[caption id="attachment_362875" align="aligncenter" width="288" caption="sumber gambar: www.lasdipo.com"][/caption]
Pemerintahan Jokowi - JK memang baru akan dilantik pada 20 Oktober 2014 mendatang, namun berbagai program telah dipersiapkan oleh Presiden terpilih tersebut. Di antara berbagai program yang diagendakan pada awal masa pemerintahannya, program penyesuaian harga BBM menjadi salah satu yang paling ramai diperbincangkan. Wacana penyesuaian harga BBM memang masih meninggalkan dilema bagi masyarakat, namun pemerintah tetap berencana menjalankannya. Siapkah kita jika pemerintah menaikkan harga BBM??
Mau tidak mau tentu saja semua masyarakat Indonesia harus siap karena pemerintah tentunya mempunyai sebab mengapa harga bbm harus dinaikkan beserta solusinya bagi masyarakat.
Selama ini harga BBM mendapat subsidi dari pemerintah sehingga bisa dijual seharga Rp 5.500,- untuk jenis solar dan Rp 6.500,- jenis premium. Subsidi BBM ini dilakukan pemerintah guna menekan kemungkinan naiknya harga kebutuhanan pokok. Harga bahan pokok memang sangat bergantung dengan harga BBM, karena BBM menjadi faktor penentu saat proses pendistribusian barang, akibatnya jika harga BBM mahal, biaya distribusi yang dibutuhkan pun semakin mahal. Karena tidak ingin mengalami kerugian, pedagang terpaksa ikut menaikkan harga barang jualannya atau mengurangi kualitas barang.
Rencana pemerintah mengurangi subsidi BBM karena saat ini terjadi pembengkakan jumlah kedaraan bemotor di Indonesia. Tingginya angka kendaraan bermotor tersebut mengakibatkan semakin besarnya konsumsi BBM harian Indonesia. Di kota-kota besar seperti Jakarta saja jika dirata-ratakan setiap rumah memiliki lebih dari satu kendaraan, padahal BBM yang disubsidi pemerintah jumlahnya tidak banyak. Jika tidak segera ditanggulangi, masalah ini tentunya akan menjadi beban APBN, sehingga dengan berat hati pemerintah akan menyesuaikan harga BBM agar subsidi yang diberikan pemerintah tetap sesuai target tahunan.
Selama ini subsidi BBM juga dinilai tidak tepat sasaran. Subsidi yang semestinya diberikan kepada masyarakat kelas ekonomi menengah pengguna angkutan umum (transportasi publik) dan sepeda motor malah lebih banyak digunakan oleh kendaraan pribadi dan kendaraan dinas. Himbauan dan larangan kendaraan dinas/pribadi untuk mengisi BBM bersbubsidi pun tidak diindahkan. Oleh karena itu, pemerintah akan menaikkan harga BBM melalui pengurangan subsidi BBM. Anggaran subsidi BBM tersebut nantinya akan dialihkan menjadi bantuan langsung kepada masyarakat kelas bawah, sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung dan tepat sasaran.
Dari realokasi dan subsidi BBM inisetidaknya pemerintahan Jokowi-JK memiliki dana segar sekitar 14-15 miliar dolar AS yang dapat digunakan untuk memaksimalkan pos belanja stragis seperti infrastruktur, pendidikan dan kesehatan. Besaran dana itu berpeluang terus bertambah.
Jokowi memang telah berencana menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi Rp 3.000 per liter pada November 2014. Bedasarkan penuturan Penasihat Senior Tim Transisi Jokowi-JK, Luhut Binsar Panjaitan, kenaikan harga BBM pada November mendatang merupakan dampak kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang sudah sangat berat dan kemungkinan defisit cash flow, bahkan saat Presiden Jokowi baru menjabat, ia akan dihadapkan pada defisit anggaran mencapai Rp 27 triliun dan carry over BBM subsidi Rp 46 triliun serta total kas negara yang kosong mencapai US$ 7,2 miliar.
Meskipun akan menaikkan harga BBM, pemerintah tetap menyiapkan solusi bagi masyarakat ekonomi menengah kebawah yakni dengan memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang telah disipakan dalam APBN-P 2014 sebesar Rp 5 triliun. Jumlah uang tersebut bisa digunakan untuk memberikan BLT ke orang miskin selama 2 bulan. Dana tersebut bahkan rencananya akan ditambah menjadi Rp 10 triliun di tahun 2015 mendatang. Bukan hanya BLT, bantuan kepada masyarakat juga akan dikemas untuk mendorong aktivitas produksi. Jadi, disamping bantuan yang bersifat cash, akan diberikan juga program pendampingan. Konkretnya akan ada kelompok kecil yang akan didampingi tim untuk menjalankan bisnis kecil. Tergantung daerahnya, kalau di pedesaan  sesuai dengan desa dan kalau di kota bisnis yang pas untuk masyarakat perkotaan.
Berbagai rencana telah disiapkan pemerintah baru untuk tetap menjaga kondisi perekonomian Indonesia sekaligus meningkatkan kesejahteran masyarakat ekonomi bawah. Untuk itu, apapun bentuk kebijakannya sebaiknya kita dukung, karena tidak mungkin pemimpin suatu negara mau mencelakakan rakyat yang telah memilihnya.
