Pendahuluan
Pendidikan merupakan salah satu faktor terpenting dalam meningkatkan SDM yang akan menjadi dasar pembangunan dan mampu bersaing dalam era globalisasi seperti sekarang ini. Dalam hal ini pemerintah juga telah mengeluarkan pemberlakuan otonomi daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 2 dan Nomor 15 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah memiliki dampak pada kewenangan daerah yang semakin otonom, termasuk menyangkut bidang pendidikan, yang dulu dikelola pusat (sentralisasi) dikembalikan kepada daerah. Pemerintah pun sudah mengupayakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang harus dilakukan melalui berbagai cara yang terkoordinasi dan komprehensif, salah satunya yaitu dengan menetapkan suatu model manajemen pendidikan di sekolah-sekolah, yang di negara Indonesia dikenal dengan nama Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS).
A.Alasan Diterapkannya MBS
Alasan menurut buku Departemen Pendidikan Nasional, alasan diterapkannya MBS yaitu :
1.Dengan pemberian otonomi yang lebih besar kepada sekolah, maka sekolah akan lebih inisiatif / kreatif dalam meningkatkan mutu sekolah.
2.Sekolah lebih mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman bagi dirinya sehingga dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya yang tersedia untuk memajukan sekolahnya.
3.Pengambilan keputusan yang dilakukan oleh sekolah lebih tepat untuk memenuhi kebutuhan sekolah karena pihak sekolahlah yang paling tahu apa yang terbaik bagi sekolahnya.
4.Keterlibatan semua warga sekolah dan masyarakat dalam pengambilan keputusan sekolah menciptakan transparansi dan akuntabilitas sekolah dan lain sebagainya.
Alasan menurut Bank Dunia dalam Buku Manajemen Berbasis Sekolah karangan Drs. Nur Kholis, MM., beberapa alasan diterapkannya MBS antaralain :
1.Ekonomi
Dijelaskan oleh King dan Ozler (1998) bahwa manajemen lokal dirasakan lebih efektif. Semakin ke tingkat lokal suatu keputusan diambil semakin besar kedekatan mereka dengan para pelanggan.
2.Politis
MBS sebagai bentuk reformasi desentralisasi yang mendorong adanya partisipasi demokratis dan kestabilan politik.
3.Profesional
Berkaitan tenaga kerja sekolah harus berpengalaman dan memiliki keahlian untuk membuat keputusan yang paling sesuai untuk sekolah terutama para siswa dan mampu member motivasi dan komitmen yang lebih baik untuk pengajaran di sekolah.
4.Efisiensi Administrasi
Karena pengalokasian sumber daya dilakukan oleh sekolah itu sendiri, efisiensi administrasi tingkat sekolah juga didapat apabila partisipan lokal membuat keputusan sendiri.
5.Finansial
MBS dapat dijadikan alat untuk meningkatkan sumber pendanaan lokal.
6.Prestasi Belajar
Peningkatan prestasi belajar siswa terjadi apabila orang tua siswa dan guru diberi otoritas dari sekolah.
7.Akuntabilitas Sekolah
Terjadi apabila ada keterlibatan aktor-aktor sekolah dalampengambilan keputusan dan pelaporannya.
Dari beberapa alasan di atas dapats aya simpulkan bahwa alasan penerapan MBS adalah :
1.Adanya tujuan pokok untuk meningkatkan mutu pendidikan.
2.Dengan adanya otonomi daerah semakin memudahkan dalam pengambilan keputusan yang menyangkut pendidikan.
3.Adanya transparansi dalam melakukan keputusan dan akuntabilitas yang diketahui semua pihak.
4.Adanya pengupayaan dana secara lokal karena otonomi daerah
5.Adanya usaha untuk mengoptimalkan sumber daya karena tiap sekolah tahu kekuatan, kelemahan dan peluang.
B.Landasan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)
Landasan dalam buku Nurkholis :
a.Landasan filosofi
Yaitu cara hidup masyarakat mengacu pada kebiasaan hidup di daerah tersebut untuk perkembangan mutu pendidikan.
b.Lansadan yuridis
Yaitu berdasarkan UU No. 25 tahun 2000 tentang program pembangunan nasional.
Landasan berdasarkan modul UT :
a.Landasan bersifat filosofis
Yaitu adanya nilai-nilai kebersamaan bersumber dari nilai social dan berpusat pada masyarakat.
b.Landsan berdasarkan perundang-undangan
-UU No. 20 tahun 2003
-UU Sisdiknas No. 2 tahun 1989 pasal 25
-UU Kemendiknas No. 004/II/2002
Landasan dalam buku MBS yang dikeluarkan Departemen Pendidikan Nasional
a.Secara yuridis, penerapan MBS dijamin perundang-undangan
1.UU No. 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional, Pasal 51 ayat (1) “Pengelolaan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini” pendidikan dasar dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah.
2.UU No. 25 Tahun 2000 tentang program pembangunan nasional tahun 2000-2004 pada BAB VII tentang Bagian Program Pembangunan Bidang Pendidikan, khususnya sasaran (3) yang terwujudnya manajemen pendidikan yang berbasis pada sekolah dan masyarakat (school/community based management).
3.Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 004 Tahun 2002 tenteng Pembentukan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.
4.Kepmendiknas Nomor 087 Tahun 2004 tentang Standar Akreditasi Sekolah, khususnya tentang manajemen berbasis sekolah, dan
5.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, khususnya standar pengelolaan sekolah yaitu manajemen berbasis sekolah.
Dari landasan yang telah disebutkan di atas, saya dapat mengambil suatu kesimpulan bahwa landasan dalam Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) adalah :
a.UU No. 20 Tahun 2003 pasal 51 ayat (1)
b.UU No. 25 Tahun 2005 tentang Program Pembangunan Nasional tahun 2000-2004 BAB VII
c.Kepmendiknas No. 044 tahun 2002
d.Kepmendiknas No. 087 tahun 2004
e.Perpemeri No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
f.UU Sisdiknas No. 2 tahun 1989 Pasal 25 ayat 1 butir 1
C.Konsep Pembangunan Manajemen Masa Depan
Manajemen atau pengelolaan merupakan komponen integrasi dan tidak dapat dipisahkan dari proses pendidikan secara keseluruhan. Dalam buku MBS karya Dr. E. Mulyasa, M.Pd. bahwa di dalam pelaksanaan manajemen sekolah diterjemahkan dalam empat fungsi pokok yaitu :
1.Perencanaan : yang merupakan proses yang sistematis dalam pengambilan keputusan tentang tindakan apa yang akan dilakukan dalam masa yang akan dating.
2.Pelaksanaan : yang merupakan kegiatan untuk merealisasikan rencana menjadi tindakan nyata dalam mencapai tujuan secara efektif dan efisien.
3.Pengawasan : sebagai upaya untuk mengamati secara sistematis dan berkesinambungan, merekam, memberi petunjuk, penjelasan pembinaan dan meluruskan berbagai hal yang kurang.
4.Pembinaan : merupakan rangkaian upaya pengendalian secara profesional semua unsur organisasi agar berfungsi sebagaimana mestinya sehingga rencana untuk mencapai tujuan dapat tercapai.
Dalam buku MBS yang diterbitkan oleh Depdiknas menjelaskan bahwa pola lama manajemen dan adanya otonomi daerah telah mendorong dilakukannya penyesuaian diri dari pola lama manajemen menuju pola baru manajemen pendidikan masa depan yang lebih demokratis dan bernuansa otonomi.
Dari hal di atas dapat penulis simpulkan bahwa dalam konsep pembangunan manajemen msa depan diawali dengan mengintegrasikan proses pendidikan secara keseluruhan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pembinaan. Kemudian harus ada penyesuaian diri dari pola lama manajemen menuju pola baru manajemen pendidikan yang diharapkan ada pada MBS itu sendiri.
D.Model Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)
Dalam buku Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) karya Drs. Nurkholis, MM. ada beberapa model MBS yang ada di dunia yaitu :
1.Model MBS di Hongkong
MBS di Hongkong muncul karena kondisi pendidikan yang kurang baik sehingga perlu adanya perbaikan. Prinsipnya adalah perlunya telaah ulang secara terus menerus terhadap pembelajaran anggaran pemerintah, perluanya evaluasi terhadap hasil, tanggung jawab yang lebih baik, perlunya organisasi dan kerangka kerja yang sesuai.
2.Model MBS di Kanada
Model MBS di Kanada disebut School-Site Decision Making (SSDM) atau pengambilan keputusan diserahkan pada tingkat sekolah. Model ini dimulai sejak tahun 1970. Penekanan model MBS di Kanada ini dalam hal pengambilan keputusan. Model ini juga terbatas pada hal pengangkatan, promosi, penghargaan, pemberhentian tenaga kerja dan administrasi.
3.Model MBS di Amerika Serikat
Penerapan MBS secara serius di Amerika Serikat terjadi pada saat adanya gelombang reformasi pendidikan tahap kedua, yaitu pada tahun 1980-an. Pada gelombang pertama ditandai adanya sentralisasi fungsi-fungsi pendidikan pada tingkat pusat, kurikulum dan ujian nasional. Gelombang kedua karena adanya laporan The National Commision on Excellence in Education (1983) kemudian dilakukan pengurangan keterlibatan pemerintah pusat dan pemerintah federal.
4.Model MBS di Inggris
Kekuasaan pemerintah daerah yang otoriter menyebabkan reformasi pendidikan. Awal dari pelaksanaan model MBS di Inggris dimulai dalam hal pengelolaan pembiayaan pendidikan yang dulunya diatur ketat oleh pemerintah kemudian diserahkan kepada masing-masing sekolah. Kemudian penerapan MBS dilindungi oleh undang-undang pendidikan.
5.Model MBS di Australia
Karakteristik MBS di Australia yaitu :
a.Menyusun dan mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar siswa.
b.Membuat perencanaan, palaksanaan dan mempertanggungjawabkan.
c.Adanya akuntabilitas dalam pelaksanaan MBS
d.Menjamin dan mengusahakan sumber daya manusia dan sumber keuangan.
e.Adanya fleksibilitas dalam penggunaan sumber daya sekolah.
6.Model MBS di Paris
Sistem pendidikan di Prancis dikenal sentralisasi tradisioal dan upaya desentralisasi pendidikan di Prancis sudah dimulai sejak 1969 sebagai respon atau huru hara tahun 1968. Di Prancis MBS memberikan partisipasi yang lebih besar pada badan pengelola sekolah.
7.Model MBS di Nikaragua
Model MS versi Nikaragua difokuskan pada mendesentralisasi pengelolaan sekolah dan anggaran sekolah yang keputusannya diserahkan kepada dewan sekolah. Pelaksanaan MBS didasarkan pada suatu teori yang berpendapat bahwa sekolah otonom harus dikelola secara mandiri yang diarahkanpada keterlibatan orang tua siswa.
8.Model MBS di Selandia Baru
Salah satu hal yang mempermudah pelaksanaan implementasi MBS di Selandia Baru adalah keterbukaan pemerintah untuk menerima rekomendasi laporan Picot (1988) bahwa perlu dilakukan transfer kekuasaan/kewenangan yang sesungguhnya dalam pengambilan keputusan dari jajaran birokrasi pemerintah ke tingkat sekolah dan dengan dikeluarkan UU Pendidikan tahun 1989.
9.Model MBS di Elsavador
Reformasi program pendidikan di Elsavador adalah pemerintah memilih mendesentralisasikan tanggung jawab penyediaan dan pengelolaan pendidikan kepada masyarakat lokal. Sasaran utama program pendidikan disana adalah mencapai sasaran pada tahun 2005 sedikitnya 90% anak-anak di Elsavador harus menyelesaikan pendidikan dasar yaitu kelas satu sampai kelas Sembilan.
10.Model MBS di Madagaskar
Model MBS yang diterapkan di Madagaskar memfokuskan pada pelibatan masyarakat pada pengontrolan pendidikan dasar sejak tahun 1994. Implementasi MBS diarahkan didalam kerangka kerja dengan melibatkan masyarakat desa tidak hanya merehabilitasi, membangu dan memelihara sekolah-sekolah dasar, tetapi juga dilibatkan dalam pengelolaan dan pensupervision sekolah dasar.
11.Model MBS di Indonesia
MBS di Indonesia disebut Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS). MPMBS diartikan sebagai model manajemen yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah, fleksibilitas dan mendorong partisipasi secara langsung warga sekolah dan masyarakat untuk meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional serta perundang-undangan yang berlaku.
12.Model MBS yang Ideal
Model Lawler (1986) dengan keterlibatan tinggi dalam manajemen di sector swasta menyangkut empat hal : kekuasaan, informasi, penghargaan, pengetahuan dan kekuasaan.
Model ideal ini dimaksudkan utuk menerapkan MBS pada keseluruhan aspek pendidikan melalui pendekatan sistem.
Dari beberapa model MBS yang sudah ada dapat penulis simpulkan bahwa model-model yang ada memiliki kemiripan yaitu mengarah pada upaya meningkatkan mutu sekolah dan pendidikan yang sudah ada untuk menjadi lebih baik sesuai dengan latarbelakang negara masing-masing.
E.Karakteristik Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)
Dalam buku MBS yang dikeluarkan Depdiknas bahwa dalam menguraikan karakteristik MBS, pendekatan sistem yaitu :
- 1.Output yang diharapkan
Yaitu prestasi sekolah yang dihasilkan oleh proses pembelajaran dan manajemen di sekolah.
- Proses
Yaitu :
a.Proses belajar mengajar yang efektifitasnya tinggi
b.Lingkungansekolah yang aman dan tertib
c.Sekolah yang mempunyai “Teamwork” yang kompak, cerdas dan dinamis
d.Sekolah memiliki kemandirian
e.Sekolah memiliki transparansi manajemen
f.Sekolah memiliki akuntabilitas
g.Memiliki komunikasi yang baik dan sebagainya
- 3.Input Pendidikan
a.Memiliki kebijakan, tujuan dan sasaran mutu yang jelas
b.Sumber daya tersedia dan siap
c.Staf yang kompeten dan berdekasi tinggi
d.Memiliki harapan prestasi yang tinggi
e.Focus pada pelanggan (khususnya siswa)
Dalam buku MBS karya Dr. E. Mulyasa M.Pd. menyatakan bahwa karakteristik MBS dapat diketahui dari bagaimana sekolah dapat mengoptimalkan kinerja organisasi sekolah, proses belajar mengajar, pengelolaan SDM dan pengelolaan sumber daya administrasi.
Ciri-ciri MBS :
- 1.Organisasi Sekolah
a.Menyediakan manajemen organisasi kepemimpinan transformasional dalam mencapai tujuan sekolah.
b.Menyusun rencana sekolah dan merumuskan kebijakan untuk sekolahnya sendiri.
c.Mengelola kegiatan operasional sekolah
d.Menjamin adanya komunikasi yang efektif antar sekolah dan masyarakat
e.Menjamin akan terpeliharanya sekolah yang bertanggung jawab.
- 2.Proses Belajar Mengajar
a.Meningkatkan kualitas belajar siswa
b.Mengembangkan kurikulum yang cocok dan tanggap terhadap kebutuhan siswa dan masyarakat sekolah
c.Menyelenggarakan pengajaran yang efektif
d.Menyediakan program pengembangan yang diperlukan siswa
- 3.Sumber Daya Manusia
a.Memberdayakan staf dan menempatkan personal yang dapat melayani keperluan semua siswa
b.Memilih staf yang berwawasan manajemen berbasis sekolah
c.Menyediakan kegiatan untuk pengembangan profesi pada semua staf
d.Menjamin kesejahteraan staf dan siswa
- 4.Sumber Daya dan Administrasi
a.Mengidentifikasi sumber daya yang diperlukan dan mengalokasikan sumber daya tersebut sesuai dengan kebutuhan.
b.Mengelola dana sekolah
c.Menyediakan dukungan administratif
d.Mengelola dan memelihara gedung dan sarana lainnya
Sedangkan karakteristik MBS dalam buku MBS karya Drs. Nurkholis, M.M. memiliki beberapa karakteristik yaitu :
1.Misi sekolah dengan MBS memiliki cita-cita menjalankan sekolah untuk mewakili suatu tujuan bersama
2.Hakikat aktivitas sekolah berdasarkan karakteristik, kebutuhan dan situasi sekolah.
3.Strategi-strategi manajemen yang mengalami perubahan arah dari MKE ke MBS.
4.Penggunaan sumber daya MBS dalam model school-based budgeting program keleluasaan sekolah adanya otonomi.
5.Perbedaan-perbedaan peran dimana perubahan model MBS menuntut peran aktif sekolah, administrator, guru, orang tua.
6.Hubungan antar manusia yang cenderung terbuka, kerjasama, semangat tim dan komitmen yang saling menguntungkan.
7.Kualitas para administrator yang berkualitas untuk selalu belajar dan tumbuh.
8.Indikator-indikator efektivitas
Berdasarkan konsep MPMBS karakteristik MBS mencakup karakter output yang diharapkan, proses dan input.
Dari uraian karakteristik MBS di atas dapat disimpulkan bahwa MBS mempunyai karakteristik sebagai berikut :
1.Adanya suatu Output yang diharapkan dari proses pembelajaran
2.Adanya proses pembelajaran
3.Adanya input yang berupa misi sekolah, tujuan yang hendak dicapai
4.Adanya suatu sikap keterbukaan, kerjasama dan komitmen dalam mencapai tujuan.
5.Serta sarana dan pelaksana yang mendukung.
F.MUTU PENDIDIKAN DAN MBS
Dalam buku Suryosubroto (2010:201) Sekolah harus mempunyai target mutu (dalam arti luas) yang ingin dicapai untuk setiap kurun waktu, merencanakannya, melaksanakannya, dan mengevaluasi dirinya, untuk kemudian menentukan target mutu untuk tahunberikutnya. Dengan demikian sekolah dapat mandiri tetapi masih dalam rangka acuan kebijaksanaan nasional, dan bertanggungjawab terhadap kebutuhan belajar siswa dan masyarakat.
Dengan mendasarkan diri pada pendekatan TQM ( Total Quality Management) yang dikembangkan oleh Edward Deming, Paine, dkk (192:10-13) menyarankan ada 14 butir untuk mencapai mutu pendidikan prima, yang termasuk dalam strategi TQM, yaitu:
1.Merancang secara terus- menerus berbagai tujuan pengembangan siswa pegawai, dan layanan pendidikan.
2.Mengadopsi filosofi baru, yang mengedepankan kualitas pembelajaran dan kualitas sekolah. Manajemen pendidikan harus mengambil prakarsa dalam gerakan peningkatan mutu ini.
3.Guru harus menyediakan pengalaman pembelajaran yang menghasilkan kualitas kerja. Peserta didik harus berusaha mengejar kualitas, dan menyadari jika tidak menghasilkan output yang baik, coustemers tidak akan menyukainya.
4.Menjalin kerjasama yang baik dengan pihak-pihak yang berkepentingan untuk menjamin bahwa input yang diterima berkualitas.
5.Melakukan evaluasisecara kontinu dan mencari trobosan pengembangan sistem dan proses untuk meningkatkan mutu dan produktivitas.
6.Para guru , staf lain dan murid harus dilatih dan dilatih kembali dalam pengembangan mutu. Guru harus melatih siswa agar menjadi siswa dan pekerja masa depan dengan mengembangkan kemampuan pengandalian diri, pengambilan keputusan dan pemecahan masalah.
7.Kepemimpinan lembaga, yang mengarahkan guru, staf, dan siswa mengerjakan tugas pekerjaannya dengan lebik baik. Di dalam mengelola kelas, guru hendaknya menerapakn visi kepemimpinan pada kepengawasan.
8.Mengembangkan ketakutan, yakni semua staf harus merasa mereka dapat menemukan masalah dan cara pemecahannya, guru mengembankan kerja sama dengan siswa untuk meningkatkan mutu.
9.Menghilangkan penghalang kerjasama diantara staf, guru, dan murid, atau antar ketiganya.
10.Hapus slogan, desakan atau target yang bernuansa pemaksaan dari luar.
11.Kurangi angka-angka kuota, ganti denga penerapan kepemimipinan, karena penetapan kuota justru akan mengurangi produktivitas dan kualitas.
12.Hilangkan perintang-perintang yang dapat menghilangkan kebanggaan pada guru atau siswa terhadap kecakapan kerjanya.
13.Sejalan dengan kebutuhan penguasaan materi baru, metode atau teknik baru, maka harus disediakan program pendidikan atau pengembangan diri bagi setiap orang dalam lembaga sekolah tersebut.
14.Pengelola harus memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk mengambil bagian atau peranan dalam pencapaian kualitas.
Karakteristik sekolah yang efektif tersebut dapat dicapai melalui proses antara lain:
1.Perencanaan kolaboratif dan hubungan kesejawatan.
2.Penciptaan lingkungan belajar yang kondusif.
3.Penentuan tujuan dan harapan sekolah secara jelas, yang didasarkan pada penilaian diri.
4.Pemeliharaan ketertiban dan disiplin untuk menjaga lingungan yang kondusif untuk belajar, atau untuk menciptakan iklim sekolah yang positif.
Dalam modul UT karya Umaedi, dkk bahwa Levina dan Lezotte sendiri mempromosikankarakteristik sekolah yang efektif adalah:
1.Kultur dan iklim sekolah yang produktif.
2.Fokus pada pencapaian keterampilan pokok belajar siswa.
3.Monitoring kemajuan siswa secara memadai
4.Pengembangan staf yang berorientasi praktis di sekolah.
5.Kepemimipinan yang bagus.
6.Keterlibatan orang tua yang menonjol.
7.Pengaturanpembelajaran dan pelaksanaan yang efektif
8.Harapan yang tinggi terhadap siswa, baik secara operaional atau persyaratan baginya.
Menurut,:http://gurutrenggalek.blogspot.com/2010/01/implementasi-mbs-dalam-1meningkatkan.html, Ukuran keberhasilan implementasi MBS di Indonesia dapat dinilai setidaknya dari beberapa kriteria di bawah ini :
1. MBS dianggap berhasil apabila jumlah siswa yang mendapat layanan pendidikansemaikin meningkat. Masalah siswa yang tidak bisa mendaftar sekolah karena masalah ekonomi akan dipecahkan secara bersama-sama oelh warga sekolah melalui subsidi silang dari mereka yang ekonominya lebih mampu.
Keberhasilan MBS harus dilihat kemampuannya dalam menangani masalah pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan. Kesempatan memperoleh pendidikan bagi sebagian rakyat Indonesia masih terbatas pada tingkat sekolah dasar sebagai hasil dari program Inpres SD yang dilaksanakan sejak tahun 1974.
2., MBS dianggap berhasil apabila kualitas layanan pendidikan menjadi lebih baik. Karena layanan pendidikan tersebut berkualitas mengakibatkan prestasi akademik dan prestasi non akademik siswa juga meningkat.
3., tingkat tinggal kelas menurun dan produktivitas sekolah semakin baik dalam arti rasio antara jumlah siswa yang mendaftar dengan jumlah siswa yang lulus menjadi lebih besar. Tingkat tinggal kelas menurun karena siswa semakin bersemangat untuk datang ke sekolah dan belajar di rumah dengan dukungan orang tua serta lingkungannya. Selain itu yang menunjang lainnya adalah peningkatan efesiensi dalam penggunaan berbagai sumber daya di sekolah.
4., karena program-program sekolah dibuat bersama-sama dengan warga masyarakat dan tokoh masyarakat maka relevansi penyelenggaraan pendidikan semakin baik. Program yang diselenggarakan di sekolah baik kurikulum maupun sarana dan prasarana disesuaikan dengan situasi dan kebutuhan lingkungan masyarakat.
5., terjadinya keadilan dalam penyelenggaraan pendidikan karena penentuan biaya pendidikan tidak dilakukan secara pukul rata, tetapi didasarkan pada kemampuan ekonomi keluarga.
6., semakin meningkatnya keterlibatan orang tua dan masyarakat dalam pengambilan keputusan di sekolah baik yang menyangkut keputusan intruksional maupun organisasional. Dengan demikian, orang tua siswa dan masyarakat akan semakin peduli dan rasa memiliki yang lebih besar pada sekolah. Bila hal ini telah terjadi maka masyarakat akan dengan sukarela menyumbangkan tenaga dan hartanya untuk sekolah.
Dari beberapa anggapan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa berbagai cara kerja yang perlu dilakukan untuk mencapai kualitas pendidikan yang diinginkan, yanga pada intinya memerlukan komitmen, kesungguhan dan kesediaan untuk bekerjasama dari semua pihak yang berkepentingan dengan dunia pendidikan.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
