Pemilu 2024 menandai titik balik yang krusial dalam politik Indonesia, dengan Prabowo Subianto terpilih sebagai presiden menggantikan Joko Widodo (Jokowi). Kemenangan ini tidak hanya mengakhiri dua periode pemerintahan Jokowi, tetapi juga membuka babak baru dalam dinamika politik nasional. Namun, dengan Jokowi yang akan lengser dari kursi kekuasaan, muncul pertanyaan penting: Beranikah Prabowo melawan Jokowi pasca lengser, jika kebijakan atau tindakan Jokowi dianggap tidak sejalan dengan visi dan arah pemerintahan Prabowo?
Prabowo dan Jokowi: Sekutu atau Rival?
Sejak Pilpres 2019, hubungan antara Prabowo dan Jokowi telah berubah dari rivalitas sengit menjadi aliansi yang tidak terduga. Setelah kalah dalam Pilpres, Prabowo yang awalnya merupakan lawan politik Jokowi justru bergabung dalam kabinet sebagai Menteri Pertahanan. Langkah ini mengejutkan banyak pihak, namun menunjukkan sisi pragmatisme politik Prabowo yang bersedia merapat ke kekuasaan demi stabilitas dan kesempatan untuk tetap berperan dalam pemerintahan.
Namun, dengan Prabowo yang kini menjadi presiden terpilih, hubungan antara keduanya mungkin mengalami perubahan. Jokowi, yang telah memimpin Indonesia selama dua periode, masih memiliki pengaruh yang signifikan baik di kalangan elite politik maupun masyarakat luas. Di sisi lain, Prabowo harus menyeimbangkan antara menghormati warisan Jokowi dan mewujudkan visinya sendiri untuk masa depan Indonesia. Ini adalah tantangan besar, terutama jika kebijakan atau tindakan Jokowi di masa lalu bertentangan dengan agenda Prabowo.
Selama masa kepemimpinan Jokowi, berbagai kebijakan strategis telah diimplementasikan, dari pembangunan infrastruktur besar-besaran hingga reformasi ekonomi melalui Omnibus Law. Banyak dari kebijakan ini mendapat dukungan luas, tetapi juga tidak sedikit yang mendapat kritik tajam. Jika Prabowo menemukan bahwa beberapa kebijakan tersebut merugikan kepentingan nasional atau bertentangan dengan visi pemerintahannya, dia mungkin perlu mengambil sikap yang berbeda.
Pertanyaannya adalah, apakah Prabowo berani secara terbuka menantang atau bahkan membatalkan kebijakan yang telah dijalankan oleh Jokowi? Langkah semacam ini tidak hanya akan memicu perdebatan politik yang intens, tetapi juga bisa menimbulkan ketegangan antara Prabowo dan pendukung setia Jokowi. Di sisi lain, jika Prabowo terlalu berhati-hati dan memilih untuk tidak menantang kebijakan tersebut, ia mungkin akan kehilangan kesempatan untuk membentuk identitas pemerintahan yang berbeda dari pendahulunya.
Risiko Politik dalam Menantang Jokowi
Mengambil langkah melawan warisan Jokowi tentu bukan tanpa risiko. Jokowi masih memiliki pengaruh politik yang kuat dan jaringan yang luas, termasuk di kalangan birokrasi, militer, dan partai politik. Jika Prabowo terlalu agresif dalam menentang kebijakan atau warisan Jokowi, dia bisa menghadapi perlawanan dari kelompok-kelompok yang masih loyal kepada mantan presiden tersebut.
Selain itu, tantangan terbesar bagi Prabowo mungkin datang dari masyarakat. Jokowi tetap populer di kalangan banyak rakyat Indonesia, terutama karena citranya sebagai presiden yang merakyat dan komitmennya terhadap pembangunan. Jika Prabowo dianggap menyerang atau merusak warisan Jokowi, dia bisa kehilangan dukungan dari sebagian besar masyarakat yang masih mendukung mantan presiden tersebut.
Namun, di sisi lain, jika Prabowo berhasil menunjukkan bahwa langkah-langkah yang diambilnya bertujuan untuk memperbaiki kebijakan yang salah atau tidak efektif dari pemerintahan sebelumnya, ia dapat memperkuat posisinya sebagai pemimpin yang berani dan independen. Ini adalah pertaruhan yang memerlukan keberanian dan strategi yang matang.
Keberanian atau Kompromi?
