Alexander Luasheno, Presiden Belarus yang beridir bersama sanksi Internasional

Uni Eropa (UE) adalah sebuah organisasi antarnegara dan supranasional yang beranggotakan negara-negara Eropa. Sejak 31 Janurari 2020, Uni Eropa beranggotakan 27 negara. Uni Eropa memiliki kebijakan luar negeri dan keamananya sendiri, yang memungkindan untuk berbicara dan bertindak dalam satu kesatuan antar anggota dalam permasalahan yang terjadi di dunia. Peran Keijakan Luar Negeri Uni Eropa yakni untuk menjaga perdamaian dan mempererat keamanan internasional yang sesuai dengan prinsip Piagam PBB. Mendorong kerjasama antar anggota hingga internasional dan menjaga demokrasi dan keadilan hokum serta penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia Uni Eropa berusaha mempererat hubungan dengan negara sesame Eropa salah satunya Belarus. Belarus merupakan salah satu negara pecahan dari Republik Soviet yang sudah bubar pada Tahun 1991. Beberapa bulan sebelum pembubaran Republik Soviet, Belarus sudah mendeklarasikan kemerdekaanya dari Soviet pada 25 Agustus 1991. Pemimpin pertama negara ini yaitu Myechyslaw Ivanaboch Hryb. Ia menjabat sebagai ketua Penguasa Soviet untuk Belarus hingga tanggal 20 Juli 1994. Setelah diberlakukanya konstitusi baru pada tanggal 20 Juli 1994 diadakan Pemilihan Presiden pertama di Belarus. Enam kandidat mencalonkan sebagai caon Presiden Belarus yaitu Aleksandr Lukashenko, Vyacheslav Kebich, Zianon Pazniak, Stanislav Shushkevich, Alaksandar Dubko, dan Vasily Novikov. Aleksandr Lukashenko memenagkan pilpres dengan jumlah 80% suara di putaran kedua. Kemenangan ini mengejutkan banyak orang karena ia masih baru dalam dunia politik dan kurang berpengalaman.

Setelah memenangkan pemilihan presiden dengan cepat Aleksandr Lukashenko mengambil langkah-langkah untuk memperkuat kekuasaanya dan mulai menerapkan kebijakan pribadinya untuk Belarus. Hal yang pertama dilakukan yakni pembubaran parlemen. Sekitar bulan Desember tahun 1996, Lukashenko membubarkan parlemen Belarus dan mengambil alih gedung parlemen. Pengambilan alih gedung ini dilakukan oleh polisi bersenjata, mereka melarang masuk sekitar 89 orang deputi yang dianggap tidak loyal dengan Lukashenko. Setelah pengambil alihan parlemen, Lukashenko membangun parlemen baru berjumlah 110 anggota yang merupakan pendukung Lukashenko dan menggantikan anggota yang diusir. Tindakan ini mendapat banyak kecaman dari pemerintah-pemerintah dalam dan luar negeri dan kelompok HAM. Sebagai protes, Perdana menteri Belarus dan beberapa menteri melakukan protes dengan mengundurkan diri dari jabatan, demikian juga dengan tujuh orang anggota pengadilan konstitusional. 

Hal selanjutnya yang Lukashenko lakukan yakni Menutup media oposisi. Lukashenko menutup secara paksa sejumlah koran Oposisi. Ini merupakan bagian dari strategi untuk mengontrol informasi dan membungkam suara suara kritik terhadap pemerintahanya. Tidak hanya media oposisi, beberapa Koran Independen yang masih beroprasi bebas mulai di cek satu per satu dan ditutup juga olehnya. Perlemen Belarus membuat amandemen undang-undang media yang memungkinkan pemerintah untuk menutup berita online. Hal ini dilakukan untuk memungkinkan pemerintah mengontrol dan mengatur informasi yang tersebar dan menutup siaran yang dianggap tidak loyal kepada pemerintah dan membantu Lukashenko mempertahankan kekuasaanya dengan cara yang agresif.

Langkah lain yang dilakukanya yakni memperkuat kekuasaan KGB. KGB merupakan agen rahasia milik Belarus yang merupakan agen rahasia bekas Uni Soviet, Lukashenko mendalikan agen KGB secara langsung. Hal ini terdapat dalam struktur organisatoris dimana KGB dipimpin langsung oleh Presiden Belarus. Penguatan agen KGB ini dilakukan untuk memperkuat kekuasaanya, agen KGB ini banyak ditugaskan untuk mencegah ancaman dari intelijen asing. Selain itu ini dilakukan untuk mengintimidasi lawan politiknya, lawan politik Lukshenko banyak uang ditangkap, diintimidasi dan disiksa, hal ini dilakukan untuk menghilakan kritik terhadap pemerintahanya. Contohnya saja pada .

Selain pada awal menjabat, Lukashenko masih mempertahankan kekuasaanya hingga saat ini. Sekitar 2020 lalu, ribuan pengunjuk rasa damai ditrangkap oleh pemerintahanya. Banyak dari mereka ditahan dengan kondisi yang buruk dan di adili dengan tidak adik. 2.466 orang dihukum berdasarkan undang-undang yang berkaitan dengan partisipasi dalam protes pasca pemilu. Selain menangkap para pengunjuk rasa, aparat melakukan penggeledahan terhadap rumah pengunjuk rasa dan mengambil barang-barang pribadi mereka. 

Tidak hanya kejahatan dalam negeri saja, Lukashenko juga melakukan beberapa kejahatan di luar negeri yakni pembajakan pesawat komersil. Pesawat Ryanair Flight 4978 yang terbang dari Athena, Yunani, menuju Nilnius, Lituania dibajak oleh militer Belarus. Pesawat di paksa mendarat di Minsk, Belarus setalah pihak berwenang Belarus mengatakan bahwa terdapat ancaman bom di dalam pesawat, pesawat tersebut di kawal oleh jet MIG 29 milik Belarus untuk mendarat di Bandara Udara Internasional Minsk. Setelah melakukan pencarian bom selama 7 jam pesawat di izinkan melanjutkan penerbanganya menuju Vilnius, Lithuania, namun dua orang penumpang termasuk Roman Protasevich seorang jurnalis oposisi ditangkap oleh otoritas Belarus. Tindakan ini dikecam oleh banyak negara dan organisasi internasional sebagai "Pembajakan Negara". Uni eropa dan Amerika serikat mengeleluarkan sanksi kepada pejabat tinggi Belarus.

Banyak sekali sanksi-sanksi yang sudah diberikan kepada Lukashenko dari dunia internasional. Salah satunya sanksi dari Uni eropa, yang mengatakan bahwa Lukashenko telah melakukan kekerasan kepada pada pengunjuk rasa oposisi di tahun 2020 atas sengketa pemilu. Sanksi lain yakni sanksi pembajakan Pesawat komersil Ryanair dan menangkap Jurnalis oposisi, banyak yang mengatakan jurnalis oposisi tersebut di eksekusi mati di Belarus, sanksi ini termasuk permintaan semua maskapai Uni eropa untuk menghindari ruang udara dan bandara Belarus serta melarang maskapai Belarus masuk ruang udara dan bandara-bandara negara Uni eropa. Selain Uni Eropa, Amerika Serikat juga memberi sanksi kepada 20 orang dan 12 Entitas di Belarus atas pengabaian norma norma internasional dan kesejahteraan warganya sendiri yang dilakukan Lukashenko. Orang-orang yang dijatuhi sanksi termasuk putra Lukashenko, Dzimitry Lukashenka, dan orang-orang yang terlibat dalam penyelundupan migran rezim ke Uni Eropa. Selain itu Inggris dan Kanada juga menerapkan sanksi kepada Belarus sebelum Uni Eropa menerapkan, sanksi ini berupa membatasi transaksi dan embargo ekonomi terhadap Belarus.

Kesimpulan

Dilihat dari kejadian-kejadian Pelanggaran yang dilakukan Lukashenko, ia jelas telah melanggar HAM dan berusaha merusak demokrasi di negaranya sendiri, dari awal Lukashenko menjabat hingga hari ini masih banyak pelanggaran yang dilakuknaya dan hampir susah dibilang bahwa HAM dan Demokrasi Belarus membaik. Yang ada dari buruk menjadi semakin buruk, banyaknya sanksi yang diberikan kepada Lukashenko dan negaranya namun susah untuk menghentikan perbuatanya tersebut. Dan jika dilihat keadaan ini akan semakin memburuk seiring berjalanya waktu.