"Kami ingin mengetahui siapa yang sebenarnya bertanggung jawab. Kawasan perairan ini milik negara, tetapi sertifikat HGB justru muncul. Ini sangat janggal dan harus diusut hingga tuntas," tegas Boyamin.
Sebelumnya, Presiden Prabowo memerintahkan Panglima TNI untuk segera membongkar pagar yang dianggap meresahkan masyarakat, khususnya nelayan. Namun, pembongkaran sempat dihentikan atas permintaan Menteri KKP yang menyatakan pagar tersebut sebagai barang bukti penyelidikan. Ironisnya, pada Rabu (22/1), KKP sendiri turun tangan mencabut pagar tersebut.
Bagi para nelayan, keberadaan pagar ini telah lama menjadi momok. Tidak hanya membatasi ruang gerak mereka, tetapi juga menimbulkan ketidakpastian hukum terkait hak mereka atas laut yang selama ini menjadi sumber penghidupan.
"Semoga setelah pagar ini dicabut, kami bisa kembali melaut dengan tenang. Kami hanya ingin keadilan," ujar Joko, salah seorang nelayan yang turut membantu pencabutan pagar.
Kasus pagar laut misterius ini membuka mata kita akan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya alam.
Di tengah upaya pencabutan dan penyelidikan yang masih berjalan, masyarakat kini menunggu langkah tegas dari pemerintah untuk menuntaskan persoalan ini. Akankah dalang di balik pagar ini benar-benar terungkap? Hanya waktu yang bisa menjawab.
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana
Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI
