Dinasti politik, yang melibatkan suksesi kekuasaan dari satu keluarga ke keluarga berikutnya, telah menjadi sebuah realitas dalam politik Indonesia sejak awal kemerdekaan. Dinasti politik Indonesia dimulai dengan presiden pertama, Soekarno, dan melanjutkan tradisi dengan beberapa pemimpin yang kemudian meneruskan tongkat estafet kekuasaan kepada anggota keluarga mereka.
Soekarno, sebagai presiden pertama Indonesia, membawa perubahan besar bagi bangsa yang baru merdeka. Namun, kebijakannya yang otoriter juga membuka jalan bagi era dinasti politik. Setelahnya, Megawati Soekarnoputri, putri Soekarno, menjadi presiden Indonesia pada tahun 2001. Keterlibatan Megawati di politik menunjukkan bahwa pengaruh keluarga dalam kepemimpinan politik tidak hanya terbatas pada masa awal kemerdekaan.
Ketika Megawati menjabat sebagai presiden, muncul narasi tentang dinasti politik yang terus berlanjut. Belakangan ini, Megawati secara terbuka menyatakan keinginannya agar putrinya, Puan Maharani, melanjutkan jejaknya dalam dunia politik. Hal ini menunjukkan kelanjutan tradisi dinasti politik di Indonesia, menampilkan bahwa kekuasaan politik dapat menjadi hak waris yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.
Pada era pemerintahan Joko Widodo (Jokowi), fenomena dinasti politik kembali mencuat. Kabar tentang Gibran Rakabuming, putra sulung Jokowi, yang sudah resmi mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto, menunjukkan bahwa dinasti politik tidak hanya terbatas pada satu keluarga atau jenis politik tertentu.
Pentingnya membawa perubahan kepemimpinan yang sehat dan demokratis tidak boleh terkikis oleh praktik dinasti politik. Meskipun kepemimpinan dalam satu keluarga dapat dianggap sebagai bentuk kontinuitas, namun penting untuk memastikan bahwa pemilihan pemimpin didasarkan pada meritokrasi, visi, dan kompetensi, bukan semata-mata mata hubungan keluarga.
Masyarakat perlu memainkan peran kritis dalam mengamati praktik praktik dinasti politik dan menuntut transparansi serta akuntabilitas dalam pengambilan keputusan politik. Dinasti politik yang tidak diimbangi dengan nilai-nilai demokrasi dan keadilan dapat merugikan prinsip-prinsip dasar negara. Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama untuk memastikan bahwa setiap pemimpin terpilih memang benar-benar mampu dan layak memimpin bangsa ini menuju arah yang lebih baik.
