Mohon tunggu...
Ilyani Sudardjat
Ilyani Sudardjat Mohon Tunggu... Relawan - Biasa saja

"You were born with wings, why prefer to crawl through life?"......- Rumi -

Selanjutnya

Tutup

Money

Mengapa Petani Tidak Disebut dalam Paket Ekonomi Jokowi?

11 September 2015   09:26 Diperbarui: 11 September 2015   10:22 543
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Ekonomi. Sumber ilustrasi: PEXELS/Caruizp

Padahal petani Indonesia berjumlah 30 juta keluarga, dengan spesifik petani padi berjumlah 14 juta keluarga. Paket kebijakan ekonomi penting menyentuh kehidupan petani, karena memiliki efek ganda bagi peningkatan daya beli puluhan juta rumah tangga, peningkatan pasokan pangan kebutuhan pokok, pengurangan impor hingga berpengaruh besar ke pertumbuhan ekonomi.

Salah satu paket kebijakan yang diharapkan dapat menyentuh kehidupan petani:

1. Mereformasi Bulog. Bulog harus memiliki kemampuan digital, akses online,transparansi, dan mekanisme penyerapan beras petani yang adil bagi petani. Revitalisasi gudang-gudang Bulog sangat diperlukan, karena kualitas pangan yang disimpan sangat tergantung pada kualitas gudang. Diharapkan gudang Bulog juga semakin dekat dengan sentra pertanian.

2. Struktur harga yang adil bagi petani. Mosok petani masukkan beras ke Bulog, sudah harga ditekan, dibayar baru sebulan kemudian, terus masih dikenakan pajak? Jangan sampe Bulog menjadi lembaga penindas petani. Salah satu mekanisme lain yang menguntungkan petani adalah dengan penyerapan hasil pertanian oleh ritel modern, penjualan online, apapun yang bisa memangkas panjangnya titik titik distribusi dari petani hingga ke konsumen akhir.

3. Menekan biaya input pertanian melalui investasi untuk trial pertanian organik. Saya pernah mendengar dari dinas pertanian bahwa petani bisa menghabiskan uang milyaran rupiah hanya untuk pestisida, sementara rumah petani tersebut bergedek bambu berlantai tanah. Ngeri mafia pestisida masuk ke petani, dengan iming-iming hadiah langsung.

4. Pasca panen, kemudahan penggilingan, logistik, kemampuan pengemasan dan pelabelan untuk hasil pertanian premium.

5.  Akses permodalan, untuk memotong kekuasaan tengkulak pengijon.Sering HPP bukan dinikmati petani, tetapi pengijon.

 

Semoga pemerintah memperhatikan petani. Ya sudah gitu aja, Salam Kompasiana!

 

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

Mohon tunggu...

Lihat Konten Money Selengkapnya
Lihat Money Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun