Kemarin, sepulang mengantar ibu saya ke bandara Soetta, pulangnya kami jalan-jalan ke area Muara Angke. Suami saya lagi cari jaring ikan, mo alih profesi jadi nelayan katanya, wkk. Bukan ding, dia mau bikin pengaman di jendela rumah pakai jaring-jaring itu. Katanya kalau pakai teralis bahaya jika terjadi kebakaran. Aku sih nurut aja.
Makanya kami keluar via tol yang arah ke Pluit. Ketika turun memutar itu, suami saya menunjukkan area Kalijodo yang sudah kosong, sudah digusur akhir Februari lalu. Berarti hampir 2 bulan diratakan dengan tanah, tetapi belum dibuat apa-apa. Mungkin ini terkait dengan pengembang yang katanya mo bikin taman, tapi sekarang lagi kena masalah. Maklum, penggusuran Kalijodo tidak masuk dalam perencanaan Jakarta tahun 2016. Jadi memang tidak ada dana APBD 2016 untuk membangunnya. Kata Ahok, pengembang yang mo bangun, nanti plang pengembangnya bisa dibikin segede gaban.
Sambil melewati area Kalijodo, kami melihat sungai yang minta ampun kotornya. Jangankan sungai, disini gotnya aja juga hitam dan kotor. Daerah sini memang terkesan sangat semrawut, seperti tidak tertata baik. Panas dan debu bercampur di udara, rasanya pepohonan sangat kurang dijalanan ini.
Karena kami berasal dari Jakarta Selatan, kami memang jarang banget ke area Penjaringan - Pluit ini. Â Saya dulu pernah kemari, memberikan penyuluhan kepada para nelayan Muara Angke supaya tidak memakai formalin. Ketika itu ratusan nelayan yang hadir. Kami juga pernah memberi penyuluhan kepada (mantan) nelayan di Marunda. Itu juga sudah saya tuangkan di Kompasiana, dimana ditulisan tersebut saya sudah menyebutkan dampak reklamasi.
Lanjut ke jalan-jalannya. Bersisian dengan daerah yang semrawut tersebut, berdiri megah Podomoro City, Universitasnya juga Baywalk Pluit (mall dan apartemen puluhan tower). Didekat area sini juga terdapat Pantai Indah Kapuk (PIK) dan Pantai Mutiara, dimana Ahok tinggal. Sementara itu PIK 2 diiklankan dengan jor-joran. Billboardnya ada dimana-mana. Iklan itu menyebutkan jarak PIK 2 hanya 3 menit dari PIK 1. Padahal aksesnya memakai lahan reklamasi yang sedang bermasalah. Begitu juga iklan jor-joran Pluit City, kota made in Agung Podomoro yang akan dibangun di pulau G.
Sayang, saya tidak bisa memfoto-foto. Maklum, perginya bertiga dengan bayi kami yang sedang aktif banget. Lihat hp langsung pengen ikutan megang. Jadi saya nulis ini sambil dibayangin aja gimananya yak, hehee.
Setelah itu baru kami masuk ke jalan Muara Angkenya. Sempat kesasar ke penjualan ikan. Disini aja saya miris banget. Rasanya pelabuhan kok gak ditata yak. Ditata bukan berarti digusur. Tetapi didesain dengan sebagusnya. Banyakin pohon. Dibuat pengaturan atau kalau perlu dibikin kampung deret seperti konsep Jokowi dulu.
Tetapi kalau  digusur habis, semua dibikin taman saya gak setuju. Ditata, bukan digusur. Sama seperti kontrak politik yang ternyata dipegang warga Pasar Ikan di Penjaringan. Disini dulu tahun 2012 Jokowi-Ahok menang telak. Dan mereka megang kontrak politik tersebut, dimana Jokowi-Ahok berjanji tidak akan menggusur, tetapi menata mereka. Sobekan lusuh kertas kontrak politik itu masih dipegang oleh warga yang tetap bertahan di Penjaringan. Masih ada sekitar 200-an KK yang masih bertahan. Bahkan yang sudah ditempatkan di Rusun Marunda atau Rawa Bebek (Jaktim, bayangkan dari Jakut pindak ke Jaktim) mengeluhkan jauhnya mereka mencari nafkah. Begitu juga dengan jauhnya sekolah anak-anaknya, yang sebentar lagi akan ujian.
Karena kesasar, kami keluar lagi. Muter jalan, ternyata melewati Unit Pembangkit Listik Jawa Bali Muara Karang. Jiahh, lokasinya deket banget dengan Pluit City. Ini kajiannya gimana yak? Apa dampak reklamasi terhadap pembangkit ini? Atau pembangkit ini nanti yang ntar langsung mensuplai listrik ke Pluit City? Waduh, yang jelas Jawa-Bali masih defisit listrik. Seandainya  Pluit City dibangun, pasokan listrik darimana?
Dan yang mengherankan dengan Pluit City ini, ternyata walaupun reklamasi dihentikan sementara, ternyata bandel banget tuh. Aktivitas alat-alat berat masih terus berlangsung. Bahkan pagi ini saya lihat di Kompas TV, ternyata reporternya juga memberitakan hal yang sama. Dari malam hingga pagi ini, aktivitas pembangunan masih berlangsung. Aneh bin ajaib. Pusat sudah turun tangan menghentikan sementara, kemudian Presdirnya sudah ditahan KPK, eh masih nyali bangun terus. Siapa sih yang beking mereka sehingga seberani ini?
Sekali lagi, sebenarnya reklamasi untuk siapa sih? Jika kata Ahok ada kontribusi pengembang nantinya untuk pendapatan Jakata, lah APBD Jakarta yang nyaris Rp 70 Trilyun aja gak bisa kepake. Mosok gak sampai 60% yang terserap tahun 2015 lalu. Itupun yang terserap kebanyakan untuk renumerasi yang nilainya lebih dari Rp 18 T. Nilai renumerasi di APBD DKI ini juga menjadi catatan kritikan Mendagri ketika evaluasi APBD DKI, selain penyerapannya yang sangat rendah.
Ya sudah gitu saja. Salam Kompasiana!