Relawan Jokowi Mengumpulkan Jutaan KTP untuk Apa?

Kemarin di Hari Bebas Kenderaan Bermotor (HBKB) di Jakarta (Minggu, 22 April 2018) relawan Jokowi heboh membagikan kaus dengan meminta fotokopi KTP pengunjung yang hadir di CFD. Kaus yang dibagikan sekitar seribu kaus. 

Kejadian ini sebenarnya melanggar Pergub no 12 tahun 2016 pasal 7 ayat 2 yang menyebutkan bahwa: HBKB tidak boleh digunakan untuk kepentingan partai politik, SARA, dan orasi ajakan yang bersifat menghasut. Pergub ini ditandatangani oleh Ahok dan merupakan penyempurnaan dari Pergub tahun 2012.

Tetapi untuk urusan pelanggaran Pergub ini biarlah ditangani Pemprov yang punya otoritas untuk pengawasan pelaksanaan pergubnya dan badan pengawasan pemilu/panwaslu untuk melihat indikasi kegiatan politiknya.

Yang menarik bagi saya adalah soal pengumpulan KTP itu. Untuk apa ya? Jadi inget ketika Teman Ahok juga mengumpulkan jutaan KTP. Pengumpulan KTP oleh teman Ahok adalah untuk memberi jalan bagi Ahok maju lewat jalur independen. Hal ini dimungkinkan oleh regulasi.

Itu karena partai-partai masih belum memberi lampu hijau untuk mengusung Ahok. Tetapi begitu PDIP sebagai partai pemenang di DKI Jakarta ikut mengusung Ahok, maka otomatis jutaan KTP itu gak berlaku lagi. Karena Ahok toh akhirnya maju lewat parpol, bukan lewat independen.

Memang ada indikasi bahwa jutaan KTP itu adalah sebagai bargaining bagi parpol untuk mengusung Ahok. Maklum, Ahok ketika itu tidak punya partai, karena sudah keluar dari Gerindra (maju pilgub DKI diusung Gerindra, setelah sebelumnya dari Golkar (anggota DPR dari Golkar).

Tetapi kalau Jokowi? Untuk apa pengumpulan KTP ini? Apakah Jokowi tidak pede terhadap partai pengusungnya, sehingga relawan perlu menunjukkan KTP yang mendukung Jokowi sebagai bargaining terhadap parpol?

Apakah ada indikasi di menit akhir pendaftaran parpol meninggalkan Jokowi? Karena pernyataan ketua parpol tidaklah cukup. Kejelasan soal capres cawapres bagi publik adalah di bulan Juli, atau bahkan di menit terakhir pendaftaran bakal capres di bulan Agustus 2018.

Jokowi bukanlah pemilik partai ataupun ketua partai. Ada rasa 'tidak aman' bagi dirinya apakah benar benar diusung parpol atau tidak, kecuali sudah datang bersama parpol pengusung ke KPU. 

Ini juga terlihat pada Pilpres 2014. Projo dibentuk untuk bargaining agar PDIP bisa memberikan tiketnya kepada Jokowi. Karena ketika itu wacana Megawati maju capres masih cukup kuat, terutama didukung oleh elit elit PDIP. 

Sekarang, apakah begitu juga? Segala sesuatu terkait politik sangat dinamis, dan bisa berubah sangat cepat. Tidak ada hitam putih bagi parpol. Mereka juga wait and see. 

Ya sudah gitu aja. Salam Kompasiana!