Mewaspadai Perlambatan Ekonomi, Ancaman Kelaparan, dan Kemiskinan Ekstrem di Sulawesi Selatan

Pada banyak studi literatur, sektor pertanian menjadi salah satu sektor yang menjadi kantong kemiskinan yang didukung dengan fenomena banyaknya petani yang hanya mengusahakan lahan yang kecil yang selanjutnya disebut petani gurem. Dari catatan sensus pertanian tahun 2023, jumlah rumah tangga usaha pertanian gurem di Sulawesi Selatan diperkirakan sebesar 407,83 ribu dari total 989,03 rumah tangga pertanian. Artinya lebih dari 41 persen adalah rumah tangga usaha pertanian yang mengusahakan lahan kecil.  Petani gurem cenderung memiliki pendapatan yang rendah sejalan dengan kecilnya lahan yang digarap. Sehingga kelompok ini sangat rentan terhadap gejolak ekonomi misalnya kenaikan harga pangan karena pasokan dipasar berkurang. Kenaikan prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan menjadi warning bagi pemerintah yang diikuti dengan penurunan produksi pertanian. Seperti arahan Presiden Jokowi, bahwa penurunan produksi akan menyebabkan stok menipis yang otomatis akan menyebabkan kenaikan harga atau inflasi. Akibat dari adanya kenaikan harga yang dibarengi dengan penurunan pendapatan akan menyebabkan masyarakat kelas bawah tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Pada akhirnya, kelompok penduduk rentan yang memiliki pendapatan rendah yang menjadi korban dan berpotensi jatuh pada jurang kemiskinan. Sebagai catatan dalam 3 tahun terakhir, penurunan kemiskinan ekstrem di Sulawesi Selatan hanya sebesar 0,55 poin persen, jauh dibawah angka nasional yang mengalami penurunan 1,02 poin persen. Hal ini mengindikasikan bahwa pengentasan kemiskinan ekstrem nampaknya masih menjadi pekerjaan rumah prioritas khususnya bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Untuk itu, gejala penurunan produksi pertanian seharusnya memerlukan langkah kebijakan yang strategis dan bersifat prioritas. Hal ini mengingat akan ada ancaman kelaparan jika penurunan produksi yang mengindikasikan penurunan pendapatan petani akan mengakibatkan kenaikan harga pangan yang tentu saja menyebabkan daya beli masyarakat kelas bawah semakin tertekan. Kondisi kelaparan akan menyulitkan dalam mencapai target 0 persen kemiskinan ekstrem dan tentu saja pada akhirnya akan menghambat dalam pencapaian Indonesia Emas 2024.