Isu Ganti Panglima TNI Bukan Solusi Penyelesaian Konflik Papua

Kerusuhan di beberapa wilayah Papua yang sejauh ini belum kondusif telah membuat banyak pihak ikut berkomentar negatif terhadap pemerintah dan aparat keamanan. 

Rektor Universitas Ibnu Kaldun, Prof. Dr. Musni Umar di media mengatakan jika pokok permasalahan Papua terletak pada kepemimpinan TNI yaitu Panglima TNI selaku pengguna kekuatan. 

Apa yang diucapkan oleh Prof Musni ini jelas sebuah komentar negatif dan bertendensi menyalahkan salah satu pihak khususnya institusi TNI. Sebagian besar dan mungkin hampir seluruh masyarakat di Indonesia tidak setuju jika TNI disudutkan terhadap masalah penanganan kerusuhan Papua.

Sebagai kaum intelektual, anda seharusnya bisa berpikir secara luas dan kompleks. Jangan melihat permasalahan dari satu sudut pandang saja dan jangan pula bertendensi menyalahkan satu pihak saja. 

Komentar spekulan tersebut hanya memunculkan isu negatif yang tidak memberi solusi bagi penyelesaian konflik Papua. Berkomentar atau mengkritik boleh-boleh saja asalkan bersifat membangun dan memberi solusi namun jika tidak paham mengenai Papua lebih baik jangan ikut berkomentar negatif.

Menyelesaikan konflik di Papua tidaklah semudah membalikkan tangan seperti aparat keamanan mengatasi demonstrasi biasa. Pemerintah dan aparat keamanan perlu mempertimbangkan secara matang langkah-langkah yang akan diambil agar konflik tidak semakin meluas. 

Diperlukan kehadiran pemerintah dan peran serta seluruh lapisan masyarakat dengan cara duduk bersama serta berdialog dari hati ke hati, saling mendengarkan apa yang diinginkan oleh saudara kita di Papua serta bermusyawarah membahas solusi yang tepat untuk menghentikan kerusuhan Papua.

Perlu digaris bawahi jika aparat keamanan yaitu TNI dan Polri sudah mengambil langkah tepat untuk mengantisipasi situasi ini agar kerusuhan tidak semakin memanas. 

Presiden juga telah memerintahkan Kapolri dan Panglima TNI untuk menindak tegas provokator dan aparat yang rasialis. Meluasnya kerusuhan di Papua merupakan kondisi yang diakibatkan oleh provokasi dan adanya pihak-pihak yang menunggangi aksi demonstrasi serta menginginkan Papua lepas dari NKRI. 

Hal ini dibuktikan dengan aksi makar dengan mengibarkan Bendera Bintang Kejora dan bertindak anarkis yang mengakibatkan gugurnya anggota TNI dan Polri di Deiyai Papua.

Banyak masyarakat dan pengamat tidak paham terkait penanganan konflik Papua, pemerintah sampai detik ini belum menetapkan kondisi darurat di Papua dan Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang kerap kali menyerang TNI dan masyarakat sipil hany dilabeli atau berstatus Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) sehingga penanganannya menjadi tanggung jawab Polisi karena terkait keamanan.