Kelemahan sistem semacam ini adalah proses pembayaran yang tidak efektif. Terlebih, jika bus dalam kondisi penuh. Kondektur harus memecah konsentrasinya antara mengatur pergerakan penumpang dan memandu pembayaran.Â
Belum lagi jika banyak penumpang yang naik untuk jarak dekat. Kondektur bisa saja kewalahan dan akhirnya ada beberapa penumpang yang tidak membayar atau lupa tidak ditarik tiket.
Jika mengacu pada konsep BRT yang semestinya, maka sistem barrier controlled pada Transjakarta adalah contoh yang tepat.Â
Semua pembayaran dilakukan secata nontunai menggunakan kartu uang elektronik. Penumpang tinggal mengetap kartu uang elektronik dan secara otomatis pintu halte akan terbuka. Penumpang bisa masuk halte dan menunggu bus.
Lagi-lagi, sarana dan prasarana yang belum memadai menjadi penghalang utama. Kondisi penumpang yang belum terbiasa juga jadi alasannya. Transjakarta pun perlu waktu bertahun-tahun untuk mengubah sistem pembayaran tunai menjadi nontunai secara penuh.
Sistem pembayaran nontunai secara penuh baru bisa dilakukan oleh jaringan Teman Bus yang memasang mesin tap on bus (TOB) di dekat sopir.Â
Saat baru naik, penumpang langsung mengetap kartu uang elektronik (KUE) atau melakukan pemindaian QRIS dan menujukkannya ke sopir. Jika sopir sudah mengecek dan yakin bahwa pembayaran berhasil, maka penumpang bisa duduk atau berdiri di dalam bus.
Nah, bagaimana dengan skema tarif yang dikenakan?
Keunggulan BRT dengan angkutan umum konvensional adalah pada skema tarif yang digunakan. Pada angkutan umum konvensional, penumpang harus membayar lagi jika harus berganti rute. Sementara, pada BRT penumpang tidak perlu melakukannya dengan beberapa catatan tertentu.