Ditengah Pemilihan Umum tahun 2024 ini yang digelar pada hari Rabu 14 Februari 2024 banyak informasi yang berkaitan dengan kasus ataupun peristiwa pada saat pemilu berlangsung khusunya di media sosial, yang dimana media sosial itu menjadi salah satu informasi atau sumber utama bagi publik untuk mengetahui informasi terkait calon maupun partainya. Namun dengan adanya keberagaman media yang  dapat dilihat dari segi kebaikan maupun orientasi politiknya, disisilain juga dapat membingungkan publik dan memperkuat polarisasi.
Disisilain media  memiliki tangung jawab besar untuk memverifikasi informasi sebelum menyebarkan kepada publik. Ketika berita palsu tentang calon presiden tersebar, media harus bertindak cepat dan tepat untuk kebenaran hal tersebut. Kepercayaan publik terhadap calon presiden yang menjadi sasaran berita palsu juga dapat terganggu, meskipun berita tersebut kemungkinan besar dibuat tujuan untuk politis atau untuk mempengaruhi kepercayaan publik, hal tersebut bisa merusak reputasi calon presiden yang bersangkutan.
Dalam berita di salah satu calon presiden nomer urut 3 bahwasannya pada saat itu di media sosial pernah bermunculan calon presiden nomer urut 3 telah diberitakan menerima suap besar-besaran dari perusahaan tambang, dari berita tersebut mungkin terdapat klaim palsu  yang menyatakan bahwa Ganjar Pranowo menerima suap besar-besaran dari perusahaan tambang untuk mendukung kebijakan pro tambang yang merugikan lingkungan dan masyarakat setempat. Berita tersebut juga disertai dengan gambar-gambar yang diedit untuk memberi kesan autentikitas, serta kutipan palsu yang di atribusikan kepada calon presiden nomer urut 3.
Berita hoax semacam ini dengan mudah dapat menimbulkan kehebohan netizen di media sosial dan menyebar dengan cepat di masyarakat. Namun setelah di tindak lanjuti oleh lembaga berita independen atau otoritas yang berwenang ternyata klaim tersebut tidak sesuai dengan kenyatanya sehingga mempunyai tujuan untuk merusak citra calon presiden tersebut.
Maka dari itu penting bagi masyarakat untuk tidak langsung percaya untuk informasi yang tidak terverifikasi dan mencari sumber informasi yang terpercaya.
Maka dari itu, dengan adanya berita tersebut di media sosial agar masyarakatnya  akan percaya adanya berita yang ada di media sosial harus adanya dukungan dari berbagai pihak dari inividu, lembaga pemerinta, platform media sosial bahkan media berita harus bisa memberikan edukasi publik kepada masyarakat, pengembangan hukum terkait adanya berita hoax bahkan yang lebih penting harus adanya pengembangan alat verifikasi berita fakta sehingga mempersempit berita hoax sehingga dapat memulihkan kepercayaan masyarakat terkait berita yang ada di media sosial tersebut.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H