Mari Atasi Korupsi

5.  Hukuman yang RinganTerhadap Koruptor --Karena para koruptor mendapat hukuman yang ringan karena ada beberapa korup yang masih menyogok para penindak hukum dengan uang, maka tidak menimbulkan efek jera bagi mereka yang melakukan korupsi. 

Bahkan tidak menimbulkan rasa takut dalam masyarakat, sehingga para pejabat tetap melakukan KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme).

Lalu, apakah Pemerintah sudah membenarkan sistemnya dalam pemberantasan korupsi? Jawabannya adalah iya. korupsi di Indonesia sudah berkurang cukup drastis, seperti yang dilansir di Transparency International, institusi non-partisan yang berbasis di Berlin (Jerman), menerbitkan Indeks Persepsi Korupsi tahunan (berdasarkan polling) yang menilai "sejauh mana korupsi dianggap terjadi di kalangan pejabat publik dan politisi" di semua negara seluruh dunia.

Indeks Persepsi Korupsi Tahunan ini menggunakan skala dari satu sampai sepuluh. Semakin tinggi hasilnya, semakin sedikit korupsi yang terjadi. 

Dalam edisi terbaru mereka tahun 2016 Indonesia menempati peringkat 90 (dari total 176 negara). Meskipun demikian, perlu ditekankan bahwa tidak ada metode yang akurat 100 persen untuk mengukur korupsi karena sifat korupsi yang sering tersembunyi untuk umum.

Indonesia sebenarnya adalah salah satu dari sedikit negara dalam Indeks Persepsi Korupsi yang menunjukkan perbaikan yang stabil dan nyata, bertepatan dengan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014) dan diteruskan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo. 

Namun, perlu ditekankan bahwa meskipun merepresentasikan perkembangan nyata, angka-angka ini harus ditangani dengan hati - hati karena metodologi yang digunakan dalam jajak pendapat berubah dari tahun ke tahunnya.

Terkait dengan korupsi, masih ada jalan panjang reformasi ke depan untuk Indonesia. Baik pada tingkat pusat dan daerah, bisnis dan politik masih cenderung "pergi tangan-di-tangan", maka membentuk semacam konteks oligarki di mana konflik kepentingan terus terjadi. 

Misalnya, pembalakan liar tersebar luas di Sumatera dan Kalimantan karena banyak ijin penebangan liar dikeluarkan oleh badan-badan publik (sehingga mengancam keberadaan hutan di Indonesia). 

Demikian pula, di sektor pengadaan di Indonesia kontrak yang menguntungkan sering diberikan kepada perusahaan yang terkait dengan pejabat negara. 

Korupsi sangat menghambat negara ini dalam merealisasikan potensi ekonomi dan menyebabkan ketidakadilan yang signifikan di dalam masyarakat Indonesia karena sebagian kecil orang mendapatkan manfaat yang amat besar dari lembaga dan keadaan korup di negeri ini.