Apa Konsekwensi Perusahaan Langgar Aturan?

Bogor 01.08.2021. Perusahaan sejati nya pada suatu wilayah harus membawa dampak positif bagi daerah tersebut, dalam pengertian tidak mencemari lingkungan baik dalam bentuk polusi udara, air, dan limbah padat, juga dapat memiliki nilai lebih bagi masyarakat sekitar dengan dana csr (corporate social responsibility) yang dalam istilah undang-undang TJSL (tangung jawab sosial dan lingkungan), sehingga masyarakat merasakan manfaat nya, perusahaan juga wajib mematuhi regulasi yang ada baik pada tingkat daerah atau pusat yang tertuang dalam bentuk Perda kabupaten/Kota, Prinsi dan Peranturan Pemerintah yang sejalan dengan undang-undang.

Lalu bagaimana dengan perusahaan yang tidak taat aturan?! Wakil ketua umum Komunitas pendukung RI1 yang merilis terkait perusahaan yang membandel memberikan stadment Bahwa pemerintah daerah dan pusat wajib menindak, memang dalam hal ini tidak kita pungkiri banyak oknum instansi yang bermain tapi itu oknum yang kongkalingkong dengan perusahaan diwilayah nya masing-masing namun itu tidak transparan dan undertable, disinilah peran masyarakat dan kami sebagai organisasi melakukan sosial kontrol sesuai fungsi organisasi dalam Undang-undang, karena hal-hal yang bersifat umum masuk katagori delik umum kecuali hal-hal yang bersifat delik aduan itu bukan ranah kami.

Saya ambil contoh di Bogor terdapat perusahaan yang sudah go_Publik yang secara logika nya semua regulasi sudah dijalan kan namun dalam perjalanan banyak kami temui beberapa perusahaan yang kucing-kucingan dalam menerapkan aturan tersebut sehingga tidak layak sebagaimana mestinya seperti yang diharapkan oleh aturan itu sendiri saat dibuat untuk kemanfaatan masyarakat, disini saya ambil contoh ada perusahaan yang kata nya sudah memenuhi standar ISO namun tidak memenuhi standar dari ISO tersebut semisal pengelolahan limbah nya baik padat, cair atau lain nya tidak sesuai standar ini harus dievaluasi, dan kedepan kami akan rilis perusaan yang berdasarkan temuan kami cacat dalam memenuhi regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah.

Kami juga sudah berkordinasi dengan instansi terkait akan temuan-temuan kami dan kedepan kami akan desak pemerintah baik daerah dan pusat untuk mengambil tindakan bila perlu bahkan kami akan desak sampai dicabut ijin dan lain nya bahkan hal-hal yang bersifat pembongkaran semisal bangunan yang tidak memenuhi ketentuan, untuk perusahaan yang memiliki ijin ekport kami minta dikaji ulang jika tidak memenuhi standar yang ada karena ini effek jangka panjang jangan hanya karena keserakahan pengusaha atau ulah oknum tidak bertangung jawab anak cucu kita kelak menanggung resiko nya dan sekarang ini international sedang fokus pada pemanasan global yang salah satu nya disumbang oleh polusi dan pengelolaan limbah yang tidak benar dan tidak memenuhi standar yang ditentukan, yang jelas-jelas dapat merusak kami ambil contoh air limbah buangan yang dibuang kesungai tampa proses water tritment yang baik itu jelas merusak dan bisa kita lihat dari waktu-kewaktu sungai-sungai kita makin keruh dan kotor ini harus diantisipasi dengan tindakan tegas.

Pokok nya tunggu saja rilis kami disana nanti akan kami ungkap semua berdasarkan fakta dan data temuan kami yang pasti didukung oleh hasil konfirmasi-konfirmasi kami pada instansi terkait dan masyarakat, ini harus kita followup jika tidak kita mengalami kerugian besar dan kasian anak cucu kita kelak. Kita hidup ini harus berorientasi kedepan jangan hanya memikirkan saat ini saja.

Kami dari KPRI1 akan konsen karena ini program pemerintah dalam mendukung program international terkait pemanasan global dan kita akan tekan perusahaan dan instansi untuk melakukan pembenahan bukan hanya memikirkan keuntungan kaum pemilik modal dan mengabaikan hal-hal jangka panjang.