Satu hal yang selalu membuat saya mengelus dada dari kelakuan pemerintah Indonesia adalah bagaimana mereka menentukan kebijakan dan bagaimana mengomunikasikan kebijakan tersebut.
Mau bagaimana pun, sebuah pemerintahan yang ideal memerlukan dua hal tersebut dieksekusi sebaik mungkin. Tanpa kebijakan yang tepat, output dari kebijakan tersebut tidak akan optimal. Tanpa komunikasi yang baik, kebijakan yang baik bisa disalahpahami.
Sejujurnya saya sudah bingung dengan kebijakan-kebijakan ajaib yang dikeluarkan pemerintah pusat selama pagebluk Covid-19 ini. Dua bulan lebih berlalu dan kita masih kebingungan mengendalikan penyebaran virus. Walhasil, secara tersirat, Presiden Jokowi mengibarkan bendera putih. Beliau mengajak masyarakat untuk "berdamai" dengan Covid-19.
Pernyataan tersebut segera diluruskan oleh juru bicara istana kepresidenan. Pelurusan ucapan presiden itu tentu saja menjadi bendera merah untuk cara komunikasi pemimpin negara. Kalau apa yang dikatakan presiden saja bisa multitafsir, bagaimana kebijakan turunannya bisa tepat guna?
Ajakan berdamai dengan virus ini disambut hangat oleh Menteri Perhubungan yang sudah "bersilaturahmi" dengan Covid-19. Keran pergerakan manusia yang sudah berusaha ditutup oleh pemerintah pusat dan daerah digelontorkan kembali. Puncaknya terjadi hari ini. Ratusan orang berdesakan memenuhi bandara Soetta untuk "pekerjaan" masing-masing.
Dengan segala carut marut pemerintah menangani pandemi ini, mereka masih berusaha menunjukkan bahwa pekerjaan mereka berhasil dengan berbagai gimmick. Setelah segala macam candaan saat awal virus ini muncul di Cina, sampai acara seremonial di awal virus menyebar di Indonesia, pejabat pemerintah kita tidak pernah belajar.
Untuk membangun opini publik, di media sosial para pendengung (buzzer) bekerja meyakinkan warganet bahwa Indonesia baik-baik saja, padahal jelas sedang di ambang krisis. Di jalanan, spanduk-spanduk dukungan ormas kepada pemerintah menyebar, menyiarkan pesan bahwa pemerintah sedang melakukan yang terbaik.
Para influencer dikerahkan untuk mempengaruhi warga, secara daring maupun luring. Usaha sosialisasi digalakkan namun tidak menyentuh akar permasalahan. Pada akhirnya, negara kehilangan pengaruhnya. Negara yang sibuk mempekerjakan influencer adalah negara yang kehilangan pengaruh di masyarakat.
Benar apa yang dikatakan Presiden kita. Wabah ini menyingkap segala kekurangan pemerintah kita.
