Mari Menjaga Stabilitas Keamanan Jelang Pemilu

Menjelang perhelatan pesta demokrasi tentu aparatur pemerintah TNI dan Polri perlu mewaspadai segala bentuk ancaman maupun gangguan yang dapat mempengaruhi stabilitas keamanan nasional jelang Pemilu April 2019. 

Berbagai serangan abstrak bermunculan untuk merusak kondisi mental dan psikis masyarakat, seperti tersebarnya hoax maupun kampanye hitam yang dilakukan oleh media abal -- abal. Padahal sejatinya tujuan dari Pemilu adalah menemukan pemimpin secara demokratis, bukan lantas untuk memecah persatuan bangsa Indonesia.

Perbedaan politik acap kali menjadi alasan untuk mengganggu jalannya pesta demokrasi. Oleh karena itu, masyarakat sudah sepatutnya untuk tidak terprovokasi akan fitnah, hoax, dan berbagai upaya intimidasi yang ditujukan pada pasangan calon tertentu. 

Tentu akan sangat merugikan, apabila hanya karena perbedaan pandangan politik, kerukunan masyarakat menjadi renggang, tidak saling sapa dan saling menjauhi. Pastinya akan sangat rugi besar jika kita mengalami hal yang demikian. Karena persatuan dan kerukunan adalah modal besar bangsa Indonesia.

Sudah semestinya Indonesia menjadi negara yang patut dijadikan contoh karena keberagaman suku, bahasa, budaya, dan agama yang begitu banyak, bisa disatukan dengan bahasa persatuan yaitu Bahasa Indonesia. Kondusifitas dan stabilitas keamanan nasional tidak boleh dikorbankan demi memenuhi syahwat politik golongan tertentu.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan HAM (Menkopolhukam) Wiranto mengingatkan agar semua komponen bangsa menjaga stabilitas keamanan dan politik menjelang pelaksanaan Pemilu serentak 2019 agar negara berlangsung aman dan kondusif. "Keamanan dan politik harus selalu stabil agar negara tidak kacau", tutur Wiranto. Menurutnya, keamanan merupakan syarat mutlak untuk membangun dan mensejahterakan bangsa. Dengan menciptakan suasana aman, maka segala bentuk ancaman harus dinetralisir.

Dirinya juga menuturkan bahwa instrumen penting negara demokrasi adalah politik. Tak hanya stabilitas keamanan, tapi stabilitas politik juga penting. Karena keduanya saling berkorelasi. 

Presiden Jokowi juga menyampaikan bahwa memasuki tahun politik, jajaran pemerintah harus mengambil peran untuk menjaga stabilitas keamanan dengan baik dan Pemerintah optimis bahwa pesta demokrasi di tahun 2019 dapat berlangsung dengan aman, damai serta demokratis.

Wiranto juga menuturkan bahwa pada 2018 Indonesia telah mampu menyelenggarakan 171 Pilkada serentak dengan aman dan damai. Tentu dengan pengalaman demokrasi yang panjang, Presiden Joko Widodo optimis bahwa pesta demokrasi di tahun 2019 ini dapat berlangsung dengan aman, damai dan demokratis. 

Pemerintah bersama Bawaslu dan Polri telah menyusun indeks kerawanan Pemilu di setiap daerah sehingga Pemerintah dapat memetakan wilayah mana yang memiliki tingkat ancaman yang tinggi. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah siap menggelar perhelatan Pemilu 2019 yang menjunjung tinggi demokrasi, aman dan kondusif.

Agama juga dinilai memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas keamanan menjelang Pemilu. Hal ini dikarenakan agama seringkali dijadikan alat untuk kepentingan politik, baik legitimasi politik, hingga kampanye politik. Sejatinya agama tidak menjadi reduksi dan degradasi politik, karena pada hakikatnya agama itu lebih tinggi dibanding apapun.