Konflik Berkepanjangan Rusia-Ukraina (Bagian 1)

Untuk mengakomodasi kedamaian di Eropa, maka dibentuklah PFP (Partnership For Peace), yang mana negara-negara yang termasuk ke dalam OSCE (Organization for Security and Co-operation in Europe) dan EAPC (Euro-Atlantic Partnership Council) dapat menjadi anggota PFP. Rusia pun ikut menyetujui untuk gabung ke dalam EAPC dan juga PFP.

Awalnya, Rusia memiliki hubungan kerja sama dengan baik bersama NATO, salah satu contohnya adalah dengan memberikan dukungan kepada Barat untuk berdiplomasi mengenai Perang Bosnia di tahun 1995. Namun, Hunter (2020) pun menambahkan bahwa hubungan tersebut mulai retak ketika NATO--yang dipimpin oleh Washington--menyetujui perlindungan bagi calon anggota dari kemungkinan revanchisme Rusia. 

Kemudian, hal ini bergerak menuju ekspansi, dan beberapa negara aliansi NATO tidak setuju akan hal ini karena merasa pernyataan ekspansi tersebut seperti membuat Rusia bak antagonis. Namun, kebanyakan dari aliansi NATO menyetujui hal ini, dan NATO pun mencetuskan bahwa ia akan memperluas wilayahnya ke Timur. Presiden Rusia saat itu -- Boris Yeltsin tak menyetujuinya, dan ketidaksetujuan Rusia akan hal itu berlanjut hingga sekarang.

Memorandum Budapest pada tahun 1994 menyangkut perjanjian antara Rusia, AS, dan Britania Raya untuk menghargai negara-negara pengembang nuklir, yaitu Ukraina, Belarusia, dan Kazakhstan. Hunter (2020) menyebutkan bahwa pada tahun 1997, dibuatlah perjanjian undang-undang NATO-Rusia yang menyangkut tentang seperangkat prinsip dan catatan luas mengenai kerja sama. 

Namun, secara sepihak, NATO memasukkan batasan penyebaran senjata nuklir di Eropa dengan tidak bernegosiasi dengan Rusia terlebih dahulu.  Ukraina yang memiliki senjata nuklir di dalamnya dan menjadi wilayah yang strategis di antara Eropa Barat dan Timur memutuskan untuk tidak bergabung dengan NATO saat itu, dan memilih untuk memiliki hubungan yang baik mengenai integritas teritorial, kemerdekaan politik, dan keamanan (Hunter, 2022:10).

Seiring berjalannya waktu, Rusia dan NATO memiliki hubungan yang renggang karena sering kali NATO tidak melibatkan Rusia dalam hal geopolitik, sedangkan dalam beberapa kasus, Rusia berasumsi bahwa kepentingannya terlibat (Hunter, 2022:12). Pada Juni 2002, AS menyatakan bahwa Perjanjian Anti-Ballistic Missile (ABM) 1972 tak lagi relevan bagi AS karena tak lagi ada konfrontasi nuklir AS-Soviet, sehingga AS pun menarik diri dari perjanjian tersebut (Hunter, 2022:13).

KTT Bukharest tahun 2008, Ukraina dan Georgia direncanakan untuk bergabung dengan NATO, tetapi beberapa negara tidak mendukung hal ini karena khawatir memicu ketakutan Moskow akan pengepungan dan mereka tidak siap untuk menjamin keamanan ke Ukraina ataupun Georgia, sehingga dua negara tersebut hanya dijanjikan oleh NATO bahwa mereka akan menjadi anggotanya (Hunter, 2022:15). 

Saat ini pun, Putin memberikan peringatan kepada NATO untuk tidak mengekspansi lebih jauh, dan jika NATO tidak melakukannya, Rusia tidak lagi mendukung integritas teritorial Ukraina (Mandel, 2016:84).

Selain itu, di tahun 2014, terjadi Aneksasi Krimea oleh Rusia dan Ukraina ditawarkan untuk menandatangani kontrak ekonomi dengan NATO, tetapi pada saat itu Presiden Yanukovich tidak menandatanganinya dan menyebabkan konflik Euromaidan yang kemudian menurunkan jabatan presiden dari dirinya.

Apa maksud dari Denazifikasi?

Denazifikasi adalah manifestasi propaganda ideologis yang memiliki tujuan untuk membersihkan paham nazisme (Ghifari & Widhiasti, 2021: 78). Pada tahun 2014 lalu, di Ukraina terjadi konflik yang melibatkan dua kubu, yaitu anti-Maidan dan neo-Nazi yang diakibatkan dari keraguan Presiden Yanukovich dalam menandatangani Perjanjian Asosiasi (Free Trade Agreement) dengan Uni Eropa, dengan alasan Ukraina akan mendapatkan konsekuensi ekonomi dan sosial dari mitra utama politik dan ekonominya di Timur, sementara pihak oposisi menganggap perjanjian ini dapat menghapus korupsi dalam negeri yang menyangkut pemerintah pro-Rusia di dalamnya (Mandel, 2016).