Sehari sebelum Ahok mendatangi KPK, seorang perempuan konglomerat, Kartini Muljadi juga dimintai keterangan (Senin, 11 April 2016) dalam kasus pembelian lahan RS Sumber Waras. Kartini Muljadi diperiksa selama 10 jam terkait statusnya sebagai Ketua Yayasan Kesehatan SUmber Waras (YKSW), penerima hampir Rp 800 M dari APBD DKI.
Siapa Kartini Muljadi? Dia termasuk perempuan terkaya Indonesiaversi majalah Forbes. Selain sebagai Ketua YKSW sejak tahun 2002, Kartini juga memiliki kantor pengacara dan konsultan hukum papan atas Indonesia, Muljadi & Rekan. Selain itu, dia dan anak-anaknya memiliki perusahaan farmasi Tempo Scan Group, yang sahamnya dilepas seperlima pada tahun 2013 senilai $218 juta.
Sayang, walaupun seorang konglomerat, ternyata selama dibawah kepengurusan Kartini, RS Sumber Waras mengalami banyak kesalahan manajemen. Bahkan pernah digugat pailit oleh 12 mantan karyawannya. Gugatan pailit itu diajukan karena 12 karyawan tersebut diberhentikan tanpa pesangon. Demo karyawan juga terjadi beberapa kali. Yang jelas, situasi keuangan RS Sumber Waras memang mengalami defisit parah, dengan jumlah pasien yang terus menurun.
Selain masalah manajemen RS, Kartini MUljadi juga tersandung kasus Swissleaks. Kemudian dia juga terlibat kasus kriminalisasi terhadap Ketua Perkumpulan Sosial Candra Naya (PSCN), I Wayan Suparmin karena Kartini diduga hendak menguasai lahan satunya lagi yang justru berstatus SHM. Suparmin sempat mendekam dipenjara selama 1,5 tahun sebelum akhirnya bebas. YKSW dan PSCN merupakan 2 organisasi yang berasal dari satu induk, yaitu Perkumpulan Sin Ming Hui (berdiri tahun 1946).
Balik ke laptop, soal kasus dugaan korupsi Ahok di RS Sumber Waras, bukan hanya laporan investigatif BPK yang menjadi kunci. Tetapi keterangan Kartini di KPK selama 10 jam itu apa saja?
Karena yang menjadi keanehan proses pembelian tanah itu menurut saya  adalah pertanyaan:
1. Apa urgensi Ahok membeli lahan RS Sumber Waras? Karena ada beberapa opsi berupa  asset pemprov DKI yang ditawarkan oleh Dinkes berupa lahan di Sunter yang bisa dipakai jika ingin mendirikan RS kanker.
Selain itu, DKI juga baru memiliki RSUD Pasar Minggu yang dibangun di era Jokowi dan baru disahkan oleh Ahok bulan Desember 2015 lalu, sangat luas dan memiliki fasilitas sangat lengkap, termasuk untuk kanker.
2. Bukan soal penunjukan langsung yang menjadi masalah bagi saya, tetapi pembelian tersebut terkesan sangat terburu-buru. Jikapun bisa penunjukan langsung, bukankah tetap ada proses perencanaan?
Kemudian ada assessment kelayakan terhadap lahan yang hendak dibeli? Barulah jika regulasi membolehkan penunjukan langsung (kata Ahok), tanpa tender bisa dieksekusi pembelian lahan tersebut.
Sebagai warga DKI Jakarta, tentu saya berharap APBD DKI dikelola dengan hati-hati. Ada perencanaan yang matang, penganggaran yang rasional, penggunaan yang bisa dipertanggung jawabkan.
