Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang mengalami banyak perkembangan di berbagai sektor. Akan tetapi, perkembangan yang terjadi tidak luput dari masalah-masalah yang menyertai perkembangan Indonesia di berbagai sektor. Permasalahan yang ada berupa masalah ekonomi, masalah lingkungan, masalah birokrasi, hingga masalah kependudukan. Hal ini menjadi agenda bagi pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan permasalahan yang ada melalui mekanisme kebijkan yang dilaksanakan. Terutama masalah kependudukan yang dari tahun ke tahun semakin berkembang sehingga dapat menghambat agenda pemerintah menuju negara yang maju dan makmur serta tujuan mencapai Millennium Development Goals.
Membangun Keluarga Berencana merupakan sebuah program kerja pemerintah yang pertama kali dimulai pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Program Keluarga Berencana dicanangkan oleh Kepala Bappenas Widjojo Nitisastro sebagai langkah untuk mengurangi laju pertumbuhan penduduk yang pada saat itu diprediksi dapat tejadi ledakan jumlah penduduk pada tahun 2000 an. oleh karena itu dicanangkan program Keluarga Berencana dengan semboyannya " 2 Anak Cukup" dan Gagal Merencanakan, Merencanakan Kegagalan".Â
Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1992 pasal 1 ayat 12 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera menyebutkan bahwa Keluarga berencana adalah upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera.
Menurut Undang Nomor 52 Tahun 2009 pasal 1 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menyebutkan bahwa Keluarga Berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan melalui promosi, perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga berkualitas.
Berdasarkan parameter Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indonesia menduduki peringkat 108 dari sekitar 180 negara di dunia. Hal ini mengindikasikan terjadi kesenjangan antara kuantitas manusia dan kualitas manusia dimana kuantitas manusia di Indonesia sudah mencapai jumlah maksimum dengan jumlah penduduk sekitar 250 jiwa yang dapat menjadi potensi bagi Indonesia dalam memajukan pembangunan. Sedangkan kualitas manusia Indonesia dapat dikatakan rendah berdasarkan peringkat 108 dari 180 negara menjadi tantangan dan beban bagi pemerintah Indonesia untuk mengoptimalkan kualitas manusia Indonesia. Sudah seharusnya terdapat korelasi anatara kuantitas manusia dan kualitas manusia di Indonesia agar jumlah penduduk yang banyak dapat dimanfaatkan dalam pembangunan negara melalui peran dan kontribusi masyarakat.
Permasalahan yang dihadapi pemerintah Indonesia saat ini adalah jumlah penduduk yang besar, persebaran penduduk yag tidak merata, kulitas penduduk rendah, pertumbuhan penduduk yang cepat, dan komposisi penduduk yang seimbang. Â Untuk membahas masalah kependudukan terdapat 4 pokok pembahasan yaitu kualitas, kuantitas, mobilitas, dan administrasi kependudukan.
Masalah Penduduk Secara Kualitatif
- Jumlah penduduk yang besar menjadi faktor penting dalam pelaksanaan pembangunan karena posisi penduduk sebagai objek pembuangunan dan subjek pembangunan. Padahal terdapat peluang bagi pemerintah untuk memanfaatkan jumlah penduduk yang besar dalam mempertahankan keutuhan negara dan mengelola sumber daya alam di Indonesia.
- Pertumbuhan penduduk yang cepat dapat menimbulkan masalah baru seperti menambah beban biaya hidup, terjadinya migrasi ke pusat kota, kemiskinan, persaingan memperoleh lapangan kerja, dan masalah sosial. Faktor penyebab dapat ditimbulkan karena tidak adanya kontrol yang dapat menekan angka kelahiran yang berpengaruh pada laju pertumbuhan penduduk.
- Persebaran penduduk yang tidak merata terjadi akibat adanya kesenjangan pembangunan antara daerah pusat dan daerah lainnya sehingga terjadi migrasi ke kota-kota besar untuk mencari kehidupan sehingga terjadi pemusatan penduduk yang wilayahnya tidak luas dan daerah lainnya tidak termanfaatkan.
Â
Masalah Penduduk Secara Kualitatif
- Tingkat kemakmuran yang rendah akibat tidak adanya kualitas yang berbanding lurus dengan kemakmuran. Kuantitas yang besar tidak disertai dengan kualitas yang bagus menjadi momok bagi Indonesia. Banyak penduduk Indonesia tidak memiliki kualitas yang baik untuk memperoleh pendapatan dalam mencukupi kebutuhan hidup.
- Tingkat pendidikan yang rendah dapat menjadi indikator SDM yang berhubungan dengan produktivitas kerja. Pendidikan seseorang berpengaruh dengan pekerjaan yang digeluti sehingga tidak terjadi beban dari orang yang tidak memiliki pekerjaan. Tingkat pendidikan diharapkan berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan.
- Masalah kesehatan timbul akibat kualitas hidup masyarakat yang berpengaruh terhadap kesehatan. Kualitas kesehatan penduduk Indonesia dapat dinyatakan buruk karena masih banyak tidak mampu untuk memenuhu standar kehidupan yang sehat.
Masalah Mobilitas Penduduk
- Mobilitas penduduk Indonesia semakin parah akibat kemacetan, banjir, dan sebagainya menimbulkan masalah bagi masyarakat dalam pergerakan di kehidupan sehari-hari. Kemacetan ditimbulkan akibat tidak ada kontrol jumlah kenadaraan dan jumlah penduduk yang banyak sedangkan banjir terjadi akibat tidak selerasnya pola hidup masyarakat dengan lingkungan sehingga terjadi bencana alam akibat dari kelalain manusia dan faktor alam.
Â
Masalah Administrasi Kependudukan
- Masalah yang ditimbulkan berupa banyaknya pendataan jumlah penduduk yang ganda dalam administrasi kependudukan melalui KTP (Kartu Tanda Penduduk) akibatnya terja ketidakpastiaan data kependudukan yang berpengaruh pada kebijakan yang dijalankan pemerintah.
Oleh karena itu dibutuhkan mekanisme penyelesaian yang dapat menyelesaikan serangkaian permasalahan penduduk di Indonesia yang dapat beimplikasi pada sektor-sektor lainnya. Penyelasaian dilakukan melalui pendekatan sektor strategis yang memiliki hubungan dengan masalah kependudukan seperti:
Â
- Pelaksanaan Optimalisasi Sektor Ekonomi
Â
- Pelaksanaan Optimalisasi Sektor Sosial dan Budaya
Pelaksanaan padat karya dan pembentukan tenaga kerja muda mandiri profesional diharapkan dapat menggerakkan kegiatan perekonomian yang didukung iklim usaha dan investasi yang kondusif. Menyediakan program pelatihan bagi masyarakat untuk menciptakan kemandirian dan meningkatkan kualitas SDM. Pada sektor budaya dapat berdampak pada pola pikir masyarakat bahwa untuk hidup sejahtera dapat dicapai tanpa harus hidup di pusat kota tetapi dapat dicapai jika berkehidupan di daerah sendiri. Oleh karena itu harus ditingkatkan nilai kearifan lokal yang dapat memberikan pedoman hidup bagi masyarakat sehingga persebaran penduduk merata di setiap daerah.
Â
- Pelaksanaan Optimalisasi Sektor Pendidikan dan Kesehatan
Pada sektor Kesehatan dapat dilakukan dengan cara memberikan penyuluhan kepada masyarakat untuk melaksanan pola hidup yang sehat, meningkatkan pelayanan kesehatan untuk melayani semua kalangan, dan mengoptimalkan fasilitas kesehatan seperti Rumah Sakit, Puskesmas, tenaga medik, dan obat-obatan untuk memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat.
Alhasil dengan melaksanakan optimalisasi di berbagai sektor strategis, masalah kependudukan di Indonesia dapat diselesaikan dengan baik dan Program Keluarga Berencana dapat berjalan lancar. Tujuan mencapai Millennium Development Goals dapat terlakasanakan dengan menciptakan keselarasan antara kualitas manusia dan kuantitas manusia Indonesia sehingga dapat menjadi negara yang maju dan makmur. Jumlah penduduk yang besar dan berkualiatas bukan menjadi penghalang, melainkan menjadi potensi untuk mengeksplorasi SDM yang dapat mengelola SDM Indonesia.
Â
Â
Â
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H