Wah harga beras lagi naik gila-gilaan. Bukan sekedar 10-20% loh, tetapi hingga diatas 30%. Secara beras memang kebutuhan pokok rakyat yang tiada duanya dari Aceh hingga Papua, tentu kenaikan harga beras seperti ini amat memberatkan masyarakat.
Rasanya Jokowi seperti kecolongan deh, karena ini basic need banget bagi rakyat, sebesar apapun kisruh politik baik dalam negeri maupun luar negri yang terjadi..#disitu kadang saya merasa sedih..
Memang, info yang saya ketahui, pemerintah tidak mau impor beras, karena sebentar lagi, bulan maret adalah panen raya. Jadi kalau impor, beras hasil panen bulan maret bisa sangat jatuh harganya dan amat merugikan petani.
Tetapi apapun alasannya, karena beras adalah kebutuhan pokok, essential goods, maka pemerintah seharusnya wajib menjamin: keterjangkaun harganya, ketersediaannya, kontinuitas (keberlanjutannya) dan kualitas keamanan berasnya sendiri. Bukan hanya Presiden Jokowi yang harus rajin blusukan, tetapi ada otoritas kompeten yang rajin setiap hari menyambangi pasar induk beras. Pantau harga, ketersediaannya, pasokan cadangan, hingga keamanannya. Jika ada 'peringatan' cuaca sebelumnya yang menyebabkan gagal panen, pasokan harus didatangkan dari daerah lain.
Mengenai masalah mafia beras, itu benar adanya. Ketika saya rapat di kemendag mengenai kenaikan kebutuhan pokok beberapa waktu lalu, permainan 'harga' ini memang kerap dilakukan oleh pemain pasar. Barang ditimbun atau disimpan, ketika langka dan naik harganya baru dikeluarkan. Ini marjin keuntungannya luar biasa, karena mainnya ton-tonan. Sehari bisa dapat ratusan juta rupiah.
Tetapi ada satu pasar tuh yang sistemnya sudah sangat baik. Mereka tidak memakai monopoli, tetapi bersaing bebas, dengan data harga yang terupdate selalu melalui website pasarnya. Keren kan pasar tradisional punya website yang terupdate baik. Harganya juga ketika itu, dibandingkan dengan beberapa pasar induk (ketika itu mengenai harga bawang) jauh lebih murah dipasar ini.
Jika ada yang monopoli atau ada kartel pengendali di pasar, harga memang gampang dimainkan. Ketika rapat di kemendag itu, kejadiannya tahun 2013, masa SBY. Jadi sudah tahu masalah kartel gini dari dulu kenapa sampai sekarang tidak bisa diatasi ya? Bahkan nama pemainnya juga sudah ada tuh, hanya ketika itu semua kementerian 'seolah' lempar badan, siapa yang wajib menginspeksi pasar secara rutin dan menindak kasus seperti itu.
Agar pemerintah bisa mengendalikan mafia atau kartel pengendali harga ini, pemerintah memang harus melakukan pengawasan terus menerus, dan memiliki otoritas menjatuhkan sanksi jika di lapangan ditemukan penimbunan. Sayang, regulasi tidak berpihak. Sejak era reformasi, harga beras memang sudah dilempar ke pasar. Hanya untuk raskin atau beras bagi rakyat miskin yang dikendalikan. Kalau rakyat sudah teriak, baru pemerintah turun tangan. Massa harus terus begini? Bukankah seharusnya beras menjadi pangan strategis yang dikendalikan utuh oleh pemerintah?
Untuk itu tentu harus ada payung regulasi yang memberikan kewenangan bagi pemerintah bagaimana harus menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok. Termasuk koordinasi yang sangat strict antar kementerian; kementan, kemendag, bulog, otoritas pasar.
Hari ini Jokowi blusukan ke pasar induk beras. Semoga harga beras segera turun.
Ya sudah gitu aja. Salam Kompasiana!
