Banjir di Cirebon, Bogor, Bekasi, Bandung; Mengapa Kinerja Aher tidak Dikritik?

[caption id="attachment_315928" align="aligncenter" width="620" caption="Ilustrasi/Admin (KOMPAS.com/GANI KURNIAWAN)"][/caption] Sekarang ini daerah Cirebon yang dikepung banjir. Sungai meluap  dan ribuan rumah terendam banjir hingga 1 meter. Dan banjir yang menerjang kali ini merupakan banjir yang terparah dialami kota Cirebon. Selain Cirebon, daerah Bogor juga mengalami banjir parah. Bukan saja banjir, tetapi juga longsor. Begitu juga dengan Bekasi, banjir mengepung kota ini yang menyebabkan ribuan warga mengungsi. Selain Bekasi, wilayah Bandung juga Desember lalu banjir parah, sehingga jalan penghubung dengan Sukabumi sempat terputus. Semua itu berada di wilayah Jawa Barat dimana Ahmad Heriyawan (Aher) menjadi Gubernur sejak tahun 2008 (5 tahun). Ketika mengomentari banjir di Bekasi, Gubernur Aher menyatakan 3 solusi banjir, yaitu: melakukan konservasi di wilayah hulu, kemudian menghidupkan kembali danau-danau alam di sepanjang bantaran kali dari hulu hingga ke hilir, dan di hilir, pemda setempat harus bisa mempertahankan lebar dan kedalaman sungai. Tetapi apakah itu sudah dikoordinasikan dan dikerjakan? Fungsi Gubernur didalam era otonomi daerah tentu merupakan koordinator wilayah. Jadi dari tiga fungsi itu, poin 1dan 2 kesannya menjadi tugas Pemprov Jabar. Jadi mengapa sampai sekarang tidak dilaksanakan? [caption id="attachment_315909" align="aligncenter" width="307" caption="Baliho Aher di Tahura, Bandung. Foto by Ilyani"]

13897576791693227891

[/caption] Herannya, media kalau memberitakan banjir di area sini (luar Jakarta deh), juga tidak menyorot kinerja pemimpinnya. Paling tidak seharusnya diberitakan juga, apa sih yang dilakukan oleh pemimpin disini dalam rangka mengatasi banjir? Apa sih yang sudah dilakukan oleh Aher selama 5 tahun kepemimpinannya dalam mengatasi banjir di wilayah Jabar? Makin meluas dan makin parrah banjirnya. Sementara poin 3 menyangkut tugas pemda tingkat 2 untuk menjaga sungai yang mengalir di wilayahnya tetap lebar dan dalam. Apakah hal ini juga dikontrol oleh Pemprov sebagai koordinator pemerintahan provinsi? Jika pemda daerah tingkat 2 tidak melaksanakan, apakah sudah ditegur? Apalagi menyangkut sumber banjir yang tidak bisa dikapling-kapling. Koordinasi sungguh sangat dibutuhkan! Dan pekerjaan teknis yang serius dilapangan! Tidak mencla mencle ini tugas siapa, la wong koordinatornya sebenarnya sudah ada, demi kebaikan bersama. Yang penting diingat juga, kejadian banjir ini hampir setiap tahun melanda daerah-daerah tersebut. Tetapi terobosan signifikan tidak ada sama sekali dilaksanakan. Baru ada harapan di Bandung saja. Semoga Ridwan Kamil bisa menata sungai diwilayahnya, dan daerah resapan air di Bandung Utara. Sehingga Bandung Selatan yang saban banjir dan semakin parah dari tahun ke tahun bisa diminimalkan. Tetapi untuk sungai di luar wilayahnya siapa yang bisa mengatur? Itupun jika kang Emil bisa melakukan apa yang bisa dilakukan, tentu kita juga akan bisa mengapresiasi. Walaupun pas aku ke Bandung, billboard kang Emil gak ada, malah yang banyak Aher loh, hehe. Yang sekarang ini inisiatif pemimpin di lapanganlah yang dibutuhkan. Proaktif, demi keselamatan warganya. Kalau mikir ini pusat lah, provinsi lah, kotamadya/kabupaten lah, yah gak jalan pembenahan krusial seperti ini! Seperti di Jakarta, waduk pluit, jalan protokol dan tanggul sebenarnya urusan pusat, tetapi tetap dikerjakan oleh Jokowi atau pemrov DKI Jakarta. Begitu juga demi meminimalkan banjir, Pemprov DKI malah mensubsidi Bogor agar menata pemukiman pinggiran kalinya. Ya sudah, gitu aja. Salam Kompasiana!