Kendala penelitian itu banyak, khususnya ketika turun ke lapangan. Tapi saya tak mau membahas itu. Saya mau membahas hal yang sederhana saja. Soal update data di birokrasi.
Jadi, jika melakukan penelitian khususnya ilmu sosial, biasanya data awal dibutuhkan. Jika saya meneliti pertanian, maka butuh data awal pertanian. Jika saya meneliti tentang buruh, maka saya butuh data awal tentang buruh.
Data apa sih? Ya data awal. Kalau pertanian, misalnya di Kabupaten X dalam lima tahun terakhir berapa jumlah petani, area pertanian, panen, puso, dan lain-lain. Itu biasanya jadi data awal di bab pendahuluan atau data yang dibutuhkan sebelum penelitian atau riset dilakukan.
Hal sama juga soal buruh. Data awal buruh adalah misalnya berapa jumlah buruh di daerah tertentu dalam waktu tertentu. Apa saja jenis pekerjaan para buruh itu? Buruh pabrik, buruh tani, buruh bangunan, atau buruh apa lagi.
Nah, data-data itu harusnya dimiliki oleh birokrasi alias pemerintahan. Bukan hanya dimiliki, data itu harusnya diupdate di website instansi pemerintah yang bersangkutan. Ya apes-apesnya data di tahun lalu ada di website. Sehingga, peneliti mudah mendapatkan data pendahuluan.
Saya mengalami sendiri bagaimana mau mencari data awal. Minta bantuan ke orang di dinas dan memang itu tugasnya, malah data tak pernah diberikan. Di depan pimpinannya dia bilang mau memberi data ke saya. Tapi sudah setahun lebih data itu tak pernah diberikan. Kan parah!
Untungnya saya paham soal tipikal orang seperti itu. Biasanya minta pelicin. Biasanya ya seperti itu. Ya sudah saya cari jalan lain saja. Alhamdulillah saya dapat data yang saya cari.
Pernah juga, ke instansi di daerah, meminta data untuk riset. Si orang yang saya temui bilang instansinya tak punya data yang saya minta. Agak aneh karena instansi itu adalah tempat pengumpulan data. Tapi ya sudahlah.
Tapi sekalipun tak punya data, si orang ini malah seolah memperpanjang pembicaraan dengan saya. "Ini maunya apa sih," batin saya. Ternyata rabaan saya, dia enggan ikut rapat dengan dalih sedang menemui warga yang meminta data. Siapa warga itu? Ya saya.
Saya tak sedang mengatakan semua aparat birokrasi kita bobrok. Saya tak mau menggeneralisir. Tapi fakta bahwa ada birokrasi yang lambat dan bermasalah itu memang ada.
Sekarang cek saja di website kabupaten dan provinsi tempat Anda. Khususnya instasi terkait, apakah mereka mengunggah data update soal ekonomi, sosial, kemasyarakatan di website mereka? Misalnya data petani, buruh, UMKM. Jika ada, itu data tahun berapa?
