Mengidamkan Masyarakat yang Kontrol Kebebasan Berpendapat, Bukan Pemerintah

Diskusi tak melulu soal negara, tapi bisa soal RT, RW, desa. Jika pengetahuan  dan logika memadai, maka orang bisa berpendapat dengan tepat.

Kemudian masyarakat yang patut. Kepatutan misalnya tentang nilai universal kemanusiaan. Bagaimana antarwarga tak merendahkan. Bagaimana ketika beda pendapat tak merendahkan kemanusiaan. Bagaimana memperlakukan manusia sebagai manusia. Bukan memperlakukan manusia sebagai hewan.

Kepahaman dan kepatutan itu hendaknya berada di atas duit. Artinya, kepahaman dan kepatutan itu tak bisa dibeli. Misalnya, jangan sampai masyarakat permisif dengan mengabaikan pengetahuan dan kepatutan demi uang.

Kalau kepahaman dan kepatutan sudah paripurna, bisa muncul ekspresi dan diskusi yang membangun. Bukan diskusi yang malah penuh dengan caci maki, kebencian, dan berusaha unggul sembari merendahkan yang lain.  

Nah kini, tinggal bagaimana membangun peradaban dengan baik. Sehingga, ekspresi dan diskusi dalam kerangka pengetahuan dan kemanusiaan bisa berjalan. Membangun peradaban salah satunya bisa dimulai dari mereka yang masih kuncup seperti anak-anak.

Tapi, tidak mudah memasifkan pemahaman dan kepatutan kalau sejak kecil sudah disiapkan atau terpaksa disiapkan atau tak sengaja disiapkan sebagai calon alat produksi yang tujuan utamanya adalah uang. Begitu? Entahlah, lamunanku tiba-tiba berhenti.