Jaminan Kesehatan Nasional atau yang lebih akrab terdengar dengan sebutan JKN merupakan sebuah program kesehatan baru yang dibuat pemerintah. Berada di bawah kendali si orang tuanya yang masih berusia belia, BPJS Kesehatan, JKN terlahir sebagai sebuah program kesehatan yang bertindak sebagai seorang malaikat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Ya, memang benar, JKN tumbuh sebagai seorang pahlawan yang siap membantu masyarakat Indonesia dalam menangani kesulitan pembayaran biaya pelayanan kesehatan. Tapi tahukah Anda, dibalik semua harapan masyarakat Indonesia yang ditujukan kepada JKN terselip begitu banyak beban berat yang harus dipikul JKN di usia mudanya.
Dalam era JKN ini, semua kerabat dekat JKN atau semua pihak yang memiliki keterkaitan dengan JKN masih sama-sama berjiwa remaja, belum mendekati kematangan. BPJS Kesehatan masih sibuk beradaptasi dengan perangkat lunak INACBG dan memastikan pembayaran klaim berjalan tepat waktu bagi seluruh fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengannya. NCC (National Case-mix Centre) terlihat masih sibuk mengajar ke seluruh pelosok Indonesia tentang coding yang benar dan merevisi tarif INACBG. DJSN (Dewan Jaminan Sosial Nasional) masih sibuk belajar tentang potensi fraud bersama para akademisi dan praktisi asuransi kesehatan. Kemenkes juga sibuk menanti arahan dari Menteri Kesehatan yang baru.
Permasalahan cukup besar yang dihadapi BPJS Kesehatan saat ini diantaranya mengenai pembayaran klaim. Banyak RSUD yang tersebar terancam bangkrut karena belum menerima pembayaran atas klaim JKN. Hal ini mengakibatkan operasional RSUD tidak berjalan maksimal yang turut berdampak pada keterlambatan pelayanan, pembayaran obat, gaji dokter, serta petugas medis lain. Dapat dibayangkan bila hal ini terus terjadi, RSUD tidak akan profesional dalam melayani pasien.
Faktor yang cukup berperan dalam keterlambatan pembayaran klaim adalah keterlambatan verifikasi, hal ini disebabkan oleh proses entri data yang berjalan lambat. Waktu yang lama diperlukan oleh para verifikator untuk menyampaikan serta mengembalikan berkas perbaikan data kepada BPJS Kesehatan. Konon katanya, hal ini terjadi karena para verifikator masih adaptasi dengan aplikasi transisi baru JKN. Disinilah peran NCC harus dapat bekerja maksimal.
Permasalahan lain yang menjadi perhatian dalam era JKN yaitu tentang adanya fraud pelayanan kesehatan. Kondisi pihak berwenang di Indonesia yang sulit untuk melakukan tindakan hukum karena terbatas pengetahuan dan keterampilan serta minat untuk menangani pelanggaran kasus hukum ini menjadi bongkahan batu besar yang mewarnai masa kematangan JKN. Beberapa fraud yang sering terjadi diantaranya adanya pemeriksaan yang tidak berdasarkan indikasi, pemberian resep bahan dan obat yang manfaatnya masih diperdebatkan, adanya upcoding, serta multiple claim. Fraud dapat terjadi di berbagai fasilitas kesehatan dalam berbagai dimensi, dari dimensi peserta berupa pemalsuan identitas saat mengisi formulir registrasi hingga dimensi pengelola dana berupa pemberian gratifikasi oleh BPJS Kesehatan kepada PPK, apotek, serta lab untuk melakukan manipulasi dana. Hal ini merupakan pekerjaan rumah yang harus terus menerus dipikirkan DJSN.
Terkait semua hal yang tertuang dalam artikel ini, apakah baik buruknya kinerja BPJS Kesehatan, semua terlepas kembali dari tanggung jawab besar Kemenkes sebagai pihak regulator yang harus dapat dengan tegas menindaklanjuti dan merangkul semua pihak yang terlibat dalam era JKN agar mampu maksimal mengemban tugas sesuai wewenangnya masing-masing sehingga istilah ‘JKN Si Pahlawan Muda’ ini bukan hanya menjadi label yang terlihat cantik dari luarnya tetapi disertai dengan kualitas isi kematangan dan kendali mutu manajemen progamnya.