Ahok 'Korban' Manuver Sunny?

Kemarin sempat lihat sidang Tipikor dimana Ahok dan Sunny sebagai saksi untuk Arisman, Dirut APL, tersangka kasus suap Raperda Reklamasi. Sempat nonton, tetapi beberapa kali terpotong karena sambil momong anak, hehe. Yang paling menarik bagi saya adalah ketika hakim memperdengarkan sadapan telepon antara Sunny dan Sanusi. 

Kalau mendengar lengkap, rasanya gak mungkin deh kalau Sunny tidak ikutan mengatur proses suap menyuap itu. Karena jelas disitu Sanusi meminta 'pengertian' Sunny terkait orang-orang di DPRD yang hendak di suap. Percakapan lengkapnya ada disini. Di percakapan ini Sunny juga mengetahui soal pertemuan anggota DPRD dengan para pengembang di PIK. Kemudian Sunny juga sempat menanyakan yang menjadi 'kunci' di DPRD itu berapa orang? 

Ketika hakim menanyakan Sunny, katanya dia hanya bertanya mengapa Raperda gak ketuk palu terus. Sudah 4 kali, sidang paripurna gagal terus, karena tidak kuorum.  Tentu saja ketika bertanya itu 'aroma' suapnya sudah kelihatan sekali dari jawaban-jawaban Sanusi. Sementara ketika hakim menanyakan Ahok soal pertemuan pimpinan DPRD dengan Aguan di PIK, Ahok menjawab 'tidak tahu'. 

Banyak yang ditanyakan hakim kepada Ahok dijawab Ahok dengan 'tidak tahu', termasuk dokumen-dokumen yang ada. Malah Ahok beberapa kali menuduh banyak pengkhianat di pejabat DKI yang dipimpinnya. Atau PNS DKI semuanya tidak suka sama dia. Emang urusan hakim soal itu? Hehee, kayak orang ngadu. 

Anggaplah Ahok memang tidak tahu 'sepak terjang' Sunny, maka bisa dikatakan Ahok adalah korban dari manuver Sunny. Kebetulan saya membeli majalah Tempo terkait investigasi Tempo mengenai aliran dana pengembang ke Teman Ahok. Disini peran Sunny sangat sentral. Disebutkan alur berdirinya Teman Ahok, dimana pada bulan Desember 2014 Ahok, Sunny dan Hasan Nasbi (CEO Cyrus Network) beberapa kali bertemu untuk pembentukan organisasi relawan penyokong Ahok. Dari hasil pertemuan ini dibuatlah proposal konsep relawan tersebut. Jadi pembentukan relawan bukan spontan karena mendukung Ahok, tetapi memang dikonsepkan sejak awal. 

Kemudian, pertengahan Maret 2015, Pendiri Teman Ahok diduga menerima dana Rp 700 juta (diakui teman Ahok pinjaman Rp 500 juta), melalui Cyrus Network dari seorang konglomerat melalui Sunny T. Setelah menerima dana ini, Teman Ahok mulai gencar kampanye soal Ahok dan mengumpulkan KTP untuk Ahok. Pada bulan April 2015, Sunny dan petinggi Cyrus mengadakan pertemuan di Hotel GrandHyatt Jakarta, membahas anggaran Teman Ahok. Disepakati jumlahnya Rp 30 Milyar. Rincian anggaran itu, untuk pengumpulan KTP warga Jakarta senilai Rp 10,2 Milyar, termasuk sewa 15 gerai di mal dan 300 posko, kemudian Rp 14 Milyar untuk konsultan. Ehmm, apa termasuk konsultan lembaga survei? hehee. 

Pertengahan April 2015, diduga Sunny dan petinggi Cyrus mengambil dana dari Presdir Podomoro di perumahan Pantai Mutiara senilai Rp 1,3 Milyar. Pada tanggal 19 Agustus 2015, kembali Cyrus diduga mengambil uang dari bos Agung Sedayu senilai Rp 7 Milyar, lewat Sunny di kantornya di Graha Pejaten 4 Jaksel. 

Jadi intinya, Sunny yang merupakan mantan CSIS memang sudah banyak melakukan manuver untuk kepentinan politik Ahok. Dan dana dari pengembang itu apa gratis? Tidak ada makan siang gratis. Urusan ijin via Pergub sudah beres, lah malah Raperdanya gak kelar-kelar. Ahok berkutat masalah 15% itu. Kalau itu urusan diskresi Ahok, kenapa harus ada di Raperda? Karena setahu saya Raperda lebih kepada poin-poin kebijakan dan sistem manajemennya, bukan detil teknis seperti itu. 

Paling anggota dewan aja yang 'sebagian' enggan meloloskan Raperda, karena sebelumnya koalisi yang anti reklamasi sudah sempat hearing dengan anggota DPRD DKI Jakarta. Makanya ketika hakim mengulik-ngulik soal diskresi ini, eh Ahoknya malah marah, bilang kalau hakim menuduh dia. Yah, hakimnya langsung diam. Lagian ini emang kasus soal suap Ariesman, jadi hakim toh sudah ada info pelengkap soal sebab adanya suap ini.

Ya sudah gitu aja, Salam Kompasiana!