Indonesia sebentar lagi akan menapakkan sejarah baru. Sejarah yang entah akan menjadi awal untuk kegemilangan atau justru pembajakan demokrasi oleh elite politik dengan meminjam istilah “Pesta Rakyat”. Asa masyarakat untuk mewujudkan demokrasi yang bersih dan beradab sepertinya tak mampu dijaga baik oleh pemerintah. Masyarakat kembali disuguhkan permainan yang tak menghibur sama sekali, yaitu upaya pelanggengan kekuasaan keluarga presiden Joko Widodo yang dinilai mencederai politik.
Gibran Rakabuming Raka, putra dari Presiden Joko Widodo telah resmi diumumkan menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto sebagai calon presiden Republik Indonesia pada Pilpres 2024 mendatang. Momentum ini menjadi puncak polemik dari rangkaian yang berkesinambungan dengan kontroversi politik putusan Mahkamah Konstitusi.
MK telah mengabulkan gugatan mahasiswa asal Surakarta terhadap perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait syarat usia minimal capres-cawapres yang diklaim membatasi generasi muda yang ingin berpartisipasi dalam panggung demokrasi pilpres. MK memutuskan bagi mereka yang pernah tepilih melalui pemilu, baik sebagai DPR/DPD, Gubernur, atau Walikota dapat mencalonkan diri meskipun belum berusia 40 tahun. Putusan ini telah membukakan pintu bagi Gibran yang masih berusia 36 tahun, akan tetapi sedang menjabat sebagai Walikota Surakarta, sehingga namanya dapat disahkan menjadi calon wakil presiden Prabowo.
Putusan MK ini menggambarkan bahwa konstitusi dapat diperas dan dikuasai untuk keinginan politik. Padahal, hukum dibutuhkan dalam sistem demokrasi untuk membatasi adanya dominasi kepentingan politik tertentu. MK telah memperlihatkan sikapnya yang tak teguh pendirian dan di luar akal sehat. Bagaimana tidak, gugatan ini merupakan gugatan yang baru masuk menjelang batas akhir pendaftaran capres-cawapres dan langsung diterima hanya dalam sekejap. Ditambah lagi, adanya keterlibatan Ketua MK, Anwar Usman, yang memiliki hubungan kekeluargaan dengan Gibran semakin menguatkan bahwa putusan ini menjadi “Kado istimewa” dari seorang paman terhadap keponakannya.
SUBURNYA POLITIK DINASTI YANG MENURUNKAN KUALITAS DEMOKRASI
Pencawapresan Gibran merupakan jalan politik dinasti, yakni upaya keluarga presiden melanggengkan kekuasaan dengan menjadikan anggota keluarganya sebagai kandidat calon pemimpin negara. Banyak yang mengatakan bahwa politik dinasti adalah bagian dari konsekuensi prinsip demokrasi yang wajar terjadi. Dalam prinsip demokrasi, setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk menjadi pemimpin, baik ia anak petani ataupun ia anak presiden. Semua akan ditentukan kembali oleh pilihan rakyat.
Akan tetapi, kita tidak boleh menutup mata dan berlindung di balik prinsip demokrasi itu. Perlu kita telisik lebih dalam, bahwa politik dinasti justru dapat memberikan ruang untuk menjalankan politik yang tak beretika demi keuntungan kelompok tertentu. Seperti dengan putusan tak beralasan logis dari paman Gibran selaku Ketua MK yang mengetuk pintu untuk mengantarkan keponakannya menuju suatu kekuasaan. Gibran mendapatkan berbagai kemudahan melalui keistimewaannya sebagai “anak presiden”, bukan karena kapabilitas sebagai hal yang seharusnya dilihat pertama.
Politik dinasti juga justru dapat menutup persaingan, karena orang-orang yang menjadi bagian dari politik dinasti dapat melakukan permainan dalam koridor hukum. Hal ini jelas menggambarkan bahwa politik tak lagi memerlukan etika dan moral, tetapi dapat diotak-atik dengan cara yang “seindah mungkin”.
MEWAKILI ASPIRASI ANAK MUDA ATAU MENODAI ASA ANAK MUDA?
Posisi Gibran sebagai cawapres Prabowo dikatakan berpotensi menguatkan daya tarik anak muda di tanah air, apalagi dengan adanya data dari KPU yang mencatat bahwa Pilpres 2024 akan didominasi oleh generasi Z dan millenial sebanyak 48% dari keseluruhan pemilih. Digandengnya Gibran oleh Prabowo dikatakan menjadi simbol perjuangan anak muda dan aspirasi yang disuarakan oleh kaum muda itu sendiri.
