[caption id="attachment_289703" align="aligncenter" width="576" caption="Ilustrasi/Admin (Harja Saputra)"][/caption] Beberapa hari yang lalu, Jokowi mengundang pemimpin daerah se-ASEAN untuk hadir di Jakarta. Kehadiran para pemimpin daerah setara Gubernur se-ASEAN ini adalah gagasan Jokowi untuk bersama mempersiapkan pasar bebas ASEAN pada tahun 2015 nanti. Memang, pasar bebas ASEAN 2015 tinggal sebentar lagi. Tetapi tampaknya, Presiden, Menteri,pejabat terkait lainnya lebih banyak sibuk menyiapkan diri dan partai untuk pemilu 2014, daripada serius mempersiapkan produk dan jasa Indonesia menghadapi kompetisi tanpa batas lagi ini. ASEAN Economy Community (AEC) disepakati blue printnya pada tahun 2007 di Singapura. Dengan adanya kesepakatan ini, maka pada tahun 2015, ASEAN menjadi pasar tunggal dan berbasis produksi tunggal dimana terjadi arus barang, jasa, tenaga trampil, investasi, arus modal yang bebas di antara sesama negara ASEAN. Nah, kesepakatan ini sebenarnya bisa menjadi blunder bagi Indonesia. Mengapa? Dengan adanya kesepakatan ini, maka sumber daya alam yang sangat kaya di Indonesia bisa dengan 'bebas' dieksploitasi oleh pemodal ASEAN. Yang kedua, pasar terbesar ASEAN itu ya negara Indonesia sendiri, dengan penduduk sebesar 250 juta orang. Produk berlimpah ASEAN, yang dibutuhkan adalah pasar. Ketiga, tenaga Indonesia yang sekarang masih banyak tidak terlatih, akan digantikan oleh tenaga asing dari negara lain yang terlatih. Bisa meningkatkan pengangguran? Sayang, Indonesia memang sudah tanda tangan, sepakat dengan model liberalisasi ekonomi seperti ini. Seharusnya tentu persiapan dengan cepat dilakukan. Tetapi kenyataannya, dengan metode balance scorecard yang dilakukan oleh sekretariat ASEAN (?), ternyata Indonesia berada di urutan ketujuh di antara negara ASEAN dalam hal kesiapan menghadapi pasar bebas. Nomer satunya tentu Singapura. Salah satunya yang menjadi kendala adalah produk lokal Indonesia masih sulit bersaing karena ekonomi biaya tinggi. Infrastruktur seperti biaya transportasi Indonesia paling tidak efisien di ASEAN, sistem logistik dan transportasi menggerogoti 28% produksi. Belum lagi, listrik yang byar pret terus. Bagaimana mau produksi jika listrik seret. Belum lagi pungli di banyak titik. Bandingkan dengan Malaysia, bahkan Pilipina, dimana infrastrukturnya hanya berada dibawah 10% dari biaya produksi (studi The Asia Foundation). Seharusnya jika pemerintah pusat mau memperbaiki infrastruktur transportasi, pajak mobil bisa digunakan untuk membangun ini. Eh, ini malah potensi pajak trilyunan rupiah dari mobil LCGC dihilangkan. Malah UMKM sebagai ujung tombak produk lokal Indonesia dikejar-kejar pajak pula. Semakin membuat produk UMKM sulit bersaing. Dan yang parahnya, sistem keamanan pangan atau keamanan produk di negara masing-masing, akan membuat negara bersangkutan malah menolak produk Indonesia. Sementara, barang tanpa teruji keamananya bisa dengan bebas masuk ke Indonesia. Selama ini kan memang hampir tidak ada pengawasan produk di Indonesia. Satu-satunya yang menjadi harapan Indonesia, sesuai dengan apa yang menjadi fokus Jokowi juga, adalah potensi pariwisata Indonesia. Dan mempersiapkan Indonesia sebagai pusat mode dan seni, bisa saja kan. Kalau pariwisata, mode atau seni kan memang tidak lagi kompetisinya dinilai dengan murahnya harga. Tetapi nilai keindahan, estetika produknya yang lebih bisa dihargai. Tentu persiapan pariwisata ini juga kudu serius dipersiapkan. Begitu juga promonya.Tampaknya Jokowi sudah memulai, dengan membawa para Gubernur keliling Jakarta, Monas, dan tempat wisata lainnya di Jakarta. Sementara persiapan yang lainnya? Kudu siapa dulu presiden yang bisa merubah semua ini? Ya sudah, gitu aja. Salam Kompasiana!