Jika melihat pemberitaan media beerapa pekan belakang, salah satu pemberitaan yang menarik adalah pemberitaan tentang adanya klaim wilayah Indonesia oleh negara tetangga, Malaysia. Klaim wilayah ini menambah sederetan aksi klaim wilayah Indonesia oleh Malaysia. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Jafar mengatakan Malaysia mengklaim secara sepihak tiga desa Kecamatan Lumbis Ongong, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Tiga desa tersebut adalah Sumantipal, Sinapad, dan Kinokod. Klaim wilayah oleh Malaysia tersebut terjadi setelah maraknya beredar berita tentang sejumlah warga negara Indonesia yang melakukan eksodus ke wilayah negara Malaysia.
Kabar mengenai ratusan masyarakat di Kecamatan Nunukan, Kalimantan Utara, eksodus untuk menjadi warga negara Malaysia memang telah dibantah oleh Komandan Korem 091/Aji Surya Natakesuma (ASN), Brigjen TNI Nono Suharsono yang mengatakan adanya perpindahan beberapa warga hanya bersifat sementara dan bukan pula berpindah kewarganegaraan. Masyarakat tersebut pindah karena kebutuhan ekonomi, yakni mencari makan serta mengolah lahan karena mereka menganggap tanah di Malaysia merupakan tanah adat milik mereka.
Dari informasi tersebut, terlihat bahwa satu-satu nya motif perpindahan warga perbatasan ke Malaysia adalah faktor ekonomi, sehingga pemerintah perlu mengambil langkah cepat untuk membantu warga di perbatasan karena bagaimanapun mereka tetaplah Warga Negara Indonesia yang telah mendapat jaminan oleh negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Apabila pemerintah tidak segera mengambil tindakan, dikhawatirkan akan terjadi pencaplokan wilayah Indonesia yang lebih luas. Hal ini sejalan dengan pernyataan Legislator Kabupaten Nunukan,Ramli yang menjelaskan bahwa klaim Malaysia terhadap wilayah Indonesia di Kabupaten Nunukan berpotensi meluas apabila tidak secepatnya diantisipasi pemerintah pusat. Ditambah lagi, tokoh masyarakat atau adat di daerah itu telah menjadi warga negara Malaysia, dan masih mempunyai pengaruh yang kuat mendorong warga lainnya untuk pindah warga negara. Selain itu tokoh ini juga bisa saja mengklaim wilayah adatnya yang masuk wilayah RI menjadi masuk wilayah Malaysia.
Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan isu klaim pemerintah Malaysia atas tiga desa di Kecamatan Lumbis Ongong, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, bisa mengancam kedaulatan Indonesia sehingga Indonesia harus mempertahankan kedaulatan jika benar Malaysia mengklaim wilayah itu milik mereka.
Wacana kebijakan program TNI Masuk Desa (TMD) yaang disampaikan oleh Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu bagaikan angin segar bagi masyarakat Indonesia, terlebih di daerah perbatasan dan daerah tertinggal lainnya karena gerakan TNI masuk desa merupakan salah satu upaya percepatan pembangunan, seperti dalam kasus bencana tsunami di Aceh pada tahun 2004.Saat itu pada hari pertama musibah tsunami, anggota TNI telah berada di sana disaat orang-orang belum datang memberikan pertolongan. Anggota TNI pun secara aktif memperbaiki bangunan masjid dan membantu mengubur mayat. Hal serupa juga pernah dikatakan oleh Mantan Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi yang menyampaikan bahwa program TNI Masuk Desa atau TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) telah memberikan manfaat yang besar bagi kesejahteraan masyarakat serta berfungsi sebagai bentuk perekat penguatan integrasi bangsa pada daerah perbatasan antar Negara dan pulau-pulau terluar.
Melalui program tersebut diharapkan dapat mewadahi dan mewujudkan aspirasi dan kepentingan masyarakat perdesaan, mengingat proses perencanaannya yang melibatkan berbagai instansi dan masyarakat, disusun dengan perpaduan bottom-up dan top down planning system serta dengan pendekatan partisipatif. Dengan demikian, pembangunan di daerah terpencil dan perbatasan dapat dilaksanakan secepatnya sehingga dapat memacu pertumbuhan ekonomi di perbatasan. Dalm jangka panjang program ini akan meningkatkan nasionalisme masyarakat Indonesia khususnya di perbatasan sehingga mereka tidak akan mudah tergiur dengan tawaran program kesejahteraan dari negara lain.
