Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim akhirnya meminta maaf pada Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), dan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) terkait Program Organisasi Penggerak (POP).
Mas Menteri juga memastikan dua organisasi yang disorot yakni Tanoto Foundation dan Putera Sampoerna Foundation tak akan menggunakan dana anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
Seperti diketahui, keberadaan Tanoto Foundation dan Putera Sampurna Foundation yang akan mendapatkan dana dari APBN dalam POP mendapatkan sorotan. Sebab, mereka dinilai bukan termasuk organisasi kemasyarakatan. Mereka juga berafiliasi dengan perusahaan besar.
Dalam video yang tersebar di dunia maya Nadiem meminta maaf pada Muhammadiyah, NU, dan PGRI atas ketidaknyamanan dalam POP. Secara tak langsung Nadiem juga berharap bahwa ketiga organisasi tersebut kembali mengikuti POP.
Nadiem mengatakan, organisasi-organisasi tersebut sudah lama malang melintang di dunia pendidikan. Keberadaan Muhammadiyah, NU, dan PGRI telah ikut membantu pemerintah dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa.
Dari pernyataan Mas Menteri itu, ada beberapa poin yang bisa dimunculkan. Pertama adalah beri apresiasi pada Mas Menteri. Sebab, dia merespons protes terkait POP. Bahkan, dengan rendah hati telah meminta maaf pada Muhammadiyah, NU, dan PGRI.
Merespons apa yang terjadi di lapangan dan meminta maaf adalah hal yang sangat baik. Sebab, kadang pemimpin karena posisinya atau karena satu dan lain hal, tak mau meminta maaf dan keukeuh dengan kebijakan yang diprotes banyak orang.
Kedua, pernyataan Mas Nadiem itu juga bentuk tanggung jawabnya sebagai menteri. Saya meyakini jika teknis munculnya organisasi yang dipersoalkan di POP adalah kerja jajaran di Kemendikbud dan Mas Nadiem tidak terlibat langsung. Itu dugaan saya. Nah, sekalipun begitu, Mas Nadiem dengan kesatria meminta maaf.
Ketiga, patut juga ditunggu bagaimana respons dari Muhammadiyah, NU, dan PGRI. Setidaknya ada tiga kemungkinan responsnya. Respons pertama adalah kembali mengikuti POP setelah ada permintaan maaf Mas Nadiem dan tak adanya dana APBN untuk Tanoto Foundation dan Putera Sampoerna Foundation. Jika tiga organisasi itu kembali mengikuti POP, maka POP akan berjalan.
Respons kedua adalah tak buru-buru kembali ke POP. Tapi, ketiganya meminta evaluasi secara mendasar POP tersebut. Sehingga, program itu aman dari segi administratif dan hukum. Sebab, pihak NU melalui PP Ma'arifnya pernah berujar ada kerawanan POP malah bisa tersangkut kasus hukum.
Respons ketiga, organisasi tersebut tetap tak kembali ke POP dan menerima permintaan maaf Mas Nadiem. Jika tiga organisasi itu tak kembali ke POP, saya pikir karena ingin memberikan efek kejut bahwa pemerintah tak bisa semena-mena membuat kebijakan dan menyeret organisasi kemasyarakatan untuk masuk di dalamnya.
