Perspektif Pemindahan Ibu Kota Negara

Beberapa hari belakangan banyak media masa ramai mengabarkan rencana pemerintah indonesia yang akan memindahkan ibu kota negara ini. Di beberapa headline media menuliskan yang mana intinya pemindahan ibu kota negara selalu memiliki dampak tersendiri bagi negara. Memang setiap keputusan yang di ambil selalu memiliki dua sisi. Prespektif seseorang akan selalu berbeda-beda menanggapi hal ini. Di media sosial misalkan, banyak yang merasa keputusan pemerintah sudah tepat tetapi banyak juga yang beranggapan ini merupakan langkah keliru. Ini semua tergantung pola pikir dan ilmu seseorang dalam mengemukakan sebuah prespektif.

Negara indonesia sejatinya merupakan negara yang sangat besar dan luas. Populasi masyarakat di Indonesia mencapai kurang lebih 270 juta jiwa dengan dengan persebaran di 17.504 pulau. Pulau paling padat saat ini adalah pulau jawa dengan nilai kepadatan penduduk mencapai angka 1.317 jiwa/km bandingkan dengan sumatra yang pada saat ini memiliki nilai angka kepadatan penduduk sejumlah 96 jiwa/km dan tentunya jika di bandingkan dengan pulau-pulau lain sangat jauh perbedaanya. Jika di hubungkan dengan pemindahan ibu kota negara akan sangat masuk akal dengan alasan seperti itu. banyak masalah timbul jika memang ibu kota masih tetap di pulau jawa atau jakarta. 

Sekarang bisa dilihat betapa padatnya sebuah ibu kota negara dengan tingkat pembangunan yang sangat masif dan menimbulkan analogi jawasentris di kalangan masyarakat indonesia. Alasan paling tepat saat ini dari sebuah rencana pemindahan ibu kota negara adalah pemerataan pembangunan yang berdasarkan asas ideologi pancasila yaitu "keadlian sosial bagi seluruh rakyat indoensia". Alasan kedua adalah karena kepadatan penduduk tadi, sangat tidak efektif apabila sebuah negara terpusat pada satu wilayah tertentu. 

Pulau jawa  menanggung beban masyarakat sekitar kurang lebih 50% dari total jumlah masyarakat Indonesia. Dampak yang terjadi adalah kepadatan penduduk luar biasa dalam satu daerah sehingga perlunya pemerataan persebaran penduduk. Dengan pemindahan ibukota dirasa bisa mengurangi angka tersebut dengan menarik lapangan kerja baru di tempat yang baru. Selain dua alasan di atas masih banyak alasan lain dibalik rencana pemindahan ibukota negara menjadi suatu gagasan yang masuk akal diantaranya nilai keamanan bencana dan ketepatan posisi geografis guna menunjang mobilitas kegiatan pemerintahan.

Gagasan ini sebenarnya sudah di kemukakan sejak era presiden Soekarno, tetapi selalu menjadi wacana ditengah terus bertumbuhnya negara ini. Baru pada saat pemerintahan saat ini,  Jokowi kembali melirik ide pemindahan ibu kota negara. Lalu apa dampak negatif yang mungkin timbul dari gagasan ini? 

Mungkin kita bisa menarik opini berdasarkan penempatan lokasi yang ramai di bicarakan di media sosial, yaitu Kalimantan yang memang menjadi opsi yang paling banyak di kemukakan pada saat ini. Bisa di bilang dampak yang paling akan terlihat adalah kerusakan lingkungan atau deforestasi. 

Deforestasi sendiri adalah pengalihan lahan perhutanan menjadi area tertentu dengan cara menebang pohon atau hutan. Menurut Green Piece sejak tahun 2010 hutan di pulau kalimanatan hanya tersisa 25,5 juta hektar dari total 40,8 juta  hektar di tahun 2000. Hal ini membuat gagasan pemindahan ibu kota negara menjadi suatu hal yang terlihat tidak baik untuk kelangsungan hidup ekosistem alam Indonesia. Di samping memang ada kebutuhan tersendiri bagi kelangsungan pemerintahan.

Di balik dua sisi sudut pandang dari pemindahan ibu kota negara, tentunya masyarakat indonesia tetap harus berpikir secara rasional dan mementingkan kepentingan bersama bangsa Indonesia. Perspektif kita sebagai masyarakat harus diimbangi dengan ilmu yang sepadan untuk mengawasi setiap gagasan yang ada. Dampak posistif akan terasa jika sebuah eksekusi gagasan dijalankan dengan cara yang tepat dan menjadi sebuah bumerang jika sebuah ide dikerjakan dengan cara yang salah.