Judul di atas adalah pertanyaan yang jawabannya akan terlihat setelah Pilkada serentak 2020 pada Desember nanti dilaksanakan. Apakah PDIP akan banyak mengalami kekalahan di banyak daerah yang melaksanakan pilkada setelah dihajar dalam rentetan isu?
Dalam beberapa waktu belakangan ini, PDIP memang dihajar banyak isu. Seingat saya yang muncul awal adalah soal upaya mengubah Pancasila menjadi ekasila. Isu ini langsung menghajar PDIP. PDIP dituding sebagai pihak yang ingin mengubah Pancasila. Tentu saja tudingan itu ditampik PDIP.
Terjangan itu muncul beriringan dengan Rancangan Undang Undang Haluan Ideologi Pancasila. Seperti diketahui kemudian pembahasan RUU HIP itu ditangguhkan. Tapi terjangan pada PDIP tak berhenti.
Kemudian yang terjadi adalah soal pernyataan Puan Maharani terkait Pilkada Sumatera Barat. Petinggi PDIP itu membuat statemen yang dimaknai secara umum sebagai "sangsi pada Pancasilaisnya  Sumatera Barat". Imbasnya, terjangan ke Puan dan PDIP mencuat.
Bahkan, calon yang diudukung PDIP dalam Pilkada Sumatera Barat membuat langkah politik mengembalikan rekomendasi PDIP. Saya pernah menulis di Kompasiana bahwa imbas dari polemik itu berpotensi mengurangi kepercayaan warga Sumatera Barat pada PDIP.
Lalu yang terbaru adalah soal UU Cipta Kerja. UU Cipta Kerja diprotes banyak pihak karena tak berpihak pada buruh. Gelombang protes pun bermunculan. PDIP adalah bagian yang tentunya pro dengan UU Cipta Kerja.
PDIP jelas menjadi salah satu parpol yang disorot tak berpihak pada buruh. Di tengah polemik itu, insiden mematikan pengeras suara yang melibatkan Puan, makin membuat PDIP disorot. Rentetan terjangan itu terjadi di masa tahapan pilkada.
Apakah akan berdampak pada calon PDIP di Pilkada? Jika calon PDIP di pilkada juga didukung oleh parpol penyokong UU Cipta Kerja, maka isu UU Cipta Kerja bisa jadi penyerang PDIP.
Tinggal dilihat saja bagaimana PDIP solid atau tidak menggalang massa untuk memenangkan calonnya. Jika PDIP solid menggalang massa, bisa jadi terjangan pada PDIP selama ini tak mempan.
Selain itu, calon yang diusung PDIP juga akan diuji kekuatannya. Jika calon yang diusung PDIP bisa mengcounter isu yang menerjang PDIP, maka akan jadi keuntungan PDIP.
Sementara jika misalnya PDIP berkoalisi dengan Demokrat dan atau PKS, maka isu UU Cipta Kerja akan sulit jadi senjata menjatuhkan calon PDIP. Tapi memang kontestasi pilkada jelas beda dengan pemilu legislatif.
