuh tidak mau. Ya, lagi lagi untuk menghabiskan anggaran tersebut. Dari data Kemenkeu, hingga 30 November 2012 ini, anggaran yang terserap 'baru' 70% atau Rp 738 Trilyun. Sementara penerimaan negara dari pajak dan lain lain sudah mencapai Rp 1.101 Trilyun. Jadi bayangkan, sebulan ini masih ada anggaran tersisa di APBN Rp 363 Trilyun! Jadi, untuk apa mencabut subsidi BBM, dan subsidi listrik, jika pemerintah memang tidak mampu menyerap anggaran yang ada? Dan jadi inget penolakan Menkeu atas permintaan Jokowi agar beban MRT dipikul lebih besar oleh pemerintah pusat. Biaya MRT yang 'hanya' Rp 17 Trilyun itu, tadinya 48% pusat, 52% Pemrov. Jokowi menghendaki agar 70% pusat, 30% pemrov, mengingat toh pemerintahan pusat kan adanya di Jakarta juga. Tetapi usul ini ditolak oleh Menkeu. Selain itu, dengan dana segitu, duh, betapa berartinya jika dipakai untuk mengangkat kehidupan petani atau nelayan di Indonesia. Membangun sistem internet ke desa desa atau ke pesisir pantai, misalnya. Jadi membandingkan dengan petani di AS yang bisa akses internet, bisa langsung jualan produknya tanpa spekulan. Bisa tahu cuaca dan kecendrungan serangan hama tertentu hanya dari informasi internet. Terus bisa juga membangun jaringan infrastruktur menembus isolasi desa. Atau membangun perangkat listrik, karean sekitar 20% penduduk Indonesia belum terakses listrik. Duh, betapa besarnya dana segitu, Rp 363 Trilyun! Bukan malah dihabiskan dengan rapat rapat dan rapat. Atau studi banding keliling dunia oleh pejabat dan anggota DPR? Ya Sudah, Salam Kompasiana!