Meneropong Kasus Korupsi PT Timah Melalui Teori Trias Politica
Kasus korupsi yang melibatkan PT Timah, sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang pertambangan timah, kembali mencuat ke permukaan. Kasus ini menjadi sorotan publik karena menunjukkan bagaimana praktik korupsi dapat merusak integritas dan kredibilitas lembaga-lembaga negara. Dalam menganalisis kasus ini, teori Trias Politica yang membagi kekuasaan negara menjadi tiga cabang (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) menawarkan kerangka kerja yang relevan untuk memahami dinamika yang terjadi dan mencari solusi yang tepat.
- Eksekutif: Pengawasan dan Akuntabilitas
Pemerintah, melalui Kementerian BUMN dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), memiliki peran penting dalam mengawasi operasional BUMN seperti PT Timah. Penunjukan direksi dan komisaris BUMN adalah kewenangan eksekutif, yang seharusnya dilakukan dengan penuh transparansi dan akuntabilitas. Namun, dalam kasus korupsi PT Timah, muncul indikasi adanya kegagalan pengawasan atau bahkan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat eksekutif.
Penunjukan pejabat yang tidak transparan atau terlibat dalam praktik nepotisme dapat membuka celah bagi korupsi. Untuk itu, penting bagi eksekutif untuk memperkuat mekanisme pengawasan internal, memastikan proses rekrutmen yang berbasis meritokrasi, dan menegakkan kode etik yang ketat bagi pejabat BUMN.
- Legislatif: Fungsi Pengawasan dan Regulasi
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki tiga fungsi utama: legislasi, pengawasan, dan anggaran. Dalam konteks kasus PT Timah, DPR berperan penting dalam membuat undang-undang yang mengatur operasional BUMN serta mekanisme pengawasan yang ketat. DPR juga memiliki wewenang untuk memanggil pejabat terkait guna memberikan keterangan mengenai kasus korupsi dan memastikan adanya transparansi dalam penanganannya.
Pengesahan regulasi yang efektif dan pengawasan yang kuat dari DPR dapat membantu mencegah terjadinya korupsi di BUMN. Misalnya, undang-undang yang mewajibkan audit rutin dan independen terhadap kinerja BUMN dapat menjadi alat yang efektif dalam mendeteksi dan mencegah praktik korupsi.
- Yudikatif: Penegakan Hukum yang Independen
Kekuasaan yudikatif, melalui lembaga peradilan seperti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), berperan dalam menegakkan hukum terhadap kasus korupsi. Independensi lembaga yudikatif sangat krusial untuk memastikan bahwa proses peradilan berjalan adil dan bebas dari intervensi pihak lain. Dalam kasus PT Timah, penanganan oleh lembaga yudikatif seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau Kejaksaan harus dilakukan secara transparan dan akuntabel.
Proses peradilan yang independen dan transparan tidak hanya akan menghukum pelaku korupsi, tetapi juga memberikan efek jera dan memulihkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Oleh karena itu, penting untuk menjaga independensi lembaga yudikatif dari segala bentuk intervensi.
- Keseimbangan Kekuasaan dan Checks and Balances (saling kontrol dan seimbang)
Teori Trias Politica menekankan pentingnya pemisahan kekuasaan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Dalam kasus PT Timah, intervensi dari pihak eksekutif atau legislatif dalam proses hukum akan merusak kepercayaan publik terhadap sistem pemerintahan. Oleh karena itu, penting untuk memastikan adanya keseimbangan kekuasaan dan mekanisme checks and balances yang efektif.
Keterlibatan ketiga cabang kekuasaan dalam menangani kasus korupsi menunjukkan pentingnya koordinasi dan pengawasan yang ketat. Eksekutif harus melakukan pengawasan yang efektif, legislatif harus memastikan regulasi yang mendukung, dan yudikatif harus menegakkan hukum secara adil.
Kejaksaan Agung menetapkan Helena Lin dan Harvey Moeis sebagai dua tersangka baru dari kasus korupsi di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk pada 2015–2022. Kasus korupsi PT Timah menunjukkan tata kelola yang buruk, perlu pengawalan terhadap perhitungan kerugian negara dari kerusakan lingkungan, dan pengembangan kasus untuk menjerat tersangka lain. Berikut adalah ICW (Indonesia Corruption Watch) tentang kasus korupsi PT Timah :
- PT Timah terlibat dalam praktik korupsi yang memperpanjang masalah tata kelola buruk di sektor ekstraktif, dengan kerugian negara mencapai Rp 5,714 triliun akibat penyelundupan timah ilegal.
- Mayoritas tersangka yang ditetapkan kejaksaan adalah direktur perusahaan smelter, namun kasus ini melibatkan lebih banyak aktor seperti pemerintah dan aparat penegak hukum.
- Pemerintah, khususnya Kementerian BUMN dan Kementerian ESDM, disorot karena kelalaian dalam memastikan tata kelola yang baik dalam industri pertambangan.
- ICW mendorong Kejaksaan Agung untuk memasukkan kerusakan lingkungan dalam perhitungan kerugian kasus ini, yang mencapai Rp 271 triliun, untuk mempertimbangkan dampak ekologis dan sosial yang signifikan.
- Perlunya perhatian lebih dari hakim dalam memutuskan kasus ini untuk mengakomodasi aspek kerugian lingkungan yang dikemukakan oleh kejaksaan dan ahli.
