Dengan ambisi besar, Indonesia telah menetapkan target Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060 sebagai komitmen atas Perjanjian Iklim Paris di tahun 2015. Namun, sektor kelapa sawit yang menjadi salah satu penggerak ekonomi Indonesia menjadi tantangan dalam pencapaian target tersebut. Menurut data dari  Badan Pusat Statistik (BPS) terjadi kenaikan ekspor kelapa sawit pada tahun 2022-2023, dari yang awalnya 27,1 juta ton menjadi 28,6 juta ton. Sayangnya, laporan Komisi Eropa dan Dewan UE menyebutkan bahwa selama waktu 2008-2015, minyak sawit memicu deforestasi dan menyumbang emisi gas rumah kaca. Hal ini dibuktikan dari data Our World in Data bahwa sektor energi adalah penghasil emisi gas rumah kaca terbesar (73,2%), diikuti oleh sektor pertanian, kehutanan, dan land-use (18,4%).
Meskipun demikian, kelapa sawit juga menawarkan solusi, salah satunya melalui pengembangan biodiesel. Selain itu, (BPDPKS) juga berperan penting dalam upaya ini dengan mengurangi emisi CO2e sebesar 34,9 juta ton dan meningkatkan penerimaan negara sebesar Rp 88 triliun. Lantas, bagaimana BPDPKS dapat berperan dalam mencapai keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan?Â
Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) adalah lembaga yang bertanggungjawab kepada kementerian keuangan yang dibentuk untuk menghimpun dana dari pelaku usaha perkebunan yang kemudian dananya digunakan untuk mendukung program pengembangan kelapa sawit berkelanjutan. BPDPKS juga berperan dalam meningkatkan penerimaan negara dan menjaga keseimbangan lingkungan, terutama dalam mendukung target emisi nol. Berikut adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh BPDPKS untuk mencapai target NZE tersebut:
Peremajaan Sawit Rakyat (PSR)
Melalui program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), BPDPKS membantu pekebun kelapa sawit memperbarui perkebunan mereka secara berkelanjutan. Program ini mencegah pembukaan lahan baru, mengurangi deforestasi, dan menurunkan emisi karbon. PSR dilakukan dengan memperhatikan empat unsur utama: legalitas, produktivitas, sertifikasi ISPO, dan prinsip keberlanjutan. Target produktivitas yang dicanangkan adalah 10 ton tandan buah segar per hektar per tahun dengan kepadatan kurang dari 80 pohon per hektar. Jika program PSR berjalan sesuai rencana, hal ini akan mempercepat pencapaian target NZE.
Seperti yang kita ketahui, Indonesia sangat bergantung pada bahan bakar fosil, terutama BBM impor, yang berdampak pada ekonomi nasional. Ketergantungan tersebut membuat perekonomian Indonesia menjadi terdampak. Oleh sebab itu, pemerintah mengembangkan biodiesel berbasis sawit sebagai alternatif. Sejauh ini sudah terdapat beberapa macam program biodiesel, yakni B20, B30, dan B35 sedang berjalan, yang mana angka tersebut mencerminkan persentase campuran biodiesel dalam solar. Dalam hal ini BPDPKS berperan dalam penyediaan dana insentif biodiesel, penyediaan call center, dan juga dukungan riset. Program B35, misalnya, diproyeksikan dapat mengurangi emisi hingga 34,9 juta ton CO2e.
Program Grant Riset Sawit (GRS)
BPDPKS juga meluncurkan program bernama Grant Riset Sawit (GSR) yang bertujuan untuk mendanai penelitian dan pengembangan kelapa sawit yang lebih berkelanjutan. Riset ini mencakup berbagai bidang, seperti bioenergy, lahan, biomaterial, pasca panen, penanganan limbah, sosial/ekonomi dan pangan/kesehatan. Sejauh ini, GRS telah menghasilkan 329 kontrak penelitian, melibatkan lebih dari 1.200 peneliti, dan mendanai riset senilai Rp 114,15 miliar. Program ini bertujuan mendorong inovasi, meningkatkan efisiensi, dan mendukung produksi sawit ramah lingkungan guna mencapai target nol emisi.
Sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO)
