[caption id="attachment_333593" align="aligncenter" width="300" caption="Foto Jembatan Pedamaran yang diambil pada tahun 2012 lalu (dok. punya Teman)"][/caption]
Seperti yang penulis baca dari kiriman seorang jurnalis disalah satu grup BBM (BlackBerry Mesenger, bukan Benar Benar Menyesal) dituliskan isi berita dari mediatransnews.com, yang isinya memberitakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mendalami dugaan korupsi pada proyek Jembatan Pedamaran I dan Pedamaran II di Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau.
Proyek yang beraroma penggelembungan anggaran itu pun kini semakin marak diberitakan media, baik yang mainstream maupun “main mata” (alamak, ngapo pulak pake tanda kutip tu main matanyo). Seperti yang penulis ketahui, sebagai kepala daerah (dulu Bupati Rohil, kini dah jadi gubernur do) tidak menutup kemungkinan terlibat.
Bukan cuma proyek jembatan saja, di Kecamatan Bagan Sinembah dimana tempat tinggal penulis banyak bangunan yang dibangun dari proyek pemda seperti UPTD Dinas Pasar dan masih banyak bangunan lainnya yang belum sempat penulis foto dan belum penulis ketahui bangunan yang lainnya itu untuk kantor apa nantinya jika sudah ditempati. Padahal bangunan yang menggunakan anggaran Pemerintah ini sudah terbilang rampung, namun tiada kegunaan dan fungsinya.
[caption id="attachment_333591" align="alignleft" width="300" caption="Gedung UPTD Bina Pasar Kecamatan Bagan Sinembah/Rohil/Riau hingga kini tak terpakai dan mungkin butuh anggaran baru lagi baru digunakan. kasihan (Dok. punya teman juga)"]
Proyek Jembatan Pedamaran I dan Pedamaran II, yang dikerjakan oleh PT Waskita Karya, diyakini telah menggerogoti keuangan negara pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran (TA) 2008-2010.(mediatransnews.com)
Keterlibatan Atuk Gubernur yang dulunya Bupati Rokan Hilir selaku pengambil kebijakan dan keputusan ini pun telah pula dilaporkan Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Peduli Indonesia (AMMPI) ke komisi anti rasuah di Jakarta.
Ditaksir, kerugian negara yang ditimbulkan akibat 'pat-gulipat' dalam besaran anggaran untuk biaya pengerjaan proyek kedua jembatan yang dibangga-banggakan Anas Makmun itu, mencapai Rp 54,44 miliar. (mediatransnews.com)
Angka yang cukup fantastis dan jauh diatas kasus sapi yang cuma sekian M itu pun kini sedang digoyang Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Peduli serta menuntut KPK sebagai lembaga yang berwenang menggodok dugaan korupsi proyek ini.
Dalam laporan resmi AMMPI ke KPK pun terungkap, proyek Jembatan Pedamaran I dan Pedamaran II tertuang dalam Perda pengikatan Multi Years (Tahun Jamak) dua tahun, yaitu APBD Rohil 2008 s/d 2010, dengan total anggaran Rp 529 miliar. (mediatransnews.com)
Celeguk, coba dibeliin kerupuk duit segitu. Bakalan enggak muat satu kabupaten Rokan Hilir untuk menyimpan kerupuk dari duit segitu. Hadeh.
Untuk urusan duit lainnya, sepertinya penulis enggan dan ogah ah nuliskannya lagi. Tinggal lagi menunggu tindakan KPK di Rohil yang tenar dengan Negeri Seribu Kubah diatas Bumi Lancang Kuning.
Seperti yang disampaikan juru bicara KPK Johan Budi, mengaku telah menerima laporan Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Peduli Indonesia
"KPK tengah mendalami laporan masyarakat terhadap dugaan kasus korupsi di Kabupaten Rokan Hilir. Masyarakat berhak untuk melaporkan setiap adanya indikasi korupsi. KPK tidak mengenal golongan atau jabatan orang itu," ujar Juru Bicara KPK, Johan Budi SP kepada politikriau.com di Jakarta, Selasa (22/4).
Mengenai status dugaan korupsi jembatan Pedamaran yang melibatkan orang nomor satu di Riau yang baru beberapa bulan menjabat ini pun belum diketahui juru bicara KPK apakah sudah menjadi tingkat penyelidikan apa belum.
"Aku belum tahu, apakah ada pemeriksaan terhadap yang bersangkutan sebelum pemilu legislatif, dan terkait penggeledahan rumahnya. Aku belum dikasih tahu penyidiknya," kilah Johan, yang dikenal akrab dengan kalangan media.
Beliau juga menyampaikan, untuk tingkat penyelidikan lebih lanjut juga tida bisa diekspose ke publik, karena akan mengganggu penyelidikan . Kecuali kasusnya sudah ditingkatkan ketahap penyidikan.
Gubri Mohon Maaf kepada pemilih yang salah pilih beliau
Belum lama ini juga penulis sempat baca dimedia Online spiritriau.com, bahwasanya Gubri Annas Mammun mengemukakan permintaan maaf kepada masyarakat Riau jika telah salah memilih dirinya sebagai kepala daerah. (spiritriau.com)
Ucapannya itu terucap ketika Gubri memberikan kata sambutan dalam acara prosesi pelantikan pengurus Asosiasi Petani Kelapa Sawit (Apkasindo) Provinsi Riau.
Ada satu hal yang cukup mengejutkan dan tidak sampai pingsan terkejutnya, bahwasanya masyarakat Rohil yang memilihnya dalam duel Pilgub diakhir tahun 2013 kemaren memilih beliau ada alasan tertentu.
Yang pertama, masyarakat yang bisa dibilang mendukung beliau karena semasa menjabat di Rohil sebagai Bupati para pemilih beliau ini mendapat pelayanan atau kemajuan disektor infrastruktur juga yang mendapat jabatan semisal camat, atau apapun yang bisa mengeruk hasil dari negeri seribu kubah ini. Sudah tidak mungkin memilih calon lain dalam duel Pilgub kemaren itu.
Yang kedua, sebagai pemilih yang juga masih daerah Rohil memilih karena ketidak sukaan beliau sebagai pemimpin yang terkenal cukup diktator di Kabupaten Rohil. Seperti penuturan warga yang enggan namanya dicatut dalam tulisan ini (macem wartawan saja aku ini bah..!! ) menyatakan senang bila sang diktator ini pergi ke luar Rohil. Dan menurut warga tersebut, media mainstream yang ada ditingkat Provinsi bukan lagi media yang bisa diatur-atur untuk penulisan berita hangat tentang beliau. Dan ini juga sudah terbukti ketika para awak media dikatakan pembuat berita bohong kala Gubri tersebut diberitakan dimarah oleh presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono terkait Karhutla (Kebakaran Hutan dan Lahan) beberapa waktu silam.
"Memang opsi yang kedua ini pun tergantung bagaimana publik dan pemerintah pusat menyikapi. Kalau dibawa dingin begini bisa jadi kekuasaan akan semakin berkembang. Sudah ada buktinya, baru saja dua bulan menjabat, anak dan menantu serta iparnya mendapat jabatan strategis di Pemprov Riau" ujarnya menerangkan pilihan kedua ini.
Permohonan maaf beliau dalam kata sambutannya tersebut pun seakan-akan tidak menghargai masyarakat yang memilih beliau. Kalau salah pilih tidak, cuma hargailah Tuk pemilih itu. Kalau salah ditegur itu wajar, atuk kan bukan kelas bupati lagi. Khalayak penilai kinerja Atuk semakin banyak, satu provinsi dan kelasnya juga sudah masuk kelas Nasional.
"Saya dulu menjadi Ketua DPRD tiga priode. Menjadi bupati dua priode. Tujuh tahun setengah. Sekarang ditunjuk jadi gubernur. Bukan ditunjuk, menang kemarin, Pak (gubernur dan hadirin tertawan mendengarnya). Alhamdulillah, ya pak ya" ujarnya bangga menang dipilih rakyat.
"Entah apa pulo. Entah salah pilih, entah tidak. Terserah sajolah. Pokok kalau telah salah pilih, minta maaflah. Yang penting saya sekarang sudah jadi gubernur" ujar Gubernur Riau sambil dibarengi tawa para hadirin.
[caption id="attachment_333597" align="aligncenter" width="491" caption="Stadion yang sudah 10 tahun lebih tak rampung dan tak terpakai, "]
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana
Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI