Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi menuturkan tentng dampak pencabutan status yaitu berekses  pada program vaksinasi dan pembiayaan perawatan Covid-19. Vaksinasi Covid-19 tidak akan lagi menjadi program nasional.
Begitu pula dengan pembiayaan perawatan dan pengobatan Covid-19, juga tidak lagi menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan menjadi tanggung jawab pasien, baik  membiayai Â
mandiri, ewat BPJS atau program JKN-KIS.
Belajar dari kegagapan di awal kasus penanganan Covid-19, penting bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi. Perlu upaya yang serius melalui  langkah promotif dan preventif untuk mencegah penyebaran virus di masa mendatang. Berikut gambarannya.
Pertama, melakukan edukasi menyeluruh guna menghindari mispersepsi di tengah masyarakat. Tingginya kasus Covid-19 di Indonesia salah satunya disebabkan tidak adanya edukasi secara menyeluruh terhadap pencegahan penularan virus. Kebijakan yang plin plan membuat  masyarakat  bingung.  Dengan
 berulang kali mengganti regulasi kerumunan dengan istilah yang berubah-ubah tersuasana standar yang tak jelas.
Saat ini, jika ingin melakukan transisi pandemi ke endemi, pemerintah harus mengedukasi masyarakat dengan clear. Jangan sampai ada anggapan Covid-19 sudah tidak ada, lalu masyarakat bersikap apatis dan abai terhadap protokol kesehatan.
Edukasi ini juga merupakan upaya promotif kesehatan dengan peningkatan pendidikan dan pemahaman masyarakat perihal kesehatan. Bila ingin meningkatkan mutu kesehatan masyarakat, tidak cukup dengan program dengan aneka anjuran untuk Hidup Sehat atau Perilaku Hidup Bersih dan Sehat. Hal yang penting dan mendesak adalah dengan kebijakan politik ekonomi yang membuat masyarakat mudah mengakses layanan dan kebutuhan hidup sehat.
Kedua, dibutuhkan reformasi sistem kesehatan dengan menjadikannya  sebagai layanan primer. Kesehatan merupakan kebutuhan mutlak bagi seluruh rakyat, kaya atau miskin. Karenanya, tak layak bila layanan kesehatan menjadi barang  mahal hingga sulit bagi masyarakat untuk mengaksesnya.
 Pandangan Islam  Terhadap  Kesehatan
Islam memandang kesehatan  sebagai kebutuhan pokok rakyat, baik muslim maupun nonmuslim. Oleh karena itu, Islam tak membiarkan adanya kapitalisasi serta eksploitasi kesehatan.
Dalam Islam, negara  bertanggung jawab menjamin  kebutuhan akan layanan kesehatan semua warga negara. Rasulullah saw. bersabda, "Imam (Khalifah) yang menjadi pemimpin manusia laksana penggembala. Hanya ia yang bertanggung jawab terhadap (urusan) rakyatnya." (HR Bukhari).
Bila negara  lalai dalam tugas ini  akan menimbulkan kemudaratan dan itu  jelas diharamkan dalam Islam.
Menjadi penting saat ini adanya perubahan paradigma dari sistem kesehatan berbayar menjadi sistem kesehatan gratis. Sistem ini  bisa terwujud  hanya sistem kesehatan yang ditopang dengan kebijakan politik kesehatan Islam dengan menerapkannya secara menyeluruh di tengah masyarakat.
