Perang di Darfur menewaskan 300.000 orang dan memaksa jutaan lainnya mengungsi. Luka yang ditinggalkan belum sempat sembuh, namun Sudan kembali dihantam perang baru yang meletus pada April 2023, kali ini di ibu kota.
Perang yang Tak Kunjung Usai
Apa yang terjadi di Khartoum bukan hanya pertempuran senjata; itu adalah cerminan krisis identitas Sudan. Sejak kemerdekaan, Sudan gagal menemukan visi nasional yang inklusif. Upaya damai datang dan pergi---dari Addis Ababa ke Naivasha, dari Doha ke Juba---tetapi tak satu pun mampu mengatasi akar permasalahan: ketidakadilan, marginalisasi, dan absennya pemerataan pembangunan.
Saat ini, lebih dari 11 juta orang mengungsi di dalam negeri, sementara 3 juta lainnya terpaksa mencari perlindungan di negara-negara tetangga. Sebanyak 25 juta orang, lebih dari separuh populasi Sudan, menghadapi kerawanan pangan akut.
Perserikatan Bangsa-Bangsa menyebut ini sebagai salah satu krisis kemanusiaan terburuk dalam sejarah modern.
Harapan di Tengah Kekacauan
Apa jalan keluar bagi Sudan? Menurut Al-Hadi Idris, mantan anggota Dewan Kedaulatan, solusi harus dimulai dengan kesepakatan nasional yang menjunjung keadilan, pembangunan merata, dan identitas bersama.
Namun, itu saja tidak cukup. Reformasi militer yang serius diperlukan untuk menciptakan angkatan bersenjata profesional yang tidak lagi menjadi alat politik atau kekuasaan.
Sementara itu, Mohamed Abdel-Hakim, seorang tokoh oposisi, menegaskan bahwa Sudan membutuhkan sistem demokrasi yang melindungi hak-hak rakyat dan memberantas ketidakadilan struktural.
"Jika kita tidak memperbaiki cara kita memerintah, perang akan terus lahir dari rahim ketidakadilan," ujarnya dikutip dari aawsat.
Di tengah kelamnya situasi, harapan mungkin terasa seperti kemewahan. Tetapi jika Sudan mampu belajar dari sejarah panjang luka dan ketidakadilannya, barangkali kedamaian sejati bukan lagi sekadar mimpi yang jauh dari jangkauan.
