Pernyataan Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDIP Puan Maharani berbuntut panjang. Momen ini pun "dimanfaatkan" oleh pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mulyadi-Ali Mukhni. Pasangan itu mengembalikan SK dukungan PDIP di Pilkada Sumbar 2020.
Puan Maharani menjadi sorotan karena pernyataannya terkait pengumuman rekomendasi PDIP pada calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar Mulyadi-Ali Mukhni. Saat itu, pernyataan Puan dinilai melukai warga Sumbar. "Semoga Sumatera Barat menjadi provinsi yang memang mendukung negara Pancasila," begitu kata Puan.
Gelombang protes pun berdatangan baik di dunia nyata dan dunia maya. PDIP sendiri juga berusaha menangkis serangan ke Puan. Namun, gelombang serangan ke Puan tak berhenti.
Bahkan, calon yang diusung PDIP di Pilkada Sumbar Mulyadi-Ali Mukhni membuat langkah mengejutkan. Alih-alih membela Puan, pasangan tersebut juga ikut melawan Puan. Caranya dengan mengembalikan rekomendasi PDIP pada mereka.
Seperti dikutip detik.com, pasangan tersebut mengembalikan SK PDIP. Artinya, pasangan tersebut hanya diusung oleh Partai Demokrat dan PAN. Dua partai itu sudah cukup bagi pasangan tersebut maju ke Pilkada Sumbar.
Bagi saya ini adalah cara pasangan tersebut untuk menarik simpati pemilih sekaligus membuktikan berada di "masyarakat Sumbar" daripada dengan PDIP.
Dengan mengembalikan dukungan, maka simpati masyarakat atau pemilih akan meninggi. Langkah mengembalikan SK juga memberi kesan bahwa pasangan tersebut akan berada bersama warga Sumbar.
Bisa jadi, cara pasangan Mulyadi-Ali Mukhni bisa membuat mereka menang Pilkada Sumbar 2020. Momen ini bisa jadi berkah pasangan tersebut.
Di sisi lain, jika PDIP dan Puan tak melakukan langkah riil untuk meredam polemik ini, maka polemik akan membesar. Isu ini akan terus dimainkan di Sumbar.
Bahkan, polemik saat ini akan membuat PDIP semakin tak memiliki ruang yang baik di Sumbar. Seperti diketahui belum lama ini Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri mengungkapkan keheranannya karena PDIP kesulitan berkuasa di Sumbar.
Sejak Reformasi, PDIP tak pernah menang di Sumbar dalam kontestasi Pemilu legislatif. Sekalipun PDIP adalah pemenang Pemilu 1999, 2014, dan 2019, di ketiga pemilu itu, PDIP kalah di Sumbar.
